Keputusan Kasasi MA Nova Iriansyah Ditolak, Mubes MAA Harus Ditunda

Keputusan Kasasi MA Nova Iriansyah Ditolak, Mubes MAA Harus Ditunda
Bahadur Satri, SH, Kuasa Hukum Ketua MAA hasil Mubes 2019

KBA.ONE, Banda Aceh - Majelis Adat Aceh (MAA) akan mengadakan Musyawarah Besar (Mubes) pada 26 November 2020 mendatang, sementara keputusan Mahkamah Agung (MA) telah menolak permintaan kasasi dari Gubernur Aceh dan pengadilan. MA meminta H. Badruzzaman Ismail kembali duduk selaku ketua MAA hasil Mubes 2019 - 2023.

"Jika Mahkamah Agung menolak kasasi dari Gubernur Aceh itu artinya pengadilan telah memutuskan agar H. Badruzzaman Ismail kembali duduk sebagai Ketua MAA hingga berakhir masa jabatannya," ujar Bahadur Satri, kuasa Hukum H. Badruzzaman Ismail.

Menurut Bahadur Satri, gugatan H Badruzzaman Ismail lantaran adanya maladministrasi yang dilakukan Nova Iriansyah ketika menjabat sebagai Plt. Gubernur Aceh dengan mengeliminir kepengurusan MAA hasil Mubes 2019, ujar Bahadur  kepada KBA.ONE, Minggu 22 November 2020.

Sementara dalam penyampaian kasasi oleh pemerintah Aceh kepada MA dengan nomor register 263 K/TUN/2020 dan nomor perkara 16/G/2019/PTUN. BNA, dengan gugatan terhadap Plt.Ketua MAA, H Saidan Nafi, sehingga pada 20 Juli 2020 Hakim MA memutuskan menolak permohonan kasasi dari Gubernur Aceh.

"Jika panitia dan pemerintah Aceh tetap ngotot untuk melaksanakan Mubes pada tanggal 26 November mendatang, itu sama saja Nova Iriansyah telah mengangkangi keputusan pengadilan MA," kata Bahadur Satri.

Semestinya pemerintah Aceh memanggil kembali ketua MAA hasil Mubes 2019 - 2023, H. Badruzzaman Ismail, untuk dikukuhkan kembali sebagai ketua Majelis Adat Aceh hingga akhir priode atau menunda Mubes MAA terlebih dahulu hingga turunnya keputusan inkracht dari Mahkamah Agung RI, kata Bahadur.

Sementara pihak kliennya, H. Badurrazaman Ismail, sedang menunggu surat keputusan inkracht dari MA, kemudian akan menyurati PTUN meminta di eksekusi hasil keputusan MA, kata Bahadur Satri.

"Keputusan MA menolak kasasi gubernur Aceh itu seperti bentuk tamparan bagi pemimpin yang mengeliminir hasil musyawarah yang sah dan itu merupakan maladministrasi," ujar Bahadur Satri, salah seorang tim kuasa hukum Badruzzaman Ismail. ***

Komentar

Loading...