Kanwil BPN Aceh Gelar Rakerda di Takengon: Masalah Tanah Urusan Serius

Kanwil BPN Aceh Gelar Rakerda di Takengon: Masalah Tanah Urusan Serius
Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar dan Sekda Bener Meriah Haili Yoga, saat menerima sertifikat hak milik dari kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh Agustyarsyah. | Foto: Ist

KBA.ONE, Takengon - Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Kabupaten Aceh Tengah selama dua hari, mulai 11-12 November 2021. Kegiatan itu dipusatkan di Hotel Bayu Hill, Kampung Pinangan, Kebayakan, Kabupaten setempat.

Peserta yang hadir sebanyak 160 orang, diantaranya seluruh Kabag TU, kabid, dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se Aceh. Mengangkat tema “Kualitas Kinerja Teruji dan Pasti, Full Digital Tahun 2022”.

Kepala kantor wilayah BPN Provinsi Aceh, Agustyarsyah, mengatakan salah satu alasan kenapa rakerda itu dilakukan di Takengon, lantaran Kantor Pertanahan Aceh Tengah telah melaksanakan kerja cepat dan terbaik.

Lebih lanjut, ia menjelaskan berbagai program terus diluncurkan oleh Kementrian Pertanahan, salah satu yang terfavorit adalah, Terdaftar, Sistematis dan Lengkap (TSL). Capaian itu merupakan prestasi khusus bagi Aceh, hal itu tidak terlaksana tanpa dukungan pemerintah daerah.

Yang disertifikatkan itu, kata dia adalah desa yang dijadikan desa lengkap, mengetahui persis lengkap adalah pemerintah daerah dan kepala desa (reje), jika tanpa komunikasi yang baik, tanpa dukungan, program tersebut tidak akan berjalan.

“Beberapa kota di Aceh bahkan di Indonesia terkendala tercapainya target, lantaran tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota, saat masuk ke desa, masih ada yang tidak mau tanahnya disertifikatkan, ada yang tidak percaya dengan sertifikat, ada yang tidak bisa dilaksanakan pengukuran, dan tidak mau memasang tanda batas,” kata Agustyarsyah, Kamis 11 November 2021.

Tahun 2025, kata dia, sesuai visi dan misi presiden, seluruh bidang tanah di Indonesia telah terpetakan, sehingga setiap bidang tanah di Indonesia bisa diketahui siapa pemiliknya dan kondisinya.

“Kita berharap Aceh menjadi rool model, bagaimana dengan kesulitan daerah bisa membuktikan salah satu provinsi bisa menghasilkan desa lengkap terbanyak di Indonesia, sehingga dampaknya dapat menarik investor ke Aceh,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, dalam pertemuan itu mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Ia tidak ingin rakyat kecil tidak punya kepastian hukum terhadap tanah sebagai sandaran hidup. Hal ini tentu menjadi tugas semua piahk, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Dalam rangka mengurangi ketimpangan struktur penguasaan pemilikan, penggunaan tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan asset tanah dan penguatan hak masyarakat atas tanah/hutan adat kata Shabela, pemerintah juga telah mencanangkan program reforma agraria.

“Reformasi agraria merupakan program pemerintah yang di upayakan segera selesai demi tertibnya administrasi keagrariaan. Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN) dalam hal ini terus berupaya meningkatkan redistribusi tanah kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan reforma agraria,” pungkas Shabela.

Pelaksanaan reforma agraria dari hasil pelepasan kawasan hutan saat ini menemui berbagai tantangan.  Namun ia yakin dengan koordinasi dan komunikasi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), permasalahan ini akan dapat diselesaikan.

Permasalahan dan sengketa pertanahan yang dihadapi, katanya perlu penanganan dan penyelesaian secara komprehensif.  Banyak kasus sengketa maupun perkara pertanahan, banyak yang berlarut larut dan menyita waktu.  terdaftarnya seluruh bidang tanah melalui PTSL dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. 

Penerapan layanan terintegrasi lewat sistem online single submission saat ini telah dimulai untuk layanan izin lokasi, pertimbangan teknis pertanahan, informasi rencana detil tata ruang, dan pengaturan zonasi. 

“Harapan kami ke depan agar semua jenis layanan dapat dilaksanakan secara elektronik. Apa yang sudah ada saat ini harus terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas layanan, juga dengan melakukan terobosan dan inovasi-inovasi,” tutup Shabela Abubakar, sembari mengucapkan selamat datang di Takengon.

Dalam pertemuan itu turut dibagikan sertifikat tanah kepada Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, Bupati Shabela menerima langsung sertifikat penggunaan SDN 8 Rusip Antara dengan luas 3634 m2 dan SDN 6 Rusip Antara dengan luas 67 m2.

Sekda Bener Meriah, Khaili Yoga turut menerima sertifikat hak milik digunakan untuk UPTD Puskesmas Roga-Ronga, Kecamatan Gajah Putih, Desa Reronga, dengan luas3680 m2 dan menerima sertifikat hak milik untuk Puskesmas Perawatan Bandar, Kecamatan Bandar, Desa Purwosari, dengan luas 9424 m2.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Pertanahan Aceh Tengah, Husaini, Kepala Kantor Pertanahan Bener Meriah, Mustafa, Kepala Dinas Pertanahan Aceh Tengah Erwin Pratama, Kepala dinas pertanahan Bener Meriah, Mahfudhah, dan PPAT Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Anara

Komentar

Loading...