Karimun Usman: Usulan Cawagub Aceh dari PDIP adalah Ranah DPD

Karimun Usman: Usulan Cawagub Aceh dari PDIP adalah Ranah DPD
Karimun Usman. | Foto: KBA.ONE

Dalam kondisi tertentu, bisa saja Ketum PDIP Megawati menggunakan hak preogratifnya memilih nama lain yang tidak masuk usulan DPD seperti di Abdya dan Agara pada Pilkada 2017.

KBA.ONE, Banda Aceh - Politisi senior PDI Perjuangan Aceh, Karimun Usman, angkat bicara menanggapi niat politik Hipakad Aceh yang memunculkan namanya untuk diusulkan sebagai salah satu kandidat Wakil Gubernur Aceh periode tersisa 2017-2022 mendampingi Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

"Itu sepenuhnya ranah DPD PDIP Aceh meski keputusan akhir tetap ada di tangan DPP. Bisa saja Ketum Buk Mega (Megawati) menggunakan hak preogratifnya memilih nama lain yang tidak masuk usulan DPD," jelas Karimun Usman kepada KBA.ONE, di Banda Aceh, Rabu 11 November 2020.

Karimun memberi contoh kasus pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Aceh Barat Daya (Abdya) dan Aceh Tenggara pada 2017. Saat itu DPD PDI Aceh, kata Karimun, mengusulkan Akmal Ibrahim sebagai calon bupati Abdya dan Raidin Pinim untuk calon bupati Aceh Tenggara.

"Keduanya diusulkan oleh DPD PDIP Aceh, tapi yang turun justru nama lain. Bisa saja dari kader dan non kader," tegas Karimun.

Dia menjelaskan proses pengusulan nama calon kepala daerah bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dan gubernur/wakil gubernur prosesnya, biasanya, dimulai dari bawah. "Dijaring lewat DPC, terus ke DPD, baru dikirim ke DPP.  Begitu biasanya," kata Karimun.

Bagaimana soal wacana Ketua Hipakad Aceh, Muhammad Iqbal, yang sudah memunculkan nama Anda untuk menjadi salah satu calon Wakil Gubernur Aceh dari PDIP? "Itu sah-sah saja. Itu hak semua oranglah. Tapi, seperti saya jelaskan tadi, semua harus tetap mengikuti mekanisme partai," jelas Karimun Usman.

Sebelumnya, salah satu organisasi massa paling berpengaruh, Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (Hipakad) Aceh, mendadak memunculkan nama Karimun Usman, tokoh politik senior PDI Perjuangan Aceh, untuk diusulkan menjadi salah satu kandidat Wakil Gubernur Aceh periode tersisa 2017-2022.

"Beliau sangat layak dan memiliki kompetensi, dikenal luas di kalangan masyarakat Aceh. Dedikasinya terhadap daerah ini juga sudah teruji. NKRI tulen," kata Muhammad Iqbal, ketua Hipakad Aceh, kepada KBA.ONE, Selasa 10 November 2020.

Iqbal meyakini, jika Karimun menjadi Wakil Gubernur Aceh, dia akan dengan mudah membangun komunikasi politik di lingkungan internal, parlemen Aceh, bahkan dengan pemerintah pusat. Ini didasari dengan pengalaman Karimun di arena politik daerah dan nasional. 

Begitupun, menurut Iqbal, meski PDIP sebagai salah satu partai pengusung (Pengusung: Demokrat, PNA, PDIP, dan PDA) pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah di Pilgub Aceh 2017-2022, usulan pencalonan setiap kader partai PDIP untuk menjadi calon wakil gubernur tetap melalui mekanisme partai. ***

Komentar

Loading...