Kejati Aceh Dominan Tangani Kasus Fisik, GeRAK: Sektor PBJ Penyumbang Korupsi Terbesar

Kejati Aceh Dominan Tangani Kasus Fisik, GeRAK: Sektor PBJ Penyumbang Korupsi Terbesar
Koordinator GeRAK, Askhalani (kemeja merah), Satgassus P3TPK, Sahdansyah Putera Jaya (tengah), Asisten Manager Harian Serambi Indonesia, Yocerizal (baju putih kiri foto) | Foto : KBA.ONE, Komar.

KBA.ONE, Banda Aceh - Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus (Satgassus P3TPK) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mencatat kasus yang ditangani selama ini didominasi perkara fisik. 

"Paling dominan itu adalah kasus fisik, seperti pembangunan jalan dan jembatan," kata Koordinator Satgassus P3TPK Kejati Aceh, Sahdansyah Putera Jaya, dalam kegiatan diskusi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Transparan Internasional (TI) Indonesia, bersama Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh dan Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA), di Banda Aceh, Jumat, 4 Juni 2021.

Sahdansyah menyebutkan selama 2020 pihaknya menangani sebanyak 148, diantaranya penyelidikan 38 kasus, penyidikan 31, penuntutan 56 dan 23 kasus telah dieksekusi. Sedangkan hingga Mei 2021 ini dalam proses penyelidikan terdapat 16 kasus, kemudian yang sedang ditangani penyidik sebanyak 18 perkara. 

"Sementara yang sedang dilakukan penuntutan 2021 ini ada 11 kasus, lima kasus sudah dieksekusi," ujarnya.

Sejauh ini, kata Sahdansyah, Kejati Aceh masih terus menangani kasus yang dilaporkan pada tahun 2021, serta perkara yang diproses sejak 2020 lalu. "Sekarang yang ditangani dan kasus replanting, pembangunan jalan Muara Situlen dan berbagai kasus lainnya," ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Gerak Aceh, Askhalani menyebutkan sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu kegiatan yang menyumbang terjadinya tindak pidana korupsi terbesar di Aceh. 

"Hasil kajian GeRAK Aceh atas LHP audit BPK RI sejak 2018-2020, banyak menemukan fakta bahwa penyumbang korupsi terbesar berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa, hibah bansos dan alokasi dana desa," kata Askhalani. 

Askhalani menyampaikan akar permasalahan terjadinya korupsi di sektor PBJ tersebut yakni karena adanya benturan perundang-undangan, multitafsir, tumpang tindih, tidak kuat dan kurang aplikatif. 

Selanjutnya, karena perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh orang serta instansi yang tidak berintegritas sehingga prosesnya kurang transparan. Adanya intervensi eksternal dalam PBJ individu.

"Kemudian, ada keterbatasan informasi harga pasar, kolusi antara penyedia dan penyedia, intervensi pada saat pemilihan penyediaan serta pengawasan yang tidak reaktif dan kurang aktif," ucapnya.

Askhalani melihat modus korupsi pada pengadaan barang dan jasa ini adalah, paket proyek dijual terlebih dahulu kepada vendor sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Pengadaannya tidak sesuai dengan kebutuhan (rekayasa dokumen).

"Adanya persekongkolan antara DPR, pihak SKPA (KPA) dan vendor. Lalu, HPS dan spek dibuat oleh vendor dengan mark up harga, adanya praktik suap kepada pihak-pihak terkait," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Askhalani, juga dilakukan manipulasi pemilihan pemenangan pengumuman terbatas, manipulasi dokumen tender Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spek teknis dibuat oleh vendor. 

"Ada dugaan persekongkolan KPA, PPK, Pokja ULP/Pimpro, PPHP, Bendahara memanipulasi dokumen serah terima, dan upaya suap kepada auditor (BPK atau BPKP) guna menghilangkan temuan audit
suap kepada APH untuk meringankan hukum," tegas Askhalani.

Melihat persoalan tersebut, Askhalani meminta Kejati Aceh, terutama tim Satgassus P3TPK untuk dapat memperketat pengawasan saat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan guna mencegah terjadinya kerugian negera. 

"Kita berharap dan meminta kepada Kejati Aceh untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pemerintah Aceh guna menyelamatkan uang rakyat Aceh," tutupnya.

Komentar

Loading...