Jokowi Keluarkan Limbah Batu Bara dari Kategori B3, Walhi Aceh: Itu Sangat Berbahaya

Jokowi Keluarkan Limbah Batu Bara dari Kategori B3, Walhi Aceh: Itu Sangat Berbahaya
Ilustrasi Batu Bara. | Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh  - Dikeluarkannya limbah batu bara dan limbah sawit dari ketegori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Presiden RI, Joko Widodo. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad M Nur mengatakan itu sama saja dengan memperburuk keadaan.

Menurutnya, jika itu dilakukan akan memperburuk kadar lingkungan hidup dan mencelakakan negeri atas nama investasi. "Presiden tidak boleh mencabut B3 dari pengelolaan limbah berbaya, itu sangat berbahaya jadi itu jangan dilakukan," kata M. Nur.

Kata dia, seperti dilihat saat ini, pembuangan limbah masih sembarangan, tidak terkontrol dengan baik dan banyak masyarakat yang terdampak akibat limbah pabrik. Pada kasus ini memang tidak ada pidanya, karena unsur untuk mempidana pengusaha sangat sulit dipenuhi.

"Jika ada yang sakit, maka tidak bisa langsung dipidanakan harus dibuktikan dengan uji lab untuk membuktikan pencemaran dari industri, urusannya sangat panjang dan ribet," tambahnya.

Ia juga menyampaikan penghapusan B3 ini akan akan mendatangkan pengusaha yang tidak bertanggung jawab, membuang limbah sembarangan, dan mengelola sembarangan. Hal ini akan berdampak pada lingkungan dan manusia, itu tidak bisa dipidana.

Direktur Walhi Aceh, M. Nur. | Foto: Ist

"Ditambah kelakuan presiden ini buruk menurut saya, maksudnya menambah masalah baru," ungkapnya.

M. Nur berharap Jokowi paham persis bahwa keberadaan lingkungan hidup menjadi pilar utama membangun negeri. Selain itu, B3 tidak dicabut dan dikembalikan saja dengan pasal dan dipertahankan sebagai bahan yang berbahaya.

Dilansir dari Liputan6.com, limbah batu bara dikeluarkan dari daftar kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3). Penghapusan ini tertuang dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan merupakan salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja.

Halaman12

Komentar

Loading...