Hutan Adat Terganjal Dengan HTI

Hutan Adat Terganjal Dengan HTI
Forum Diskusi dengan tema Mengapa Belum Ada Penetapan Hutan Adat di Aceh, di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh | Foto: Tety

KBA.ONE, Banda Aceh - Penetapan hutan adat yang digadang - gadang oleh para petua adat mukim dan gampong (struktur legislatif desa) ternyata tidak semudah harapan yang ditiup oleh pemerintah akibat masih maraknya penerbitan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dikawasan Beungga, Pidie.

"Sudah sejak tahun 2007, kami melakukan langkah advokasi penetapan wilayah hutan adat di Pidie khususnya dan Aceh umumnya", kata Ilyas, Imum Mukim Beungga, Pidie, dalam Forum Diskusi dengan tema Mengapa Belum Ada Penetapan Hutan Adat di Aceh, yang dilaksanakan di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Banda Aceh, Rabu 11 September 2019.

Dalam diskusi itu, Imum Mukim Beungga menjabarkan berbagai langkah yang telah dilakukan pihak mukim Pidie dalam upaya percepatan penetapan hutan adat di Pidie, namun selalu tertunda lantaran berbenturan dengan perizinan HTI karena masih ada di kawasan hutan Beungga dijadikan wilayah HTI.

"Berbagai diskusi upaya mencari sulusi penetapan hutan adat telah dilakukan, mulai pemkab Pidie hingga dengan kementrian di Jakarta telah dilakukan, namun penetapan hutan adat belum kunjung disetujui, kendala penetapan hutan adat di Pidie atau Aceh umumnya, terkait tumpang tindih izinnya dengan Hutan Tanaman Industri (HTI),"ungkap Ilyas.

Padahal katanya tidak semua lahan di Beungga merupakan HTI. "Sudah kami katakan kepada Perhutanan Sosial dan Kitraan Lingkungan Hidup (PSKL), tetapkan dulu yang non HTI, ada sekitar 5.390 Ha. Itu yang kita tunggu sampai sekarang", jelasnya.

Imum Mukim juga berharap adanya peran aktif dari Wali Nanggroe dalam penuntutan penetapkan hutan adat ini, yang menurutnya secara regulasi telah bisa ditetapkan hutan adat di Pidie.

"Kita merupakan daerah otsus, namun belum ada penetapan. Provinsi lain, yang bukan daerah otsus, namun sudah ada, meski dalam jumlah kecil", tukasnya.

Terkait penetapan hutan adat, dikatakan oleh perwakilan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Zulfikar Arma, pemerintah Kabupaten Pidie telah berperan aktif dengan mengirimkan surat kepada Kementerian LHK dalam tahun ini. "Mempertanyakan kenapa prosesnya ini lama", katanya.

Ia menyebutkan JKMA Aceh telah melakukan pendampingan dan pengusulan wilayah hutan adat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang tersebar dibeberapa Kabupaten seperti, Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Tengah, Bener Meuriah, dan Gayo Lues, kata Zulfikar.

"Yang sudah ada jawaban, Aceh Besar dan Pidie. Untuk Aceh Jaya, kabarnya masuk kedalam peta indikatif fase yang kedua", tambahnya.
Jawaban tersebut melalui louncing peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat, pada Mei 2019 lalu. "Pidie luasannya ada 24.778,24 Ha terdiri dari 3 mukim dan salah satunya mukim Beungga. Aceh Besar ada 806,46 Ha", terangnya.
"Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Aceh melalui Dinas LHK, mau ngapain dengan peta ini. Apakah cukup hanya masuk ke wilayah indikasi saja", ungkapnya.

Ia juga menyebutkan hampir rata hutan adat yang diusulkan itu bersinggungan dengan klaim HTI. "Harus ada komitmen dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan HTI tersebut", kata Zulfikar Arma Ketua JKMA Aceh. Tety, Kontributor Banda Aceh

Komentar

Loading...