Jokowi Perintahkan Polri agar Lebih Selektif dalam Menerima Laporan Terkait UU ITE

Jokowi Perintahkan Polri agar Lebih Selektif dalam Menerima Laporan Terkait UU ITE
Presiden RI, Joko Widodo. | Foto: Instagram.com

"Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak agar dihapuskan,” tegas Presiden Jokowi.

KBA.ONE, Banda Aceh – Belakangan ini, sejumlah masyarakat di Indonesia saling membuat laporan ke polisi dengan menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai salah satu rujukan hukumnya.

Mengenai hal ini, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, memerintahkan Kapolri dan seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan seperti itu. Kata dia, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati.

“Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE agar proses hukum terkait laporan itu dapat memenuhi rasa keadilan,” tulis Jokowi di laman Instagramnya @jokowi, Selasa 16 Februari 2021.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Joko Widodo (@jokowi)

Jokowi juga menyampaikan Indonesia adalah negara yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat. Begitu juga dibentuknya UU ITE yang memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat beretika, dan produktif.

“Namun, implementasi undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan,” imbuhnya.

Lanjut Jokowi, jika UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, maka ia akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DRP) untuk merevisi UU tersebut. “Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak agar dihapuskan,” tutupnya.***

Komentar

Loading...