Kembang Api Kekerasan

Kembang Api Kekerasan
Otto Syamsuddin Ishak | Foto : ist

Oleh: Otto Syamsuddin Ishak
 
Senin Kekerasan di kawasan damai, Kopelma Darussalam, kian berlalu. Apa yang lanjut hingga hari ini adalah labeling-labeling terhadap warga, dan apologi-apologi dari para pelaku dan pendukungnya. 
Pengrusakan rumah dan pengusiran warga dengan kekerasan adalah seperti kembang api yang meledak di udara. 

Kata yang menjelaskan labeling itu bahwa Rektor Samsul Rizal berkata: mereka memakai preman! Adakah petunjuk tentang keberadaan sejumlah preman terkait dengan pengerahan aparat penegak hukum itu? Berapakah dari warga yang diciduk oleh aparat kepolisian? Mengapa aparat polisi, baik yang berseragam putih maupun coklat, yang dibantu aparat Satpol PP, justru hendak menciduk saya dan seorang aparat desa? Apakah saya merupakan salah seorang preman yang dimaksudkan Samsul?

Apologi itu adalah, ketika Samsul, Agussabti, dan bahkan Kasatintel dan Kabagops polisi mengatakan: “kami sudah sesuai dengan prosedur!” Lalu, pertanyaannya: prosedur yang manakah? Prosedur hukum kah, sebagaimana layaknya Negara hukum; atau prosedur di luar hukum yang diproduksi sendiri untuk membenarkan tindakannya sendiri.

Hal yang menarik muncul di dalam perdebatan antara saya, warga dengan Kasatintel, Kabagops polisi, serta Kasatpol PP, ketika dipertanyakan surat tugas mereka. Sekali dijawab atas permintaan Dekan FKIP, lalu Kepala Program Pasca, dan berikutnya atas permintaan Rektor Unsyiah. Namun mereka, tak seorang pun dapat  menunjukkan surat tugas atau surat permintaan dari pihak Rektor.
Di lain pihak, apakah Satpol PP atas penugasan Walikota? Apakah Walikota memerintahkan perusakan situs cagar budaya yang dilindungi oleh Qanun yang ia tandatangani sendiri? Ada kontradiksi antara Qanun yang menjamin kelestarian kawasan Kopelma Darussalam, dengan perintah untuk melakukan penyerbuan dan pengrusakan situs budaya.

Lebih menarik lagi, ketika terpojok dalam berargumentasi, Kasatintel yang didampingi Kabagops dan Satpol PP, justru menarik lengan saya, dan yang berseragam putih langsung mengerubungi, seraya memberikan perintah pada serdadunya untuk membawa saya ke Polresta.

Namun, entah apa sebabnya, serdadu berbaju putih hanya membawa seorang aparat desa. Konon, ia hanya untuk diminta keterangan saja, lalu dilepaskan kembali, dengan permintaan bersedia membujuk saya untuk bersedia minum kopi dengan Kasatintel.  
Kalau lah sesuai prosedur hukum, maka eksekusi yang dilangsungkan haruslah atas perintah pengadilan. Kalau lah sesuai dengan Protap, maka polisi berbaju coklat berada di ring satu, dan polisi berbaju putih berada di ring tiga. Kedua jenis aparat polisi itu, tidak bersama-sama berada di ring satu. Lebih lagi di luar prosedur, mereka bersama memberikan komando untuk merangsek ke dalam pekarangan. Lalu, serdadunya melakukan aksi mengeluarkan barang-barang di dalam rumah. Dalam waktu yang bersamaan, para awak pemenang lelang dikomando untuk segera menghancurkan rumah. Bahkan terjadi perdebatan antara pembobok rumah dengan warga penghuni. Apakah semua bagian rumah masuk ke dalam lelang, atau dibedakan antara rumah pokok dan yang tambahan. 

Pemenang lelang melarang penghuni untuk mengambil perangkat bangunan yang dibangun oleh warga. Karena itu, dari sudut pandang warga telah terjadi penjarahan secara paksa harta benda mereka oleh pihak pemenang lelang dihadapan aparat penegak hukum. Ini hanya sebagian dari contoh adanya efek domino yang mengandung unsur kriminal. 
           
Begitulah, peristiwa Senin destruktif itu menimbulkan bola api. Bagaimana penghormatan Rektor terhadap keputusan Pimpinan DPRA. Bagaimana Rektor bisa meminta pengerahan aparat penegak hukum untuk bertindak di luar keputusan pengadilan.

Bagaimana aparat intel bersama-sama aparat lainnya berada di ring satu dan memberi komando untuk menyerbu. Bagaimana aparat Satpol PP dapat perintah untuk turut melindungi orang-orang yang merusak situs di dalam kawasan cagar budaya. 
Ya, begitulah bila otak criminal telah bersatu untuk berhadapan dengan waga. Prosedur didefinisikan di luar hukum, dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Penulis adalah sosiolog dan  salah seorang saksi peristiwa.

Anara

Komentar

Loading...