Jubir Kader PPP Aceh Minta DPP Segera Terbitkan SK Ketua DPW Periode 2021-2026

Jubir Kader PPP Aceh Minta DPP Segera Terbitkan SK Ketua DPW Periode 2021-2026
Jubir Kader PPP Aceh, Saiful Haris Arahas. | Foto: KBA.ONE, Tasya

KBA.ONE, Banda Aceh – Sehubungan dengan dilaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Aceh, pada 28-29 Mei 2021 di Banda Aceh.

Juru Bicara (Jubir) Kader PPP Aceh, Saiful Haris Arahas, mengatakan hingga saat ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP masih belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) ketua DPW PPP Aceh periode 2021-2026.

Karena itu, sebagai kader dan simpatisan dari PPP Provinsi Aceh, pihaknya menggelar aksi di Kantor DPW PPP Aceh, Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, guna menyampaikan aspirasi untuk meminta kepada DPP agar segera mengeluarkan SK dimaksud.

Diketahui, hal ini karena sudah berlarut-larut selama empat bulan terakhir belum dikeluarkan. Sehingga pihaknya meminta supaya SK tersebut bisa keluar dalam kurun waktu 3x24 jam, sesuai dengan pilihan mayoritas tim formatur.

Ia menyebutkan tim formatur yang terpilih di dalam forum muswil ialah Muzakir sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Aceh Tenggara, Musannif, Ketua DPC PPP Aceh Besar, Zainuddin Iba, Ketua DPC PPP Aceh Utara, Muzanni, Ketua DPC PPP Aceh Jaya. Keempat dari mereka memilih untuk memberi dukungan kepada Anwar Idris sebagai Ketua DPW PPP Aceh pada periode 2021-2026.

Sementara, dua anggota formatur lainnya yaitu Daifunnas sebagai Ketua DPC PPP Aceh Selatan, dan Amri M Ali, Ex Ketua DPW PPP Aceh memilih untuk mendukung Amri M Ali supaya kembali memimpin DPW PPP Aceh.

Artinya, terdapat empat anggota formatur yang nantinya disebut suara mayoritas formatur dalam mendukung dan memilih Anwar Idris. Maka seharusnya DPP PPP segera menerbitkan SK penetapan Anwar Idris sebagai ketua DPP PPP Aceh periode 2021-2026.

“Ketika proses musyawarah ini tidak tercapai di DPP, proses voting seharusnya dilakukan. Tetapi DPP tidak membuka ruang untuk voting tersebut,” bebernya.

Dengan demikian, pihaknya meminta agar DPP serius dalam menangani dan mengeluarkan SK DPW PPP ke depan di periode 2021-2026. Supaya, tidak mengganggu kinerja kader dalam hal suksesi pemilihan umum (pemilu) pada 2024. Karena, ekses dari molor-molornya dikeluarkan SK ini kan menghambat pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) di 23 kabupaten/kota se-Aceh.

Di samping itu, pihaknya jelas akan menolak jika nantinya SK yang diterbitkan oleh DPP bertolak belakang dengan apa yang telah disuarakan oleh mayoritas tim formatur. Sebab, kata Saiful, tim formatur yang telah dipilih oleh para ketua DPC PPP se-Aceh itu bukan secara asal-asalan. Tentu, ada konsekuensi politik di dalamnya.

“Jadi, ketika hari ini mayoritas tim formatur memilih dan mendukung Anwar Idris sebagai Ketua DPW PPP Aceh, itu adalah suara dari 23 DPC se-Aceh,” terangnya.

Lanjutnya, jika DPP juga tetap bersikeras untuk tidak menerbitkan SK sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh mayoritas tim formatur, pihaknya memastikan akan datang kembali untuk menduduki DPW PPP Aceh dengan jumlah yang lebih banyak dari ini. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka DPP wajib bertanggung jawab.

Untuk diketahui, massa yang hadir dalam aksi itu berjumlah puluhan sekitar 30-45 orang. Perwakilan dari mereka datang dari berbagai daerah seperti Bireuen, Bener Meriah, Takengon, Aceh Utara, Aceh Jaya, dan Aceh Besar.

“Intinya kita yang datang-datang ini bukan suruhan orang lain, tapi memang inisiatif diri kita sendiri,” tutupnya.* │ TASYA, Kontributor Banda Aceh

Anara

Komentar

Loading...