Kasus Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit di Nagan Raya Ditingkatkan ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit di Nagan Raya Ditingkatkan ke Penyidikan
Kasipenkum Kejati Aceh, H. Munawal Hadi | Foto : ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Tim Penyidik Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh telah meningkatkan status hukum perkara dugaan penyimpangan program peremajaan sawit di Kabupaten Nagan Raya ke tahap penyidikan, Kamis, 17 Juni 2021.

Dugaan penyimpangan program peremajaan sawit itu dilakukan oleh koperasi perkebunan sejahtera mandiri dan pihak Dinas Perkebunan Nagan Raya dengan anggaran Rp12,5 miliar tahun anggaran 2019. Meskipun sudah ditingkatkan ke penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Aceh, H. Munawal Hadi, mengatakan di tahap proses penyidikan, tim penyidik Kejati Aceh telah melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait diantaranya pihak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan.

Kemudian, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pihak Dinas Pertanian Provinsi Aceh, pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, pihak Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri dan pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri.

Munawal menjelaskan dugaan tindak Pidana korupsi pada kasus tersebut dilakukan dengan cara tim peremajaan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, tidak melakukan verifikasi kebenaran Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Tim peremajaan tidak melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran lahan yang akan diremajakan," kata Munawal.

Sehingga, legalitas lahan yang sebagian besar hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa diragukan kebenarannya, karena berpotensi masuk kedalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan dan kawasan hutan seluas 500 hektar. Hal itu berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp6,5 miliar.

"Selanjutnya terdapat lahan kosong (tidak ada batang sawit/pohon sawit diatas lahan) milik pekebun yang tergabung didalam Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri sebanyak lebih kurang 30 Hektar," sebut Munawal.

Munawal menyampaikan cara selanjutnya, dilakukan dengan cara saat penarikan dana peremajaan tahap pertama dan tahap selanjutnya pihak Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri tidak ada melampirkan bukti tagihan.

Kemudian, tidak melampirkan surat penetapan petugas pendamping untuk melakukan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Nagan Raya serta laporan realisasi dari Koperasi.

"Didukung bukti kwitansi, bukti belanja barang, perjanjian kontrak kerja sama, bukti bayar upah kerja dan foto kegiatan sebelum dan sesudah," tambahnya.

Menurutnya, hal itu sebagaimana ketentuan perjanjian kerjasama penyaluran dana peremajaan sawit antara Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri dan BPDPKS.

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (2) perjanjian kerjasama penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit antara KPSM dengan PT. BNI Dan BPDPKS disebutkan penarikan dan PPKS hanya dapat dilakukan setelah Pihak Kedua (PT. BNI) mendapatkan bukti tagihan serta laporan kemajuan pekerjaan dari pihak pertama yang sudah diverifikasi dan direkomendasi oleh petugas pendamping.

Berdasarkan keterangan dan dokumen yang diserahkan sekretaris Koperasi Produsen Jaya Mandiri kepada Tim  Penyelidik, pada saat penarikan dana peremajaan tahap pertama tersebut pihak Koperasi Produsen Jaya Mandiri tidak ada melampirkan bukti tagihan ataupun surat penetapan petugas pendamping untuk melakukan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Nagan Raya.

"Namun pihak Bank PT. BNI tetap mencairkan permohonan pencairan anggaran sebagaimana permohonan  Ex. Pencairan Nomor : 02 /KPSM /I / 2019 tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp1,2 miliar," ungkap Munawal.

Munawal juga menyebutkan Ketua Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri, telah menggunakan anggaran peremajaan kebun kelapa sawit atau replanting untuk pembayaran honor dan gaji pengurus koperasi yang berasal dari dana peremajaan replanting.

Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 29 / Kpts /KB.120/3/ 2017 tentang peremajaan tanaman kelapa sawit perkebunan, yang menerangkan pendanaan operasional pelayanan diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan sistem pertanggungjawaban menurut tata cara DIPA BPDPKS.

"Bukan diusulkan oleh Koperasi ataupun Poktan atau Gapoktan, yang diperuntukan guna kegiatan pertemuan, pembinaan, pengawasan dan koordinasi," ujarnya.

Komentar

Loading...