Kejati Aceh Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Jalan Muara Situlen-Gelombang

Kejati Aceh Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Jalan Muara Situlen-Gelombang
Aspidsus Kejati Aceh, R. Raharjo Yusuf Wibisono. | Foto: KBA.ONE, Komar

KBA.ONE, Banda Aceh - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Muara Situlen - Gelombang di Aceh Tenggara (Agara) dengan anggaran Rp11,6 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Aceh, R. Raharjo Yusuf Wibisono, mengatakan keempat tersangka ini terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan dua orang pihak swasta atau rekanan.

"Sebenarnya ada lima orang tersangka dalam kasus korupsi Jalan Muara Situlen-Gelombang. Namun, satu tersangka lagi sudah meninggal dunia," kata Raharjo didampingi Kajati Aceh, Muhammad Yusuf, kepada wartawan dalam acara Coffee Morning di Kejati Aceh, Senin 11 Januari 2021.

Ia menyebutkan keempat tersangka yang sudah ditetapkan itu, yakni inisial J, sebagai KPA, SA, sebagai PPTK, KS, rekanan dari pihak swasta, dan KR, rekanan dari pihak swasta. "Hingga saat ini, perkara Muara Situlen tahapan progresnya sedang menunggu penghitungan ahli. Kemudian ditindak lanjuti dengan penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh," tutur Raharjo.

Raharjo juga menyampaikan Kejati Aceh sudah memeriksa 30 saksi di Aceh Tenggara dan Banda Aceh. Menurutnya, pihaknya mengalami kendala baik terkait dengan personil yang kurang maupun dukungan dana. "Untuk progress situlen itu kasarnya estimasi dari empat tersangka yang sudah ditetapkan Rp2 miliar, ada kemungkinan bertambah setelah pemeriksaan dari ahli," ungkapnya.

Sementara, terkait modus operandi kasus korupsi Jalan Muara Situlen-Gelombang, kata Raharjo, pihak rekanan ini memindah anggaran dari jalan provinsi menjadi jalan kabupaten. "Jalan provinsi nilainya lebih tinggi, jadi ditukar keduanya. Spesifikasi jalannya tidak sesuai kontrak," ungkapnya.

Untuk diketahui, pembangunan Jalan Muara Situleng - Gelombang tahun 2018 yang mencapai Rp11,6 miliar tersebut bersumber dari dari dana Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh.**

Komentar

Loading...