Kasus Cubo, Irwandi Diminta Turun Tangan

Kasus Cubo, Irwandi Diminta Turun Tangan
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani | Gerak.id

Dewan tak boleh berhenti hanya pada laporan di ruang sidang paripurna. Sejumlah kejanggalan dan temuan dewan dapat dijadikan pintu masuk untuk mengungkap dugaan korupsi di proyek ini.

KBA.ONE - Koordinator Gerakan Anti Korupsi Aceh Askhalani Bin Muhammad Amin memiliki pandangan jelas tentang proyek pemerintah di Cubo. Menurut dia, temuan proyek bermasalah di kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, itu harus ditindaklanjuti lewat proses hukum.

“Alangkah lebih bijaksana jika anggota dewan terhormat melaporkan temuan ini ke aparat penegak hukum,” kata Askhalani, Selasa, 25 Juli 2017.

Adalah pembangunan tebing saluran air sepanjang 300 meter di Cubo, Trienggadeng, Pidie Jaya, yang tak tuntas dikerjakan. Proyek yang didanai lewat Dana Otonomi Khusus 2016 itu terhenti akibat bencana gempa bumi di tahun yang sama.

Meski tak tuntas, rekanan diketahui menarik habis dana pembangunan sebelum gempa bumi. Uang habis, kerjaan tak dituntaskan. Total anggaran yang alokasikan untuk pembangunan itu sebesar Rp 8 miliar. Di lapangan, anggota dewan juga melihat pembangunan irigasi ini tidak sesuai perencanaan.

“Mengapa rekanan bisa menarik dana sebesar 100 persen? Peraturan dari mana yang dipakai?” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, T Ibrahim, dalam sidang di gedung parlemen Aceh, Rabu pekan lalu.

Tak cukup bagi dewan hanya dengan mengungkapkan fakta ini dalam sidang paripurna. Dewan perlu melaporkan temuan ini kepada aparat penegak hukum. Fakta yang ditemukan oleh anggota dewan memenuhi unsur awal yang menjadi pintu masuk pengungkapan proyek bermasalah yang merugikan negara.

“Apalagi tindak pidana korupsi bukan delik aduan. Apa yang dipaparkan oleh dewan dalam sidang itu memenuhi syarat formal dan dapat dijadikan fakta awal memulai penyidikan,” kata Askhalani.

Keberhasilan kontraktor menarik 100 persen uang proyek dinilai Askhalani sebagai sesuatu di luar kewajaran. Hal ini mengindikasikan praktik suap dan korupsi. Askhalani menduga kuasa pengguna anggaran (KPA), konsultan pengawas dan kontraktor terlibat dalam kecurangan ini.

“Kami juga mendesak Gubernur Irwandi dan Kepala Dinas Pengairan Aceh untuk mengevaluasi kinerja KPA dan PPTK. Jika terbukti melanggar, mereka yang terlibat harus diberikan sanksi tegas,” kata Askhalani.

Komentar

Loading...