Ketua DPRA Terima Tiga Rancangan Qanun Aceh

Ketua DPRA Terima Tiga Rancangan Qanun Aceh
Ketua DPRA dan Sekda Aceh dalam Sidang Paripurna DPRA | Istimewa

Dua rancangan qanun diserahkan Badan Legislasi dan satu lagi diserahkan Komisi III. Dalam paripurna tersebut, tiga rancangan qanun itu akan disahkan menjadi Qanun Aceh.

KBA.ONE, Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tgk. Muharuddin, menerima tiga rancangan qanun dalam Sidang Paripurna DPRA, Jumat, 8 September 2017, di Gedung DPR Aceh.

Ketiga rancangan qanun tersebut adalah Rancangan Qanun Tentang Perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh, Rancangan Qanun Tentang Penagihan Pajak Aceh, serta Rancangan Qanun Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Dua rancangan qanun diserahkan Badan Legislasi DPRA dan satu rancangan qanun, yaitu tentang penagihan pajak, diserahkan Komisi III DPRA. Dalam paripurna tersebut, tiga rancangan qanun itu akan disahkan menjadi Qanun Aceh.

Ketua Badan Legislasi DPRA Abdullah Saleh mengatakan regulasi di sektor kewenangan perpajakan yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Aceh yang berstatus khusus.

Salah satu Perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh yaitu dilakukan keringanan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pertama (BBNKB I), dari 13 persen menjadi 9 persen, pajak kendaraan di atas air akan dihapus, dan perubahan peraturan tentang dasar pemberian insentif bagi kendaraan angkutan umum barang.

“Masyarakat Aceh lebih tertarik menggunakan plat Non BL, seperti plat Sumatera Utara. Hal ini disebabkan persoalan perbedaan BBNKB-1, yang tidak kompetitif antara Aceh, di mana Sumut berkisar 10 persen, sedangkan Aceh menetapkannya sebesar 13 persen, sehingga perlu dilakukan perubahan tariff,” ujarnya.

Pembahasan rancangan qanun, kata Abdullah Saleh, dilakukan bersama jajaran Pemerintah Aceh dan instansi terkait. Badan Legislasi DPRA dan tim Pemerintah Aceh juga sudah melakukan konsultasi ke Direktorat Pajak Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. “Ini dilakukan demi kesempurnaan rancangan qanun ini.,” ujarnya.

Perubahan atas Qanun Pajak diharapkan meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluaran yang semakin besar. "Diharapkan juga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya pajaknya,” kata Abdullah Saleh.

Mengenai adanya Rancangan Qanun tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRA, perintah dari Pasal 29 PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. "Qanun ini memberi legitimasi normatif bagi pemberian tunjangan pengawasan dana otonomi khusus yang pembiayaannya dari dana otonomi khusus. Pemberian tunjangan pengawasan dana otonomi khusus diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Di dalam rancangan qanun ini, kata Abdullah Saleh, penghasilan pimpinan dan anggota DPRA ditambah yaitu tunjangan reses dan tunjangan pengawasan dana otonomi khusus. "Tunjangan reses diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRA. Khusus tunjangan reses, dulu diberikan dalam bentuk biaya operasional, sedangkan dalam rancangan qanun ini diberikan dalam bentuk tunjangan,” jelasnya.

Selain itu, pimpinan DPRA masih dibolehkan menggunakan kendaraan dinas jabatan dan diberikan biaya operasional serta biaya perawatan. “Sedangkan untuk Anggota DPRA karena tidak disediakan mobil dinas jabatan, diberikan tunjangan transportasi yang setara untuk pejabat eselon I,” ujar Abdullah Saleh.

Para pimpinan dan anggota DPRA juga diberikan jaminan kesehatan dalam bentuk iuran kepada penyelenggara jaminan sosial kesehatan. “Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan satu kali dalam setahun, dilakukan di dalam negeri, tidak termasuk istri atau suami dan anak”.

Selan itu, Abdullah Saleh menambahkan, qanun ini mengamanahkan untuk menyediakan pakaian adat Aceh, pakaian olahraga, dan pakaian motif Aceh bagi Pimpinan dan Anggota DPRA, satu pasang dalam setahun. “Pasal 31 menegaskan bahwa qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diundangkan."

Sekretaris Komisi III Murdani Yusuf mengatakan realisasi dari target pajak yang dicapai Pemerintah Aceh saat ini rendah. Sistem penagihan pajak yang berlaku ternyata lemah dalam upaya optimalisasi pencapaian target yang maksimal. "Optimalisasi perolehan pendapatan dari pajak ini sangat memungkinkan dilakukan melalui sebuah kebijakan dan regulasi berupa Qanun penagihan pajak Aceh yang optimal," ujarnya.

Upaya optimalisasi penagihan pajak yang selama ini dilakukan, kata Murdani, belum mampu mendongkrak pendapatan daerah disebabkan belum ada kekuatan hukum yang lebih kuat, sehingga diperlukan Qanun tentang Penagihan Pajak Aceh. “Qanun ini dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap semua jenis pajak, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan lain-lain,” ujarnya.

Murdani menambahkan, Komisi III DPR Aceh berharap rancangan qanun tersebut dapat mendukung perolehan pendapatan daerah yang optimal. “Kami berharap para wajib pajak agar dengan penuh kesadaran, memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai salah satu bentuk partisipasi terhadap pembangunan Aceh."

Sementara Sekda Aceh Dermawan saat menghadiri paripurna tersebut mengatakan, dua rancangan qanun Aceh tersebut merupakan usulan dari Pemerintah Aceh. Hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Aceh dalam rangka membiayai pembangunan Aceh. PARLEMENTARIA

Komentar

Loading...