Kemiskinan di Aceh Didominasi Perempuan

Kemiskinan di Aceh Didominasi Perempuan
Kegiatan kesetaraan gender di Kyriad Muraya Hotel. | Foto: Nurnisa.

Dibandingkan provinsi lain, secara nasional Aceh menduduki posisi nomor 6 termiskin, dan nomor 1 di Sumatera.

KBA.ONE, Banda Aceh – Pada Maret 2017, angka kemiskinan di Aceh mencapai 15,92%, jumlah tersebut didominasi oleh perempuan. "Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, secara nasional kita menduduki posisi nomor 6 termiskin, dan nomor 1 di Sumatera," kata Azhari, kepala Bappeda Aceh.

Azhari mengungkapkan kemiskinan menjadi isu penting dan menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatasinya. Mengingat angka kemiskinan di Aceh relatif tinggi. 
 
Menurut Azhari, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai strategi untuk menghapus kemiskinan, salah satunya meningkatkan pendapatan orang miskin dan membuat program yang dapat mengurangi beban pengeluaran orang miskin itu berkurang.

Dan yang terpenting, katanya, upaya penanggulangan kemiskinan ini haruslah dilakukan secara massif dan melibatkan multisektor.

Azhari  menegaskan itu pada kegiatan konsultasi daerah multi pemangku kepentingan daerah tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal (SDGs), di Kyriad Hotel, Banda Aceh,  pada 8 Juni 2018.

Acara ini dimotori Bappeda Aceh, LSM Flower Aceh, didukung oleh MAMPU kemitraan Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
 
Kegiatan ini mengusung tema “Mewujudkan SDGs yang Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif” dengan narasumber berkompeten di antaranya  Azhari, Eko Novi, Ariyanti , Hamong Santono, dan Laela Jauhari.                                          
 
Pertemuan ini dihadiri 104 orang peserta terdiri dari unsur pemerintahan Aceh, Bappeda dari 20 Kabupaten/Kota, Mitra MAMPU, ormas sipil dan lembaga pemerhati isu perempuan,  perguruan tinggi dan akademisi, media, serikat buruh/pekerja, unsur filantropi dan swasta, serta perwakilan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) se-Aceh. 
 
Azhari menyebutkan komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan SDGs dilakukan dengan mengintegrasikan 169 indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2040. Komitmen ini ditegaskan  melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017.

Perpres tersebut juga menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelasakanaan agenda SDGs di seluruh Indonesia. Diharapkan, katanya, dapat terintegrasi secara harmonis dalam agenda pembangunan pemerintah sampai di tingkat kabupaten/Kota.

Menurut Azhari, penerbitan Perpres No. 59/2017 bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif. Selain itu, terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
 
Azhari menyakini  integrasi dan implementasi SDGs dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh. Lebih lanjut Azhari mengingatkan semua pihak tentang pentingnya ketersediaan data sebagai syarat utama medukung keberhasilan pelaksanaan TPB/SDGs di Aceh.
 
Data ini penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan. Data digunakan sebagai pendukung untuk memantau dan mengimplementasikan proses pembangunan berkelanjutan. "Intervensinya akan tepat karena berdasarkan data akurat, dengan demikian akurasi tingkat keberhasilannya lebih terjamin, " ujarnya.
 
Direktur Flower Aceh, Riswati menyebutkan beberapa tujuan TPB/SDGs sebagai prioritas yang harus segera tercapai di Aceh. Ia  menilai tujuan  SDGs nomor 1 (tanpa kemiskinan)  harus menjadi prioritas pemerintah Aceh.

Dampak kemiskinan akan dirasakan oleh semua pihak, terutama perempuan. Ia pun berharapkan agar Pemda dapat memprioritaskan 5 tujuan tentang kesetaraan gender. Melihat kondisi saat ini dimasyarakat belum seimbangnya akses, partisipasi, dan kontrol perempuan dan laki-laki di berbagai bidang dalam proses pembangunan Aceh. "Perempuan  belum mendapatkan kesempatan dan hak yang sama seperti halnya laki-laki," katanya.
 
Riswati lebih lanjut menyampaikan pentingnya 2 tujuan lain yang dapat secara langsung berdampak pada perempuan. “Tujuan  4 SDGs tentang pendidikan dan tujuan 3 SDGs tentang kesehatan harus pula menjadi prioritas pemerintah Aceh. Kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, terutama kesehatan reproduksi bagi perempuan."

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Permampu dan Flower Aceh pada 2016 menunjukkan perempuan menjadi kelompok dominan yang mengalami masalah kesehatan dan  gizi. "Selain itu masih terjadi permasalahan terkait reproduksi, seprti tingginya Angka Kematia Ibu (AKI), perkawinan dan kehamilan pada usia anak, kehamilan tidak diinginkan, serta kekerasan seksual,” ujar Riswati.
 
Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Dra Eko Novi Ariyanti R.D, M.Si mengingatkan semua pihak akan pentingnya strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam TPB/SDGs. Strategi PUG dalam TPB/SDGs dapat dilakukan dengan memastikan arah kebijakan dan indikator PUG dalam RPJMN tertuang dalam TPB/SDGs, serta memastikan indikator terpilah jenis kelamin dalam setiap tujuan TPB/SDGs
 
Koordinator Program INFID, Hamong Santono, menegaskan strategi percepatan pencapaian SDGs di Aceh dapat dilakukan dengan memperkuat komitmen pemerintah dan multipihak untuk menjalankan SDGs, menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi SDGs dan merancang strategi yang baik meliputi partisipasi inklusif oleh multipihak, menentukan target dan indikator yang jelas, penggunaan keuangan yang efektif, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang  akuntabel dan transparan, serta menggunakan strategi komunikasi yang efektif.
 
Forum konsultasi daerah multi pemangku kepentingan tentang SDGs ini menghadirkan beberapa tokoh strategis sebagai narasumber, yaitu Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, KPPPA Eko Novi Ariyanti Koordinator Program SDGs INFID, Hamong Santono, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh, Nevi Ariany Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Marthunis Ketua P2TP2 Aceh, Amrina Habibi dan Ketua PUSHAM Unsyiah, Khairani Arifin.
 
Pertemuan strategis ini menghasilkan peta isu-isu strategis dan tata kelola SDGs Aceh, serta analisis tantangan, peluang dan strategi daerah menuju pencapaian SDGs 2030 yang berkeadilan.
 

Komentar

Loading...