Ka Lhom

Ka Lhom
ilustrasi.

HARI demi hari, negara ini seperti semakin pikun. Alih-alih menjadi lebih bijaksana dengan bertambahnya usia, sejumlah politikus dan bekas pejabat negara di Indonesia malah bersikap sebaliknya. Tak ayal, setiap langkah hanya akan membawa negara ini ke tingkatan yang lebih parah.

Di Jakarta, bekas Wakil Presiden Try Sutrisno mengimbau prajurit Tentara Nasional Indonesia mewaspadai anak dan cucu bekas anggota Partai Komunis Indonesia yang akan masuk ke Akademi Militer. Try menilai, PKI--entah PKI yang mana--akan menguasai negara ini lewat militer di masa depan. Dan mereka, akan disusupkan lewat Akademi Militer sebagai kawah candradimuka para prajurit terbaik negara ini.

Sebagai masyarakat beradab, kita tentu tak sepakat dengan berbagai kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masa lalu. Di Lubang Buaya, di Aceh, di Papua, di Ambon, Tragedi 98, pembunuhan Munir, dan banyak lagi pembunuhan yang tak pernah terungkap tuntas pelaku. Semua kejadian itu direka berdasarkan fakta dan dibumbui dengan prasangka.

Penanganannya pun didasarkan atas prasangka pula. Si A adalah antek organisasi O, si B anak seorang petinggi partai Z, si A membunuh si B, pembunuhan itu dilakukan oleh kelompok B karena bersekutu dengan angkatan G. Dan yang terjadi kemudian adalah kegamangan massal. Generasi gamang yang tak tahu berbuat apa. Terlalu takut melihat ke masa lalu sehingga tak mampu merancang masa depan. Generasi “cari aman” yang lebih suka mengorupsi ketimbang membantu tetangganya keluar dari kemiskinan hanya karena berbeda pandangan politik atau agama.

Parahnya, dongeng kekejaman itu diatur sesuai selera rezim. Dan kekejaman direduksi untuk menakut-nakuti rakyat yang setiap hari semakin terjerat oleh kebijakan yang semakin tidak berpihak. Sehingga keinginan untuk mengetahui berapa korban kekejaman Orde Baru di Pulau Buru, atau korban peperangan di Aceh dan Papua, seperti hilang.

Alam bawah sadar masyarakat yang ketakutan akan menolak pertanyaan tentang keadilan. Mereka akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang lebih mudah. Jadi, tak akan ada lagi orang yang menanyakan mengapa pemerintah harus mencabut subsidi listrik, layanan kesehatan tak pernah memuaskan, atau perusahaan-perusahaan terus merampas tanah rakyat. Hal ini diperburuk dengan sikap pemerintah dan rekannya di DPR yang lebih senang mengotak-atik aturan pemilu ketimbang mengubah pasal-pasal karet yang membungkam demokrasi.

Seluruh anak bangsa harus sadar; memahami secara utuh, bahwa musuh negara saat ini adalah para pejabat korup, entah itu di jajaran partai politik, badan usaha milik negara, pemerintahan, militer, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan dewan perwakilan rakyat. Karena di sinilah uang pajak yang dibayarkan negara ditentukan penggunaannya.

Negara ini tak boleh dibangun atas prasangka buruk. Setiap anak di negeri ini berhak atas apapun yang ditawarkan negara kepada anak lainnya. Akses berpolitik, kebebasan berpendapat, hak untuk sejahtera, kesempatan untuk bekerja, dan ribuan kesempatan lain, harus dijamin, seperti tercantum dalam Pancasila. Ini adalah hak yang harus dilindungi sama kerasnya seperti saat negara ini memunguti pajak dari seluruh anak negeri, dari makanan hingga telepon genggam.

Komentar

Loading...