GeRAK: Sekda Aceh Taqwalah Terlalu Over

GeRAK: Sekda Aceh Taqwalah Terlalu Over
Askhalani, Koordinator GeRAK Aceh.| Foto: Ist

Jurus Sekda Aceh menunjukan 'More Than Authority' alias melebihi kewenangan.

KBA.ONE, Banda Aceh - Badan Pekerja Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh menyoroti cara kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwalah dalam membenahi birokrasi dan terwujudnya tertib administrasi.

Bahkan, akhir-akhir ini, jurus Sekda Aceh menunjukan 'More Than Authority' alias melebihi kewenangan. "Yang bersangkutan bekerja tidak sesuai tupoksi dan wilayah kerja," kata Askhalani, Koordinator GeRAK Aceh dalam rilisnya, Rabu 16 Oktober 2019.

Askhal menilai tindakan yang terlihat over ini dipastikan ke depan akan memunculkan gesekan atau potensi konflik antar pimpinan daerah yaitu antara bupati/wali kota dengan Plt Gubernur Aceh.

"Plt Gubernur perlu melakukan auto kritik terhadap jurus Sekda yang melebihi kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pembenahan birokrasi, termasuk terlalu mencampuri kewenangan dan urusan strategis birokrasi di wilayah kabupaten dan kota," saran Asakhal.

Jika merujuk pada kegiatan yang sedang dilakukan oleh Sekda Aceh, tambah Askhal, maka kemungkinan muncul dua persepsi yaitu sentimen positif terkait pembenahan birokrasi berbasis output sebagai target kinerja, serta perspektif negatif akibat kegiatan tersebut dianggap melebihi kewenangan dalam melakukan pembenahan kinerja ASN. Di antaranya Sekda Aceh dianggap mencampuri urusan rumah tangga dan wilayah kewenangan yang menjadi ranah pemerintah di tingkat kabupaten dan kota.

Kemudian, dalam rilisnya, Askhalani menulis beberapa sentimen negatif yang muncul akibat over kewenangan yang dilakukan Sekda Aceh, yaitu terdiri dari:

1. Bahwa, program kerja yang sering dijadikan tageline yaitu BEREH menjadi tidak efektif karena kegiatan dan tageline ini keluar dari patron dan jargon politik yang merupakan visi misi pemerintah terpilih yaitu Tageline ACEH HEBAT. Buntut dari perubahan skema tageline ini maka fungsi dari RPJMA yang sebelumnya sudah menjadi basis dokumen pembangunan Pemerintah Aceh dalam bekerja dikuatirkan tidak singkron. Implikasi yang terkait langsung yaitu ketersediaan anggaran daerah yang telah dirumuskan untuk mencapai Aceh Hebat menjadi bias, bahkan tidak sesuai dengan visi misi dan arah pemembangunan yang dikehendaki dari Plt Gubernur Aceh.

2. Bahwa, pembenahan kinerja terutama pembehanan di tingkat Provinsi Aceh yang menjadi ranah kerja Sekda belum maksimal dilakukan terutama terhadap isu pelayanan publik dan penganggaran yang responsif. Di sisi lain Sekda Aceh menambah beban kerja dengan menitik beratkan tugasnya guna mencampuri urusan di level kabupaten dan Kota.

Tindakan ini menunjukan bahwa Sekda Aceh sudah menjadi pejabat yag bisa mengatur semua urusan hingga urusan internal wilayah orang lain. Akibatnya akan muncul sentimen negative yang akan menjadi batu sandungan atas kebijakan deskresi Plt gubernur Aceh ke depan. Hal ini dapat menimbulkan resistensi sehingga akan berujung pada konflik antar pemangku kepentingan yaitu antara gubernur dengan bupati/wali kota.

3. Bahwa, perlu diketahui saat ini Indonesia menerapkan system dan prinsip otonomi daerah termasuk dalam urusan kewenangan, bahwa tanggung jawab wilayah menjadi domain masing-masing pejabat di daerah tersendiri, salah satu contoh adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada kecamatan (didelegasikan) sehingga tugas dan tanggung jawab kepala daerah semakin baik. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan PP 19 tahun 2008 tentang kecamatan.

Dengan merujuk pada substansi kebijakan dan regulasi di atas, maka Sekda Aceh yang saat ini sedang giat-giatnya masuk untuk melakukan pembenahan di level kecamatan menunjukan bahwa Sekda Aceh telah mencampuri urusan kewenangan pihak lain dan ini adalah celah dari adanya unsur perbuatan melawan hukum dan harus segera dihentikan.

4. Bahwa, Plt Gubernur Aceh perlu memperjelas substansi kinerja sekda Aceh agar tidak over kewenangan. Merujuk pada nomeklatur kebijakan disebutkan bahwa tugas pokok Sekretaris Daerah Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelengaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana memberikan pelayanan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten dan menjadi ranah Sekda di masing-masing Kabupten dan Kota.

Dengan demikian apa yang sedang dilakukan oleh Sekda Aceh menunjukan bahwa kebijakan yang dilakukan melampui batas wilayah yang menjadi kewenangan yang bersangkutan dalam melakukan tugas-tugas sesuai dengan pasal 213 ayat (2) UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Terkait tersebut, kata Askhalani, Plt Gubernur Aceh perlu melakukan auto kriitik agar tidak terjadi “More Than Authority”. "Seperti Sekda Aceh yang melakukan sidak terhadap objek pendopo di tingkat kabupaten dan kota," kata Askhalani di penutup press releasenya. ***


Komentar

Loading...