Mengalir Rp20,8 M ke Polres dan Kejari

GeRAK Laporkan Hibah APBK Tamiang ke KPK

GeRAK Laporkan Hibah APBK Tamiang ke KPK
Askhalani, Koordinator GeRAK Aceh |Foto: Ist

KBA.ONE,  Banda Aceh - LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh melaporkan dana hibah APBK Aceh Tamiang 2018-2019 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis 27 Juni 2019, karena hibah itu mengalir miliaran rupiah setiap tahun ke Mapolres dan Kejari.

Ditandatangani Askhalani, Koordinator GeRAK Aceh, lembaga yang berafiliasi dengan KPK ini menilai dana hibah (lihat tabel) untuk Polres dan Kejari, dikucurkan setiap tahun berturut-turut, sudah melebihi batas kepatutan.

Penganggaran berturut-turut itu, tambah Askhal, adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Pemda Aceh Tamiang dan oknum tertentu tanpa melihat kondisi keuangan daerah.

"Diduga ada maksud lain untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara," tegas Askhal dalam surat yang ditembuskan ke Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan Indonesia itu.

Menurut Askhal, mekanisme dan tata cara pengusulan kegiatan untuk pembangunan di instansi vertikal  harusnya tidak dibebankan ke Pemerintah Daerah karena lembaga itu sudah mendapat dana dari APBN. "Kecuali dalam keadaan darurat, bisa dipertimbangkan pengusulannya," jelas Askhal.

Dari hasil temuan dan kajian GeRAK Aceh terhadap APBK Aceh Tamiang 2017 sampai 2019, bantuan hibah untuk Polres dan Kejari Aceh Tamiang jumlahnya mencapai Rp20,8 miliar.

Mestinya, tulis GeRAK, bantuan Pemda ke instansi vertikal tidak dalam bentuk pembangunan fisik, tapi program kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi.

"Ini pasti ada maksud tertentu untuk kepentingan tertentu. Makanya KPK harus mengusut penggunaan uang negara yang terkesan untuk bancakan para oknum ini, biar jadi pembelajaran bagi daerah lain," tegas Askhal kepada KBA.ONE, Jumat 28 Juni 2018. | TRISNO, Kontributor Aceh Tamiang.

Anara

Komentar

Loading...