Fraksi PA: Kinerja Pemerintah Aceh Kurang Memuaskan

Fraksi PA: Kinerja Pemerintah Aceh Kurang Memuaskan
Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al - Farlaky, SH.I, menyerahkan dokumen Pendapat Akhir Fraksi PA. | Foto Dok DPRA

"Kegagalan Pemerintah Aceh dalam pemanfaatan potensi anggaran untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran juga menjadi catatan besar yang harus dijadikan pembelajaran di masa mendatang."

KBA.ONE - Secara umum, Fraksi Partai Aceh menaruh penilaian yang kurang memuaskan terhadap kinerja Pemerintah Aceh dalam pengelolaan birokrasi dan penatausahaan anggaran tahun anggaran 2016. Penilaian ini tidak terlepas dari sikap dan dinamika kekuasaan yang dijalankan Pemerintah Aceh sendiri, terutama terkait gonta-ganti SKPA.

Demikian pandangan Fraksi Partai Aceh pada Acara Pembukaan Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan agenda Pembahasan Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016,  di Gedung Utama DPRA Jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh, Rabu, 19 Juli 2017.

Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky dalam laporannya menegaskan kegagalan Pemerintah Aceh dalam pemanfaatan potensi anggaran untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran juga menjadi catatan besar yang harus dijadikan pembelajaran di masa mendatang.

Berikut catatan khusus terhadap SKPA tertentu:

1. Dinas Pengairan Aceh

Alokasi APBA Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp685.658.834.780, dengan realisasi fisik Rp572.511.053.955 atau setara 83.50 persen, serta selisih anggaran sebesar Rp113.147.780.825. Realisasi anggaran dialokasikan pada program meliputi program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya; program pengembangan, pengelolaan, konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya; serta program pengendalian banjir.

Fraksi Partai Aceh masih terus konsisten mendukung program swasembada pangan Aceh melalui upaya perbaikan maupun rehabilitasi jaringan irigasi dan penuntasan pembangunan sejumlah waduk dan bendungan di kabupaten kota agar dapat berfungsi optimal. Namun rencana tersebut harus diikuti dengan komitmen Pemerintah Aceh untuk meminimalisir jumlah proyek yang dikerjakan asal jadi, terbengkalai, pembangunan sia-sia serta pengalihan sawah sawah produktif yang telah disulap menjadi komplek perumahan, toko-toko dan perkebunan.

Secara khusus, Partai Aceh mendesak dilakukannya evaluasi terhadap tata kelola Dinas Pengairan Aceh dalam mengembangkan program keirigasian agar lebih selektif menentukan program atau kegiatan-kegiatan strategis serta menghilangkan budaya perencanaan bersifat simple desain. Terkait DED (Detail Engineering Design) pembangunan waduk dan bendungan yang selama ini ditangani dengan dana APBA, Fraksi Partai Aceh meminta SKPA terkait dapat mencari solusi lainnya dengan mekanisme dana jemputan dari APBN sehingga tidak membebankan dari APBA semata.

2. Dinas Bina Marga Aceh

Alokasi APBA Dinas Bina Marga Aceh Tahun Anggaran 2016 senilai Rp929.013.118.551, realisasi fisiknya Rp855.930.945.766, atau setara 92,13 persen, dengan selisih anggaran Rp73.082.172.785.

Rencana pemerintah menuntaskan pembangunan jalan tembus di 12 ruas merupakan inisitaif brilian yang bertujuan membebaskan masyarakat Aceh dari wilayah terisolir. Namun, pengawasan ketat terhadap kualitas pembangunan jalan dan jembatan tetap harus terus dilanjutkan sehingga program yang sudah berjalan sejak 4 tahun terakhir benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. Di sisi lain, Pemerintah Aceh juga perlu melakukan langkah evaluasi dan pencermatan terkait mekanisme penganggaran untuk pembangunan 12 ruas jalan tembus tersebut, yang dalam pandangan Fraksi Partai Aceh sebaiknya dilakukan dengan skema multiyears.

3. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh

Alokasi APBA Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh Tahun Anggaran 2016 senilai Rp136.752.267.881, realisasi fisiknya Rp123.363.811.329, atau setara 90,21 persen, dengan selisih anggaran Rp13.388.456.552.

Fraksi Partai Aceh juga memandang perlu dilakukannya pencermatan terhadap angka kecelakaan yang masih tinggi di Aceh. Persoalan ini mestinya menjadi perhatian khusus Pemerintah Aceh, terutama Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh melalui penciptaan program terobosan yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kenyamanan dan kewaspadaan melalui pengadaan rambu-rambu lalu lintas terutama pada titik rawan kecelakaan. Di samping itu, Fraksi Partai Aceh juga mengingatkan kepala dinas dan jajarannya untuk lebih giat mengevaluasi serta mengawasi ketat penerapan pengaturan tonase bagi truk-truk karena kondisi jalan di seluruh pelosok Aceh sudah sangat memprihatinkan terutama di perdesaan.

Selain itu, langkah evaluasi dan inventarisasi terminal-terminal yang terlanjur dibangun agar segera dapat difungsikan. Hal ini penting dilakukan agar menghindari kesan bahwa pemerintah tidak memiliki visi yang jelas sehingga bangunan yang dibangun bersumber dari dana rakyat tidak berakhirsia-sia menjadi gedung tua tanpa fungsi dan penghuni.

4. Dinas Cipta Karya Aceh

Alokasi APBA Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2016  sebesar Rp789.626.954.190, realisasinya Rp750.088.605.813 atau setara 94,99 persen serta selisih anggaran senilai Rp39.538.348.377.

Program pembangunan rumah layak huni yang dicanangkan Pemerintah Aceh melalui Dinas Permukiman dan Tata Ruang (Cipta Karya) Aceh merupakan program strategis yang harus tetap dilanjutkan. Kendati begitu, Fraksi Partai Aceh tetap harus mengingatkan agar dalam realisasinya, dinas terkait memperhatikan aspek kualitas sehingga target pembangunan rumah yang benar-benar layak untuk dihuni dan ditujukan bagi masyarakat miskin dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Fraksi Partai Aceh juga mendorong Pemerintah Aceh tetap fokus pada program pembangunan saluran drainase, gorong-gorong wilayah permukiman, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pemberdayaan jasa konstruksi, program pengembangan perumahan, serta program pengendali dan pemanfaatan tata ruang. | HUMAS DPRA

Komentar

Komentar ditutup.