2 Tahun Jejak Aceh Hebat

Informasi Terpadu Menuju Aceh Smart Province

Oleh ,
Informasi Terpadu Menuju Aceh Smart Province
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melantik kepala perwakilan BPKP Aceh dan menyaksikan penandatanganan MoU antara RKUD 19 Kabupaten Kota pengguna SIMDA Bank Aceh Syariah di Aula Serbaguna, Banda Aceh, 7 Mei 2019 | Humas Pemerintah Aceh

SIAT dibangun untuk menghindari perencanaan pembangunan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran akibat dari ketiadaan data yang valid serta terintegrasi.

KBA.ONE, Banda Aceh - SIAT atau Sistem Informasi Aceh Terpadu merupakan pengembangan sistem informasi dan database terpadu yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan serta pelayanan masyarakat. Melalui SIAT, seluruh informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan akan termutakhirkan dengan cepat. Informasi dan data dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu. Selain itu, informasi tersebut menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan.

Menurut Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Aceh SIAT adalah integrasi sistem informasi satu data dan keterbukaan informasi. Program ini merupakan usaha menjadikan Aceh sebagai smart province. "Menuju Aceh Smart Province adalah jawaban Aceh untuk bergerak lebih cepat, lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel dalam usaha bersama menuju Aceh Hebat, khususnya dalam melayani rakyat," ujar Nova Iriansyah.

SIAT dibangun untuk menghindari perencanaan pembangunan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran akibat dari ketiadaan data yang valid serta terintegrasi. Program ini dijalankan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 29 tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Aceh yang ditetapkan pada 19 Mei 2017. Untuk itu juga sudah disusun Peta Jalan TIK 2017-2022 dan pembentukan Tim Pengelola TIK Utama dan SKPA. Setelah itu dilengkapi dengan Pergub Aceh Nomor 20 tahun 2019 tentang SIAT.

Setelah terbitnya kedua peraturan ini, sejumlah aplikasi dikembangkan untuk mendukung program Aceh SIAT. Aplikasi tersebut antara lain Sistem Informasi Manajemen Agenda Pimpinan, Profil Kesehatan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terintegrasi, dan LKH Dai Perbatasan yang telah berbasis mobile.

Salah satu lembaga yang memanfaatkan SIAT adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Aceh. Lembaga ini menggunakannya untuk mewujudkan database masjid-masjid yang ada di kabupaten kota. Melalui data ini akan diketahui kuantitas dan kualitas masjid di Aceh. Misalnya, ada masjid yang berpotensi bagus dan layak dikembangkan sektor ekonomi atau pemberdayaan lainnya.

Pemerintah Aceh juga mengembangkan aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang multisite dan multidomain. Sejumlah kegiatan pun telah digelar untuk pemberdayaan PPID. Pada Juni lalu, di Aceh Singkil digelar Forum Pemberdayaan Pejabat PPID Kabupaten Kota seluruh Aceh. Agenda tahunan itu diikuti sekitar 40 PPID Utama dari seluruh kabupaten kota di Aceh ditambah jajaran SKPA Aceh.

Forum tersebut sebagai evaluasi membangun komitmen terhadap PPID. Selain itu untuk meningkatkan pemahaman PPID Pelaksana dan PPID Pembantu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi untuk menghasilkan layanan berkualitas.

Selain PPID, pengembangan webcore dayah juga dilakukan secara multisite dan multidomain. Selanjutnya, Pemerintah Aceh meluncurkan aplikasi monitoring berita di website Satuan Kerja Perangkat Aceh, Manajemen Aset, webcore Gampong ID sebanyak 6.497 domain. Lalu, aplikasi Sistem Informasi Gampong Aceh Province, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di tiga Rumah Sakit, e-Keurani, yaitu Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi Pemerintah Aceh, Simanja (Sistem Informasi Manajemen Kerja), absensi online terintegrasi, dan Mantra (Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data).

Aplikasi Mantra bermanfaat untuk menjembatani pertukaran data antarinstansi pemerintah meskipun berbeda database, aplikasi maupun sistem operasinya. Keuntungan menggunakan Mantra bisa menghemat biaya pengembangan fitur aplikasi pengolah data. Selain itu mengurangi duplikasi data maupun layanan. Mantra bisa menjadikan setiap layanan dikembangkan lagi menjadi layanan baru dengan memanfaatkan yang sudah ada. Sehingga, pengembangan tidak perlu dibuat dari nol.

Inovasi lain melalui Aceh SIAT yang dikembangkan Pemerintah Aceh adalah adanya digitalisasi manajemen dan tata kelola yang dilengkapi dengan e-planning dan e-budgeting dalam mekanisme perencanaan serta sistem penganggaran.

Penyerahan Opini WTP dalam rapat paripurna di DPR Aceh | Humas Pemerintah Aceh

Untuk mendukung Aceh SIAT, Pemerintah Aceh telah menyediakan akses internet di 100 Puskesmas. Selain itu, menyediakan akses internet di 150 titik taman digital di seluruh Aceh.

Berbagai terobosan tersebut akhirnya mendapatkan pengakuan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). LAPAN memberi Apresiasi Indriya Mandrawa kepada Bappeda Aceh pada Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Inderaja, akhir Januari lalu di Jakarta. Apresiasi tersebut diberikan LAPAN kepada stakeholder yang aktif dalam memanfaatkan data dan informasi satelit penginderaan jauh selama periode 2018.

Aceh Peumulia

Aceh Hebat juga memiliki program unggulan lain yang bertujuan membenahi reformasi birokrasi yakni Aceh Peumulia. Program ini bertujuan untuk pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan.

Aceh Pemulia dijalankan dengan pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-kinerja, serta penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan. Selain itu, penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Gebrakan ini menuai hasil positif. Salah satunya, Pemerintah Aceh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Aceh berhasil mempertahankan WTP dari BPK empat kali berturut-turut sejak 2015. Dua kali semasa pemerintahan sebelumnya (Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, 2015 dan 2016), serta dua kali pada masa Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, 2017-2018.

"Prestasi ini menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan," ujar Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Bambang Pamungkas saat menyerahkan Opini WTP kepada Ketua DPRA Sulaiman dan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam rapat paripurna istimewa DPRA, Mei 2019. Opini WTP, tambah Bambang, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Adapun Nova Iriansyah menilai opini WTP 2018 merupakan prestasi besar bagi Pemerintah Aceh. Keberhasilan Pemerintah Aceh meraih opini WTP keempat kali, kata dia, berkat bimbingan dan pembinaan dari BPK dan BPKP Perwakilan Aceh. Selain itu atas kerja keras dan kerja sama seluruh SKPA, P2K, dukungan dari DPRA serta pihak lainnya. "Prestasi ini bisa kita raih jika semua perangkat kerja pemerintah bertanggung jawab penuh atas penggunaan keuangan daerah dan pelaksanaan proyek di masing-masing SKPA dengan baik serta sesuai dengan aturan yang berlaku."

Nova berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dalam pencapaian opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2018. "Pemerintah Aceh akan terus berupaya mewujudkan clean government and good governance dalam pengelolaan keuangannya." [ADV]

Komentar

Loading...