Bahas KUA-PPAS Pidie 2021

"Ketinggalan Kereta", Asumsi Anggaran Lebih Kecil dari Tahun 2020

Oleh ,
"Ketinggalan Kereta", Asumsi Anggaran Lebih Kecil dari Tahun 2020
Penyerahan dokumen KUA-PPAS Pidie tahun 2021 oleh Bupati Pidie, Roni Ahmad kepada DPRK untuk dilakukan pembahasan, Rabu 25 November 2020. | Foto: KBA.ONE, Marzuki

KBA.ONE, Pidie - Walau ketinggalan kereta alias terlambat, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun angaran 2021 tetap dibahas, sebelumnya sempat dikabarkan tak ada pembahasan.

Amatan KBA.ONE, Rabu sore 25 November 2020 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), di Jalan Tgk. Chik Di Tiro Sigli, dewan bersama Pemerintah Pidie, sepakat membuka masa persidangan I tahun 2020/2021 dengan agenda pembahasan Rancangan KUA-PPAS 2021.

Rapat tersebut yang sedianya dibuka sesuai jadwal pukul 14.00 WIB, sempat molor selama satu jam. Namun rapat tetap digelar, meski jadwalnya sudah terlambat dan mengangkangi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

"Yang seharusnya dokumen KUA -PPAS sudah diserahkan pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, ini malah baru diserahkan pada tanggal 6 November. Sedangkan, waktu yang tersedia hanya 16 hari ke depan, sesuai aturan," sebut Ketua DPRK Pidie, Muhfuddin Ismail.

Ia khawatir keterlambatan pembahasan ini akan berdampak terhadap pendapatan daerah, yang pada ujungnya akan merugikan rakyat.

Sementara, Bupati Pidie, Roni Ahmad, dalam laporan nota keuangan hanya menjelaskan secara umum tetang anggaran Rancangan KUA-PPAS, sebagai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2021 dengan isu keberpihakan kepada rakyat, meski struktur belanja pegawai yang luar biasa besar seukuran Kabupaten Pidie yang hanya mengandalkan pendapatan asli daerah, kecuali dana transfer dan bantuan keuangan.

Kata bupati Roni, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah menyusun KUA-PPAS berdasarkan rancangan kerja pemerintah daerah, muncullah besaran anggaran tahun 2021.

"Melalui kajian yang cermat dan komprehensif dari pimpinan dan anggota dewan, kami percaya rancangan KUA-PPAS Pidie 2021 dapat memenuhi prinsip keberpihakan kepada rakyat," ucap Bupati Roni Ahmad yang kerap disapa Abusyik.

Dari laporan nota keuangan Pemkab Pidie tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan, Rp243.604.727.920, Dana transfer Rp1,809,426.926.633
Lain -lain pendapatan daerah yang sah Rp46.561.800.000.

Sedangkan porsi belanja operasional saja menyedot anggaran sebesar Rp1,205.301.056.373, belanja modal sebesar Rp202.839.657.095 dan belanja tak terduga Rp5.000.000.000 dan belanja transfer Rp686.452.741.085. Dengan demikian pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 diasumsikan sebesar Rp2.099.593.454.553.

Dibandingkan tahun 2020, PAD sebesar Rp243.371.220.676. Dana perimbangan Rp1.233.317.170.000. Sedangkan lain -lain pendapatan daerah yang sah Rp764.755.077.638, dan penerimaan pembiayaan Rp11.872.380.797.

Diakumulasikan seluruhnya, APBK Pidie tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.253.315.729.112. Namun anggaran sebesar itu lebih banyak dihabiskan pada belanja pegawai dan urusan wajib.

Meski APBK Pidie tahun anggran 2020 lebih besar dari tahun 2021. Namun kondisinya diperparah dengan pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) yang menyebabkan kondisi dan struktur anggaran dilakukan pergeseran atau rasionalisasi, masyarakat Pidie pun menanggung dampaknya.**

Komentar

Loading...