Rancangan APBA 2022 Rp14,3 Triliun

Hendra Budian Minta APBA 2022 Diakomodir Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Hendra Budian Minta APBA 2022 Diakomodir Sesuai Kebutuhan Masyarakat
Wakil Ketua II DPRA, Hendra Budian. | Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendra Budian menegaskan kepada Pemerintah Aceh agar Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2022 diakomodir sesuai usulan dan kebutuhan masyarakat.

"APBA tahun 2022 harus melalui proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta harus mengakomodir usulan dan kebutuhan masyarakat," kata Hendra, Selasa 23 November 2021.

Kedua proses tersebut merupakan dua unsur penting yang tercantum dalam tertib administrasi dan padat substansi. Ia mengakui kedua poin tersebut juga membutuhkan political will dari kedua belah pihak, eksekutif dan legislatif.

"Butuh kesadaran bersama untuk melihat dan mengevaluasi bagaimana progress realiasasi APBA di tahun 2021 ini, serta memastikan APBA di tahun 2022 nanti tepat sasaran," tambahnya.

Rancangan APBA 2022 Rp14,3 Triliun

Pemerintah Aceh menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh atau RAPBA tahun 2022 sebesar Rp14,3 triliun. Struktur rancangan pendapatan belanja tersebut terdiri dari pendapatan asli Aceh (PAA), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, dalam sambutannya dalam persidangan DPRA tahun 2021 tentang penyampaian nota keuangan dan RAPBA tahun 2022, di Gedung Serbaguna DPRA, Senin 22 November 2021 malam.

Sekda menjelaskan penyusunan RAPBA tahun anggaran 2022 yang menyangkut dengan anggaran penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dilakukan berdasarkan angka realisasi, dan proyeksi sumber penerimaan yang diperkirakan akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan.

“Sedangkan alokasi jenis penerimaan pendapatan transfer termasuk dana otonomi khusus yang dianggarkan dalam RAPBA tahun anggaran 2022, yang merupakan angka pagu yang telah disesuaikan dengan penetapan peraturan perundang-undangan dari pemerintah,” kata Taqwallah.

Sementara itu, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, mengharapkan Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dapat segera membahas setiap isi dari Rancangan Qanun Aceh tentang APBA tahun 2022.

Dahlan juga mengharapkan arah kebijakan belanja Aceh tahun 2022, dapat mendukung pengembangan pendidikan, pangan, infrastruktur, pariwisata, dan jaring pengaman sosial bagi UMKM di Aceh sebagaiman yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).

“Kepada Pemerintah Aceh kami harapkan pada anggaran belanja tahun 2022 dapat difokuskan pada kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan,” ujar Dahlan.

Anara

Komentar

Loading...