Isu Air Bersih hingga Politik di Sarasehan Perempuan

Isu Air Bersih hingga Politik di Sarasehan Perempuan
Sejumlah perempuan mengkampanyekan penghentian kekerasan puncak peringatan hari perempuan internasional di Blang Padang, Banda Aceh, Minggu 25 Maret 2018. Foto: Kba/Biyan Nyak Jeumpa.

Untuk mendapat air bersih terpaksa jalan ke bawah perbukitan karena air tidak mengalir ke rumah.

KBA.ONE, Banda Aceh - Seratusan perempuan di Banda Aceh berkumpul memperingati puncak peringatan hari perempuan sedunia yang diperingati setiap bulan Maret. Mereka bertemu untuk saling mendengarkan pendapat, saran dan menuntaskan segala permasalahan yang dihadapi.

Selain mensosialisasikan ajakan stop kekerasan, perempuan dengan latarbelakang aktivis hingga ibu rumah tangga tersebut, mengeluhkan banyaknya layanan fasilitas public dan kondisi lingkungan yang tidak ramah terhadap perempuan. Sarasehan yang dilaksanakan di Lapangan Blang Padang itu, dihadiri Istri Gubernur Aceh Darwati A Gani, mantan wali kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nevy Ariani serta Ketua Dharma Wanita Aceh, Syamsiarni.

 “Kami tinggal di tempat relokasi pasca tsunami yang tidak ada sumber mata air, sehingga tidak bisa membuat sumur. Untuk mendapat air bersih terpaksa jalan ke bawah perbukitan, karena air tidak mengalir ke rumah. Untuk memasak kami membeli air isi ulang,” ungkap Mariah Amin, 43 tahun salah seorang peserta saresehan dihadapan Darwati A Gani, Minggu 25 Maret 2018 kemarin. Tak hanya dirinya, kata Mariah, sulitnya mendapat air bersih juga dirasakan para perempuan di tempat tinggalnya di komplek perumahan relokasi Desa Deah Mamplam, Kecamatan Leupung.

Jika Mariah mengeluhkan sulitnya mendapat air bersih lain pula Nevi perempuan asal Gampong Punge Jurong. Program kesehatan yang diluncurkan pemerintah Aceh ternyata tidak membuat Nevi dengan mudah mendapat layanan kesehatan di rumah sakit di Banda Aceh.

"Ibu saya stroke dan hanya bisa tidur. Dia tidak bisa mendapatkan obat karena tidak bisa datang dan melakukan absen jari (finger print). Itu mmbuat kami sangat kewalahan," keluhnya.

Maraknya peredaran narkoba, kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu, menjadi keprihatinan para perempuan  yang mengikuti saresehan. Mereka meminta pemerintah memperhatikan permasalahan tersebut dan mengatasinnya.

“Kami berharap dukungan sepenuhnya dari pemerintah agar lembaga KKR di Aceh, sehingga pelanggaran HAM masa lalu bisa ditangani dengan baik,” ujar Gilang warga Uleekareng.

Koordinator aksi sarasehan perempuan, Fitriani  mengatakan, kegiatan tersebut  merupakan puncak dari serangkaian aksi dalam memperingati 3 hari penting sepanjang bulan maret. Ketiga hari tersebut yakni hari perempuan internasional, hari air internasional dan hari kebenaran internasional.

“Ini adalah isu penting bagi kaum perempuan, makanya tiga isu ini kita jadikan topic utama dalam kegiatan sarasehan,” sebut Fitriani.

Dalam saresehan, kata Fitriani para peserta juga menuntut 8 hal agar perempuan bisa mendapat akses lebih baik lagi, yakni pertama, perempuan dan perdamaian, dimana pemerintah harus menyediakan akses keadilan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual dan pelanggaran HAM termasuk dimasa konflik.

Selanjutnya perempuan dan politik serta Perempuan dan Kemiskinan, dimana pemerintah harus memastikan askses perempuan terhadap sumber daya ekonomi.

Keempat, Perempuan dan SDGs; kelima, Perempuan dan Kespro;, keenam, perempuan dan lingkungan; ketujuh, perempuan dan syariat islam; dan kedelapan, perempuan dan pelayanan publik.

Kontributor : Biyan Nyak Jeumpa

Komentar

Loading...