JPN Kejari Aceh Utara Tertibkan Penyewaan Pasar Inpres

JPN Kejari Aceh Utara Tertibkan Penyewaan Pasar Inpres
Proses pemanggilan 70 pedagang pasar Inpres Kota Lhokseumawe. | Foto: Ist

KBA.ONE, Aceh Utara – Pihak PD Bina Usaha yang didampingi Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Aceh Utara, melakukan penertiban dan pendataan kepada 70 pedagang pasar inpres Lhokseumawe, Selasa 8 September 2020.

Direktur PD Bina Usaha Aceh Utara, T Asmoni, kepada KBA.ONE, menjelaskan kios di pasar inpres Kota Lhokseumawe sebagian merupakan aset pihaknya, banyak yang tidak sesuai dengan data awal.

“Ada beberapa yang namanya sudah berbeda, ada yang sudah meninggal dan dilanjutkan oleh warisnya. Ini perlu pendataan ulang secara konkret,” kata Asmoni.

Rencananya, pihak Bina Usaha akan memanggil para pedagang setiap bloknya untuk penertiban dan memperpanjang masa penyewaannya yang sebenarnya sudah habis di 2010.

“Para pedagang juga menerima dengan baik, pihak JPN juga sudah menjelaskan prosedur yang berlaku seperti apa,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi, Sabtu 9 September 2020, mengatakan pihaknya melalui bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) telah melakukan koordinasi sebanyak dua kali dengan para pedagang.

Secara hukum, penyewaan pada pihak ke tiga tanpa diketahui oleh pihak pertama merupakan tindak pidana penggelapan. Seharusnya apabila sewa-menyewa akan dipindahkan ke pihak ke tiga, harus dilaporkan dan disetujui oleh pihak pertama dalam hal ini PD Bina Usaha.

“Apabila tidak diketahui, itu sebenarnya bisa dipidanakan karena memang sudah peraturannya seperti itu,” ungkap Pipuk. ***

Komentar

Loading...