Gara-gara Pajak, Tiga Ribu Ton Gula Petani Cirebon Tak Laku Dijual

Gara-gara Pajak, Tiga Ribu Ton Gula Petani Cirebon Tak Laku Dijual
Tebu untuk pabrik gula | kabarburuh.com

Kebijakan PPN 10 persen pada gula tebu yang sampai hari ini menjadi polemik dan tak menentu, membuat pedagang enggan membeli gula petani. Akibatnya, gula petani hingga saat ini masih menumpuk di gudang pabrik gula.

KBA.ONE - Ribuan ton gula petani tebu rakyat di Cirebon tak laku terjual. Hal itu merupakan imbas dari rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen pada gula tebu yang digulirkan pemerintah beberapa waktu lalu.

Sekretaris DPD Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jabar, Haris Sukmawan, menjelaskan, gula milik petani tebu rakyat yang tidak laku terjual itu merupakan hasil lelang periode kedua hingga periode keenam atau mulai pertengahan Juni hingga saat ini. Gula itu tak laku karena pedagang tidak ada yang mau membelinya. "Jumlahnya ada sekitar 2.500-3.000 ton," ujar pria yang akrab disapa Wawan itu kepada Republika, Selasa 8 Agustus 2017.

Wawan menjelaskan, kebijakan PPN 10 persen pada gula tebu yang sampai hari ini menjadi polemik dan tak menentu, membuat pedagang enggan membeli gula petani. Akibatnya, gula petani hingga saat ini masih menumpuk di gudang pabrik gula.

Setiap lelang kami mengundang para pedagang, tapi tidak ada yang mau datang. "Alasannya ya karena PPN 10 persen itu," keluh Wawan.

Menurut Wawan, kondisi itu telah menambah penderitaan panjang petani tebu. Setelah tahun lalu dihadapkan dengan cuaca ekstrem, tahun ini petani tebu harus menghadapi penjualan gula yang tak menentu.

Awalnya, para petani tebu tidak keberatan dengan adanya ketetapan menteri perdagangan tentang HET Gula Konsumsi yang mencapai Rp 12.500 per kg. Petani berharap, harga gula di tingkat petani bisa mencapai Rp 11 ribu per kg. Namun, ternyata gula milik mereka malah tak laku.

"Kondisi menyedihkan petani tebuitu justru dimanfaatkan oleh produsen dan pedagang gula rafinasi untuk merembes ke pasar konsumsi," ujar Wawan.

Wawan menambahkan, dengan kondisi petani tebu yang semakin terpuruk, maka DPD APTRI Jabar meminta kepada pemerintah untuk tidak mengenakan PPN Gula untuk petani. Selain itu, meminta kepada pemerintah melalui Bulog untuk membeli gula petani dengan harga Rp 11 ribu per kilogram.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRDKabupaten Cirebon, Raden Cakra Suseno, saat dimintai tanggapannya, mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Dia berharap, pemerintah bisa berpihak pada nasib petani tebu rakyat.

"Saat ini produksi gula petanisedang bagus, tapi mereka tidak bisa menikmatinya," kata Cakra.

Sementara itu, ratusan petani tebuyang tergabung dalam APTRI Jabar menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten Cirebon.

Sebelumnya, Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menegaskan posisi gula sebagai barang pokok dan bebas dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen. Langkah ini menyusul gelombang penolakan dari petani tebu yang merasa keberatan dengan pengenaan PPN 10 persen atas penyerahan gula dari petani kepada pedagang. Pengenaan PPN terhadap gula dianggap menekan harga di level petani semakin rendah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (P2Humas) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa bentuk regulasi yang mempertegas posisi gula yang bebas PPN, bisa berupa PMK atau Peraturan Pemerintah (PP). Aturan ini sekaligus menegaskan bahwa petani tebu tidak termasuk dalam pengusaha kena pajak (PKP).
Meski belum pasti kapan regulasi ini akan terbit, ia mengaku pihaknya akan segera menindaklanjuti keputusan ini. Apalagi, perwakilan petani tebu sudah melakukan dialog dengan pemerintah.

"(Regulasi nanti) menyatakan bahwa petani gula tebu, tidak kena pajak, bukan PKP. Itu berlaku ke depan. Nanti kami sampaikan secepatnya," ujar Hestu di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Kamis (13/7).

Pemerintah juga menegaskan bahwa petani tebu dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar pertahun tidak akan dikenai PPN. Hal ini karena petani dengan omzet tersebut tidak digolongkan ke dalam pengusaha kena pajak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, penerapan PPN 10 persen atas gula tebu berlatar belakang gugatan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ke Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2007 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Atas gugatan Kadin itu, pada 25 Februari 2014 MA menerbitkan putusan Nomor 70P/HUM/2013 yang memerintahkan pemerintah merevisi PP No. 31 tahun 2007 dengan memperluas barang kena pajak untuk produk pertanian termasuk perkebunan tebu.

Sehingga, kata Darmin, berlandaskan keputusan MA tersebut, pemerintah menetapkan PPN 10 persen untuk gula tebu. "Tadinya pemerintah tidak ambil inisiatif apa-apa, tapi ada yang maju ke MA. Lalu ditetapkan oleh MA ini sehingga (tebu) kena," kata Darmin. 

Komentar

Loading...