Keppres Pengesahan Nova Gubernur Definitif Sudah di Setneg

Keppres Pengesahan Nova Gubernur Definitif Sudah di Setneg
Syafaruddin. | Foto: tribunnews.com

KBA.ONE, Banda Aceh - Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin, menyampaikan surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengesahan Nova Iriansyah dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh menjadi Gubernur Definitif sudah keluar.

"Info dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) Keppres pengesahan dari Pelaksana Tugas (Plt) menjadi Gubernur definitif sudah turun dan sudah di Sekretariat Negara (Setneg)," kata Safaruddin kepada KBA.ONE, Kamis, 15 Oktober 2020.

Namun, kata dia, DPRA belum mengetahui kapan dan di mana akan dilaksanakannya pelantikan. Sebab  hingga hari ini DPRA belum menerima Keppres penetapan Nova Iriansyah  sebagai Gubernur Aceh definitif.

"Kita tunggu saja salinan Keppres pengesahan Nova Iriansyah menjadi Gubernur definitif. Setelah ada baru kita tahu di mana dan kapan dilaksanakan pelantikan," tuturnya.

Menanggapi polemik yang terjadi, Safaruddin menyampaikan ia menerima Keppres pemberhentian Irwandi Yusuf pada 13 Agustus 2020. Namun, Keppres tersebut saat itu tidak dapat diproses lagi karena sudah melampaui batas waktu.

"Saat kita terima Keppres itu memang sudah melampaui batas waktu yaitu sudah lewat sepuluh hari. Sehingga, bukan lagi ranahnya DPRA lagi," tegasnya.

Kemudian, setelah menerima Keppres dan mengetahui sudah melampaui batas waktu. Ia meneruskan Keppres ke Ketua DPRA dengan membuat telaah bahwa Keppres itu tidak bisa di proses karena sudah melampaui batas waktu sesuai regulasi yaitu sepuluh hari.

Hal itu juga sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 ayat 3 Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Safaruddin menjelaskan seandainya tidak lewat batas waktu. Maka, yang dilakukan DPRA setelah menerima salinan putusan pemberhentian Irwandi yaitu mengagendakan ke Badan Musyawarah (Banmus). Kemudian merekomendasikan ke paripurna dalam agenda pemberhentian dan juga pengusulan dari Plt menjadi gubernur definitif.

"Jangan sampai ada isu seakan-akan kita mengendapkan dan menghambat-hambat. Emang secara regulasinya tidak bisa kita proses lagi karena sudah melampaui waktu," ujarnya.

Perlu disampaikan juga, lanjutnya, terlepas dari legislatif dan eksekutif punya dinamika. Sesuai dengan regulasi yang ada DPRA tetap taat asas dan hukum.

"Jika regulasi dan hukum menyatakan sudah saatnya Nova jadi definitif, kan berarti sudah takdirnya, kan tidak bisa juga kita tolak secara otomatis," ucapnya.

Safaruddin menegaskan apapun yang terjadi saat ini, DPRA tetapkan akan melanjutkan hak interpelasi yang sudah menjadi komitmen bersama di awal. "Interpelasi lanjut terus, semua masih berjalan, mandat secara konstitusional yang dimiliki DPRA tetap di jalankan," tutupnya. ***

Komentar

Loading...