Kampanye Hitam tentang Orang Utan

Kadin Aceh Desak Pemerintah Audit Aliran Dana LSM Lingkungan

Oleh ,
Kadin Aceh Desak Pemerintah Audit Aliran Dana LSM Lingkungan
Iqbal Pieng, Plh Ketua Kadin Aceh. | Foto: Ist

Iqbal Pieng mencurigai pergerakan para aktivis lingkungan itu merupakan bagian dari skenario negara asing, terutama Eropa dan Amerika, untuk merusak nama Indonesia.

KBA.ONE, Banda Aceh – Pemerintah Indonesia harus melakukan audit semua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang melakukan kegiatan lingkungan, baik di Aceh mau pun di Sumatera Utara, yang telah melakukan black campaign (kampanye hitam) dengan mengatasnamakan lingkungan dan Orang Utan.

“Harus diaudit. Pemerintah harus tau, dari mana saja sumber dana mereka. Dari lembaga mana saja dan dari perusahaan apa saja sumber dana mereka,” kata Plh Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh, Iqbal Pieng, kepada KBA.ONE, Selasa, 2 April 2019 di Banda Aceh.

Kadin Aceh, kata Iqbal, sudah mendapat banyak keluhan dari anggotanya yang terdiri dari para pengusaha, atas pergerakan beberapa LSM lingkungan, baik yang ada di Aceh mau pun yang berasal dari Sumatera Utara. Beberapa LSM yang tercatat melakukan kegiatannya di Aceh adalah PanEco, melalui kaki-tangan YEL (Yayasan Ekosistem Lestari) yang berkantor di Medan.

LSM ini melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat di daerah Aceh Barat dan Nagan Raya, serta daerah lain. YEL misalnya, yang didukung PanEco, sebuah LSM dari Swiss, melakukan kampanye lingkungan dengan isu kepunahan Orang Utan. Kemudian isu ini mereka kaitkan dengan perkebunan sawit rakyat, perkebunan, perusahaan dan juga mengaitkannya dengan pembangunan proyek-proyek strategis nasional, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

“Mereka telah melakukan kampanye hitam atas produk sawit kita, sehingga ditolak Uni Eropa. Mereka juga melakukan kampanye hitam terhadap proses pembangunan proyek-proyek strategis nasional. Jadi wajar bila keuangan dan aliran dana mereka diaudit secara komprehensif oleh negara,” kata pengusaha Aceh ini.

Iqbal Pieng mencurigai pergerakan para aktivis lingkungan itu merupakan bagian dari skenario negara asing, terutama Eropa dan Amerika, untuk merusak nama Indonesia. “Saya pastikan sumber dana mereka itu dari sana,” kata Iqbal Pieng.

Plh Ketua KADIN Aceh ini mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap personal LSM, seperti PanEco dan YEL, tentang keberadaan mereka, khususnya yang masih warga negara asing (WNA). Dia mencurigai dokumen mereka tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan di Indonesia.

“Sebab saya mendengar, mereka menggunakan visa turis, datang ke desa-desa untuk memprovokasi masyarakat agar menentang pembangunan proyek strategis nasional,” lanjut Iqbal Pieng, dengan nada geram.

Iqbal Pieng mengungkapkan keprihatinannya atas kampanye hitam PanEko, YEL dengan menggunakan tangan LSM lokal, telah “menggangu” beberapa proyek strategis nasional untuk penyediaan energi baru dan terbarukan, yaitu PLTA Tampur di Kabupaten Gayo Lues, Aceh dan PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Kata Iqbal, proyek strategis saja mereka ganggu, padahal itu semua dibangun untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Satu hal lagi, ketika pemerintah menetapkan proyek strategis, tentulah terlebih dahulu melalui kajian lingkungan secara menyeluruh, yang melibatkan institusi kompeten.

“Mestinya proyek strategis ini dudukung, bukan diganggu dengan cara melakukan kampanye hitam tentang ancaman kepunahan Orang Utan dan kerusakan lungkungan,” lanjut Iqbal Pieng.

Isu Sawit

Terkait isu sawit, Iqbal menjelaskan saat ini Malaysia dan Indonesia adalah penguasa pasar produk kelapa sawit, yaitu Crude Palm Oil  atau CPO, dimana 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia, Indonesia berada diurutan pertama menguasai 36 juta Metrix Ton dan menyumbang di antara 1,5 - 2,5 persen terhadap total produk domestik bruto (PDB).

Iqbal katakan kelapa sawit merupakah tanaman yang mempunyai produk hilir hingga 154 produk. Keunggulan Indonesia tersebut tidak menjadi keuntungan bagi petani dan perkebunan kelapa sawit saat ini karena pengetatan impor yang sedang dilakukan Uni Eropa. “Pihak asing juga melalukan kampanye hitam dengan menyatakan produk minyak sawit kita tidak layak konsumsi dan tidak dikelola secara ramah lingkungan,” katanya.

Kampanye ini, tambah Iqbal, turut menyertakan LSM lingkungan lokal di Aceh.  Penyertaan LSM lokal di Aceh dilakukan dengan cover melakukan pelatihan atau penguataan SDM pada LSM Lokal, memberikan pelatihan teknik advokasi dengan melibatkan masyarakat secara luas untuk melakukan penolakan pada perkebunan sawit.

“Biasanya, LSM lokal ini juga dibekali pendanaan agar dapat melakukan investigasi dan upaya advokasi. Lingkup kegiatan LSM Lokal ini  sifatnya terbatas dan jarang sekali melibatkan pihak kampus yang justru memiliki data dan analisis lebih komprehensif.”

Iqbal sangat menyayangkan perilaku oknum LSM lingkungan yang lebih membela kepentingan luar ketimbang kepentingan nasional. Sehingga, gerakan-gerakan penolakan ini akan mempengaruhi sumber kehidupan dan kesejahteraan  127.155 orang petani sawit, 117.654 orang tenaga kerja pada perkebunan sawit yang tersebar di seluruh Aceh.

Kenyataan tersebut, katanya,  bila dibiarkan tidak hanya berakibat bagi kehidupan petani dan perkebunan, namun berakibat meningkatnya angka kemiskinan dan mendorong meningkatnya kerawanan sosial di Aceh.

“Aksi-aksi yang sangat tidak nasionalis ini harus segera dihentikan. Para oknum itu lebih memilih menjadi mata-mata asing ketimbang memperjuangankan kepentingan saudara-saudara kita di pedalaman,” tutup Iqbal. ***

Komentar

Loading...