Kerja Kolaboratif untuk Pembangunan Aceh 2020

Oleh ,
Kerja Kolaboratif untuk Pembangunan Aceh 2020
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuka Musrenbang RKPA Tahun 2020 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu, 10 April 2019 | Humas Pemerintah Aceh

Nova mengimbau SKPA mengusulkan program kegiatan sesuai prioritas dan RKPA 2020, menggunakan pendekatan evidence based planning dan money follow program.

KBA.ONE, Banda Aceh - Demi mendapatkan masukan lebih realistis terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja, Pemerintah Aceh mengundang narasumber dari kalangan swasta serta kementerian saat Musrenbang Aceh 2019.

"Kami menyadari penyelesaian permasalahan tersebut mensyaratkan collaborative governance melalui pendekatan quadro helix di mana pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan komunitas dapat bersinergi secara berkesinambungan dalam mewujudkan pembangunan Aceh yang lebih baik," ujar Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Musrenbang di Hotel Hermes, 10 April 2019.

Dilansir dari ppidunia.org, quadro helix atau quadruple helix salah satu pendekatan terkini yang digadang-gadang bisa menjadi alternatif dalam menyiapkan Indonesia 4.0. Secara sederhana, quadruple helix bercerita soal kolaborasi aktif dan harmonis antara pemerintah, akademisi atau peneliti, industri atau swasta, dan masyarakat atau komunitas.

Pendekatan ini menekankan bagaimana semua pihak harus terlibat aktif dan sama-sama menjadi objek dan subjek dalam pembangunan itu sendiri. Kebijakan dan pendanaan didatangkan oleh pemerintah, akademisi menyiapkan teorema dan penelitian yang tepat guna terhadap suatu masalah. Kemudian pihak industri hadir dengan segenap teknologi dan kalangan profesional yang dimilikinya, serta masyarakat pun turun tangan sebagai kunci untuk mengembangkan wilayah.

Karena APBA masih menjadi instrumen utama untuk mendorong pendekatan quadro helix tersebut, kata Nova, Pemerintah Aceh perlu memberikan perhatian lebih fokus terhadap kualitas APBA. "Sehingga menjadi stimulus dalam percepatan pembangunan Aceh sesuai amanat RPJMA 2017-2022," ujar Nova.

Untuk memastikan kualitas APBA, kata dia, mulai tahun ini Pemerintah Aceh telah melakukan beberapa inovasi kebijakan, termasuk penyempurnaan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan komprehensif. Aplikasi tersebut sudah diluncurkan pada Selasa, 9 April 2019.

Selaras dengan RKP Nasional, kata Nova, Pemerintah Aceh telah merumuskan tema RKPA 2020 yaitu 'pertumbuhan yang berkelanjutan, peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur yang terintegrasi'. Ada enam prioritas pembangunan Aceh yaitu hilirisasi komoditas dan peningkatan daya saing produk atau jasa unggulan. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur terintegrasi, peningkatan kualitas lingkungan dan penurunan resiko bencana, pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan penguatan perdamaian, serta penguatan penerapan dinul Islam dan budaya Aceh.

Penyelesaian permasalahan tersebut [penurunan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja] mensyaratkan collaborative governance melalui pendekatan quadro helix

Nova mengimbau SKPA mengusulkan program kegiatan sesuai prioritas dan RKPA 2020, menggunakan pendekatan evidence based planning dan money follow program. Sehingga pengalokasian anggaran untuk masing-masing SKPA tidak dibatasi hanya pada pagu indikatif. "Saya optimis, pendekatan ini akan melahirkan kompetisi yang objektif antar SKPA dalam mendapatkan besar kecilnya alokasi pagu anggaran tahun 2020. Sudah saatnya kita membangun apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan," ujar Nova.

Dia juga mengajak para bupati dan wali kota untuk seiring sejalan dengan Pemerintah Aceh dalam mengusulkan program kegiatan strategis dan monumental yang akan dibiayai DOKA dan APBA, sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh 2020.

Sementara kepada para perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PUPR, Nova berharap dukungan Pemerintah Pusat untuk memasukkan program kegiatan percepatan pembangunan Aceh sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.

Beberapa proyek tersebut antara lain melanjutkan Proyek Strategis Nasional atau PSN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 sampai tuntas dan fungsional.

Selain itu, menambah PSN baru yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Dataran Tinggi Gayo Alas atau KSPN-DTGA, Kawasan Ekonomi Khusus Pantai Barat Selatan Aceh, Terowongan Geureutee dan Banda Aceh Outer Ringroad (BORR), serta infrastruktur pendukung pelaksanaan PON 2024 di Aceh.

Di acara Musrenbang bersama bekas Gubernur Aceh Zaini Abdullah | Humas Pemerintah Aceh

Adapun beberapa usulan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten serta kota yang mendukung lima prioritas nasional sudah diusulkan secara online dalam aplikasi Krisna-Selaras. Usulan-usulan itu antara lain infrastruktur pendukung di luar Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe, pengendalian banjir Aceh Singkil, jalan nasional Geumpang-Pameu, pengendalian banjir Krueng Tripa dan Tamiang, serta pengembangan jaringan daerah irigasi Krueng Pase dan Alue Ubay.

Pada kesempatan tersebut, Plt Gubernur Aceh juga menyerahkan plakat dan sertifikat kepada Banda Aceh dan Aceh Barat yang meraih juara pertama kategori kabupaten dan kota penerima Anugerah Profesor A Madjid Ibrahim ke-5. Anugerah ini diberikan kepada kabupaten dan kota dengan perencanaan pembangunan daerah terbaik.

"Selamat kepada para peraih anugerah Profesor A Madjid Ibrahim. Ingat, reward adalah manifestasi dari kinerja bukan pencitraan. Saya ingin menggugah kita semua, bahwa negeri ini milik kita bersama. Mari kita bangun bersama dan hasilnya nanti akan kita nikmati secara bersama pula.[ADV]

Komentar

Loading...