Kakanwil Kemenag Aceh: Kartu Nikah Tidak Menggantikan Buku Nikah

Kakanwil Kemenag Aceh: Kartu Nikah Tidak Menggantikan Buku Nikah
Contoh Buku Nikah dan Kartu Nikah yang akan diterbitkan Kementerian Agama. (CNN Indonesia/Safir Makki)

KBA.ONE, Banda Aceh - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Daud Pakeh mengatakan kartu nikah dibuat agar pasangan suami istri mudah membawanya tapi bukan untuk mengalihkanfungsikan buku nikah. "Bukan buku nikah yang diganti dengan kartu nikah, bukan menggantikan," ujar Daud usai meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Banda Aceh, Kamis, 27 Desember 2018.

Di Aceh, kata Daud, kartu nikah ini akan diberlakukan pada awal 2019 di Banda Aceh. "Setiap [pasangan] yang menikah nantinya akan diberikan kartu nikah. Kartu inilah nantinya yang akan memudahkan masyarakat untuk dibawa ke mana saja," ujarnya.

Kartu nikah, tambah Daud, berfungsi sebagai dokumen negara saja dan untuk disimpan serta bisa dipergunakan di mana saja layaknya kartu tanda penduduk. Terkait tidak adanya dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kartu nikah, Daud, enggan berkomentar. "Kalau itu saya tidak mau jawab, tapi kartu nikah ini akan dibuat dengan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak [PNBP]."

Kementerian Agama memang sedang menggodok program kartu nikah bagi pasangan yang akan menikah. Selain kartu nikah juga ada Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah berbasis website yang digunakan Kantor Urusan Agama untuk mengelola administrasi pencatatan nikah.

Namun, KPK meminta Kemenag mempertimbangkan matang kebijakan tersebut. KPK khawatir proyek kartu nikah karena alasan pembuatan yang murah justru tidak akan jadi efesien. "Maka sebaiknya dikaji dulu. Jawabanya yang disarankan sebenarnya ialah kembali menata status kependudukan di e-KTP saja, juga bisa," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Menurut Saut, peninjauan ulang rencana pengadaan kartu nikah dilakukan agar nantinya tak ada yang menyebut kartu itu hanya sebatas berubah dari kertas menjadi plastik. Hal tersebut berkaca dari proyek pengadaan e-KTP, yang faktanya tak sesuai perencanaan dan dikorupsi.

Terkait pengadaan kartu berbasis elektronik ini, kata Saut, KPK merekomendasikan beberapa hal seperti mendorong pemerintah mengelola data status kependudukan dengan efesien, efektif, cepat dan murah.

Selain itu, KPK mendorong Kementerian Agama berhati-hati mengelola uang rakyat. KPK juga meminta pemerintah untuk bisa memilih program apa yang lebih prioritas untuk dikerjakan. "Tapi lagi-lagi itu pilihan stakeholders," ujar Saut.

Komentar

Loading...