JARI Kembali Ajukan Praperadilan SP3 yang Dikeluarkan Jampidsus

JARI Kembali Ajukan Praperadilan SP3 yang Dikeluarkan Jampidsus
Ketua JARI, Safaruddin saat mengajukan permohonan praperadilan terhadapn SP3. | Foto: ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) kembali mengajukan permohonan praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang di keluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Hal tersebut terkait perkara dugaan tindak pidana pada pembangunan Float Storage Regasificasing Unit (FSRU) milik PT Perusahaan Gas Negara (Persero) di Lampung.

Tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, demikian disebutkan dalam surat SP3 Nomor Print-31/F.2/Fd.1/04/2017 yang di tandatangani oleh Warih Sadono, Direktur Penyidikan pada Jampidsus, tertanggal, Senin, 27 Juli 2020 di Jakarta.

Ketua JARI, Safaruddin, dalam permohohonannya meminta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan tidak sah SP3 yang di keluarkan tersebut.

Ia menilai, kejaksaan masih belum maksimal dalam mendalami dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut, bahkah tidak ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dalam penyidikan tersebut.

"Kami sudah menyurati BPK dan BPKP meminta informasi kepada keduanya tentang apakah BPK dan BPKP pernah melakukan audit atau memberikan pendapat terhadap audit internal di PT PGN terkait dengan pembangunan FSRU Lampung," kata Safar dalam keterangannya, Senin, 27 Juli 2020.

Kemudian, lanjutnya BPK dan BPKP menyampaikan tidak pernah melakukan audit atau memberikan pendapat terhadap hasil audit internal pada PT PGN terkait dengan pembangunan FSRU Lampung.

"Oleh karena itu kami menilai proses penyidikan ini belum maksimal dan penerbitan SP3 juga sangat terburu-buru," tegas Safar usai mendaftarkan permohonan praperadilan yang di registrasi dengan Nomor 88/Pid.Pra/2020/PN.Jak. Sel yang di dampingi Suhaimi, Kabid Advokasi JARI.

Safar juga menjelaskan, dalam surat tersebut pihaknya meminta Ketua PN Jaksel memerintahkan termohon untuk segera melakukan penyidikan kembali terhadap dugaan tindak pidana pada pembangunan Float Storage Regasificasing Unit (FSRU) milik PT Perusahaan Gas Negara (Persero) di Lampung tahun 2011 yang di duga merugikan keuangan negara.

Sementara itu, kata Safar, kasus ini mencuat pada saat itu ketika Hendi Prio Santoso menjabat sebagai Dirut PT PGN dan saat ini menjabat sebagai Dirut PT Semen Indonesia, bahkan Hendi sempat di cekal keluar negeri oleh Kejaksaan Agung.

"Kasus ini juga mendapat sorotan dari Komisi III DPR RI saat itu karena mencuat dugaan kerugian negara mencapai Rp3 triliun pada proyek pembangunan FSRU Lampung tahun 2011-2014," tutupnya.

Komentar

Loading...