Gay dan Judi Online Marak di Banda Aceh, DPRK Minta Pemko Bentuk Tim Terpadu

Gay dan Judi Online Marak di Banda Aceh, DPRK Minta Pemko Bentuk Tim Terpadu
Ilustrasi Judi Online. | egambleonline.com

Kasus homo seksual di jantung kota Syariat Islam Banda Aceh pada 2018 mencapai 711 orang.

KBA.ONE, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh memanggil Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) untuk menyikapi maraknya judi online dan penggerebekan pasangan gay (homoseksual) yang menghebohkan masyarakat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh belum lama ini.

Pertemuan dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, didampingi Wakil Ketua I, Usman, diikuti oleh Ketua Komisi I, Musriadi Aswad, Ketua Komisi IV, Tati Meutia Asmara dan Anggota DPRK, Tuanku Muhammad, Syarifah Munira dan Husaini, serta dihadiri Plt. Sekda Kota, Muzakkir Tulot dan para pimpinan SKPK.

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menyampaikan rapat DPRK dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan MPU beberapa waktu lalu. Ini untuk merespon maraknya judi online game domino dan penangkapan pasangan gay oleh warga Banda Aceh. 

Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar. | Foto: Ist.

“Untuk menyadarkan kita semua bahwa persoalan judi online dan persoalan homoseksual ini sangat serius sehingga semua pihak, baik pemko, DPRK, polri, TNI, MPU serta stakeholder lainnya harus bergerak bersama dan terintegrasi. Sebab kewajiban penegakan syariat bukan hanya tanggung jawab Dinas Syariat Islam dan Satpol PP & WH saja,” kata Farid Nyak Umar, di Ruang Rapat DPRK Pada Senin 16 November 2020.

Farid berharap semua intansi melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing dalam penanganan perilaku menyimpang itu. Dinas syariat Islam dapat memberdayakan para dai, khatib dan pengurus badan kemakmuran masjid (bkm) serta muhtasib di 90 gampong untuk melakukan sosialisasi kepada warga, di masjid, pusat keramaian, warkop dan cafe.

"Biar masyarakat memahami dan mengetahui hukum judi online dan dampak terhadap generasi muda serta bahaya perilaku homo seksual," kata Farid.

Kemudian, tambah Farid, dinas pendidikan dayah dapat memberdayakan pesantren/dayah, balai pengajian, majelis taklim, remaja mesjid, untuk melakukan upaya-upaya sosialisasi secara maksimal. Begitu juga dinas diskomimfotik dapat melakukan upaya memutus mata rantai judi online dengan mengandeng pihak pihak kepolisian, tim ahli IT dan pihak terkait. "Tujuan kita untuk bisa mengurangi permainan judi online,” ujar Farid Nyak Umar.

Ketua Komisi I DPRK, Musriadi Aswad, meminta Satpol PP dan WH meningkatkan intensitas razia penegakan syariat Islam, terutama di kawasan-kawasan yang rawan terjadinya maksiat. Selain itu memberdayakan aparatur gampong untuk menjaga wilayah gampong masing-masing dari perbuatan yang dilarang agama tersebut.

“Sebagaimana penyataan wali kota, penegakan syariah di Banda Aceh harus menjadi model bagi kabupaten/kota lainnya di Aceh. Jadi kita berharap ada sebuah komitmen bersama dalam hal ini untuk melakukan penindakan,” ujar Musriadi Aswad.

Hal serupa disampaikan Tuanku Muhammad, ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh. Dia meminta tindakan tegas dari pemerintah agar menjadi pelajaran bagi mereka yang melakukan pelanggaran syariat Islam di Banda Aceh. "Pihak petugas harus melakukan peningkatkan pengawasan dengan melibatkan semua instansi. Sebab jika hal ini dibiarkan akan mengundang bala dari Allah," kata Tuanku Muhammad.

Dalam pertemuan itu Dinas Kesehatan Banda Aceh memaparkan kasus homo seksual di Banda Aceh pada 2018 mencapai 711 orang. Tren ini dikhawatirkan naik pada 2020. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Karena itu, DPRK Banda Aceh meminta kepada Pemerintah Kota untuk membentuk tim terpadu penegakan syariat islam di Banda Aceh menangani penyakit masyarakt ini.

Plt Seketaris Daerah, Muzakir Tulot, mengatakan sangat memungkinkan untuk membentuk tim terpadu penanganan persoalan judi online dan homo seksual di Kota Banda Aceh dengan menggandeng semua instansi sehingga nanti bisa saling bersinergi.

“Pembahasan hari ini akan dibawa dalam rapat forkopimda oleh pimpinan DPRK, karena ini sudah sangat marak terjadi, sangat memungkinkan untuk dibentuk tim khusus, agar fokus dalam melakukan penanganan terhadap persoalan judi online dan homo seksual secara khusus,” tutur Muzakir Tulot.

Hadir dalam pertemuan itu, Plt. Kadis Syariat Islam, Ridwan Ibrahim, Kadis Pendidikan Dayah, Alizar, Kadis Kesehatan, Lukman, Kadis Dikbud, Saminan, Kadis Kominfotik, Fadhil, Kadis Sosial, Hidayat, Kasatpol PP & WH, Heru Wijanarko, Ketua MPD Kota, Salman Ishak serta Anggota MPU dan Kepala Sekretariat MPU Kota Banda Aceh. ***

Komentar

Loading...