Keputusan Penting di BPKS

Oleh ,
Keputusan Penting di BPKS
Dua kapal pesiar singgah di Dermaga CT 3 BPKS Sabang | Dok BPKS

KBA.ONE, Banda Aceh - Pada 16 Januari 2019, Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) Nova Iriansyah mengeluarkan surat keputusan memberhentikan Sayid Fadhil sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Sekretaris BPKS Makmur Ibrahim menyebutkan, Sayid Fahdil diberhentikan 'dengan hormat tidak atas permintaan sendiri'. Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pemberhentian tersebut, kata Makmur, dilakukan setelah DKS melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan dan manajerial Said Fadhil. Keputusan itu, sambuang dia, merupakan keputusan bersama dari DKS yang terdiri atas Plt Gubernur Aceh selaku Ketua DKS dan Wali Kota Sabang serta Bupati Aceh Besar selaku Anggota DKS.

"Pemberhentian saudara Sayid Fadhil ada tiga surat. SK dari Plt Gubernur Aceh bernomor 515/39/2019, surat dari Wali Kota Sabang nomor 800/14/2019, dan surat dari Bupati Aceh Besar nomor 13 tahun 2019," ujar Makmur.

Setelah itu, DKS menerbitkan SK nomor 515/40/2019 tentang pengangkatan Razuardi Ibrahim sebagai Plt Ketua BPKS ditandatangani oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Penunjukan mantan Sekda Aceh Tamiang tersebut karena sosoknya dipandang mampu dan berpengalaman. "Beliau adalah insinyur dan magister teknik, secara pengalaman juga sangat mumpuni, yaitu sebagai Sekda Bireuen dan Sekda Aceh Tamiang," ujar Makmur.

Plt Kepala BKPS, kata Makmur, bertugas melakukan pembenahan dan pembinaan manajemen. Selain itu juga melakukan persiapan perekrutan kepala BPKS yang baru. "Kita berharap dalam jangka waktu enam bulan akan terjadi perbaikan BPKS. Namun, jika dinilai baik, bisa saja Plt ditunjuk menjadi Kepala BPKS definitif," ujar Makmur.

Dia menambahkan, evaluasi terhadap seluruh jajaran di BPKS akan terus dilakukan agar lembaga tersebut sehat serta keberadaannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun Razuardi mengatakan, dia akan membenahi manajemen secara bertahap. Selain itu, dia bakal mendata semua aset BPKS agar bisa disusun program jangka pendek dan jangka panjang.

Menurut Razuardi, BPKS akan fokus pada tiga sektor sesuai amanat regulasi badan tersebut. Ketiga sektor itu adalah pelabuhan, pariwisata, dan perikanan. Sesuai amanat Undang-undang BPKS Nomor 37 Tahun 2000, ketiga sektor ini harus digiatkan untuk mengembangkan Sabang dan Pulo Aceh demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.***ADV

Komentar

Loading...