Ketua HIPAKAD Aceh: Tangkap Koruptor Berkedok Anggota Dewan

Ketua HIPAKAD Aceh: Tangkap Koruptor Berkedok Anggota Dewan
Muhammad Iqbal, Ketua Hipakad Aceh. | Foto: Ist

Hipakad ingin Aceh maju dan tidak terus menerus terjebak dalam perkelahian politik praktis.

KBA.ONE, Banda Aceh - Ketua Hipakad Aceh, Muhammad Iqbal, meminta kepada polisi dan jaksa  agar berani mengambil langkah-langkah penegakan hukum kepada oknum anggota parlemen Aceh yang diduga terlibat korupsi.

"Siapapun dia, apapun jabatannya, semua sama di depan hukum. Kalau terbukti korupsi, meski dia anggota dewan, tangkap saja. Gak perlu takut. Rakyat pasti dukung," kata Iqbal, kepada KBA.ONE, Rabu 16 September 2020.

Iqbal berkomentar di media ini menyikapi isu kekinian serta kekisruhan politik dan ekonomi di Aceh yang dipicu banyaknya kepentingan kelompok maupun  golongan.

Dia mengaku prihatin melihat pergesekan kepentingan yang kian memuncak antara eksekutif dan legislatif. Semua, jelas Iqbal, dilatari tarik menarik kepentingan. Sehingga ada kesan kepentingan rakyat dikesampingkan.

Hipakad, tegas Iqbal, tetap konsiten mendukung setiap kebijakan yang pro rakyat. “Kalau menganiaya rakyat pasti rame-rame kita lawan. Semua kita pasti sepakat,” tegas Ketua Himpunan Putra-putri Angkatan Darat (Hipakad) Aceh ini.

Apakah statemen Anda ini berkaitan dengan tuntutan mahasiswa di depan Mapolda Aceh Selasa 15 September 2020 kemarin? Muhammad Iqbal tidak secara spesifik menggabungkan pandangannya dengan aksi belasan mahasiswa itu.

Tapi, lanjut Iqbal, "adik-adik mahasiswa itu pasti punya tujuan sama. Ingin Aceh maju dan tidak terus menerus terjebak dalam perkelahian politik praktis,” kata Iqbal.

Kasus Beasiswa

Sebelumnya, seperti diberitakan KBA.ONE, belasan Mahasiswa meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana beasiswa aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2017.

Permintaan tersebut disampaikan saat belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Muda Peduli Pendidikan Aceh (AMPPA) melakukan aksi damai di depan gerbang Mapolda Aceh, Selasa 15 September 2020.

Koordinator Lapangan (Korlap), Hasbi Bancin, kepada wartawan, mengatakan mendukung penuh kinerja Kapolda Aceh yang baru dalam mengusut kasus tersebut dan dapat diselesaikan dengan cepat.

"Kami percaya, Kapolda Aceh yang baru dapat menyelesaikan kasus dugaan korupsi beasiswa dana aspirasi dewan," kata Hasbi.

Ia berharap, kasus tersebut tidak didiamkan. Apalagi, menurutnya, kasus itu sudah masuk tahap penyelidikan pihak Polda Aceh. "Kami berharap kasus ini jangan didiamkan, usut siapa saja yang terlibat," ucapnya.

Hasil temuan Inspektorat Aceh menyebutkan mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut berasal dari usulan 24 Anggota DPRA dan ada yang mengajukan permohonan secara mandiri.

Jumlah yang diusulkan dewan dan permohonan mandiri mencapai 938 orang, terdiri 852 usulan dewan, dan 86 secara mandiri.

Dana Aspirasi Anggota DPRA

Berikut nama-nama 24 anggota DPRA yang menyalurkan beasiswa lewat dana aspirasinya; Iskandar Usman Al Farlaky sebesar Rp7,930 miliar dengan 341 calon pemerima, Dedi Safrizal Rp4,965 miliar untuk 221 orang, Rusli Rp1,045 miliar untuk 42 orang, M Saleh Rp1,470 miliar untuk 54 orang, Adam Mukhlis Rp180 juta untuk 8 orang, Tgk Saifuddin Rp500 juta untuk 19 orang, Asib Amin Rp109 juta untuk 8 orang, T Hardarsyah Rp222 juta untuk 10 orang, Zulfadhli Rp100 juta untuk 4 orang, Siti Nahziah Rp120 juta untuk 9 orang, Muhibbussubri Rp135 juta untuk 21 orang.

Selanjutnya, Jamidin Hamdani Rp500 juta untuk 16 orang, Hendriyono Rp204,7 juta untuk 25 orang, Yahdi Hasan Rp534,4 juta untuk 18 orang, Zulfikar Lidan Rp90 juta untuk 3 orang, Amiruddin Rp58 juta untuk 2 orang, Ummi Kalsum Rp220 juta untuk 9 orang, Jamaluddin T Muku Rp490 juta untuk 14 orang, Muhibbussabri Rp440 juta untuk 13 orang, Sulaiman Abda Rp375 juta untuk 6 orang, Muharuddin Rp50 juta untuk 2 orang, Asrizal H Asnawi Rp80 juta untuk 2 orang, Azhari Rp130 juta untuk 4 orang, Musannif Rp30 juta untuk 1 orang dan terakhir Non Aspirator Rp2,317 miliar untuk 86 orang.

Kemudian, setelah dilakukan verifikasi oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM), mahasiswa yang layak menerima beasiswa adalah 803 orang berasal dari jenjang pendidikan D3, D4, S1, S2, dan S3. Serta Dokter Spesialis, yang tersebar di Lembaga Penyelenggaran Pendidikan (LPP) baik dalam maupun luar negeri.

Di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPA BPSDM), anggaran dialokasikan mencapai Rp109 miliar dengan realisasi Rp96 miliar. Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk pendidikan Rp22 miliar dengan realisasi Rp19 miliar lebih.

Laporan Inspektorat tersebut, bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp19 miliar lebih kepada 803 mahasiswa. Namun, hasil konfirmasi terhadap 197 mahasiswa penerima baru Rp5 miliar. Sementara Rp1 miliar diantaranya belum diterima oleh mahasiswa penerima, dan masih pada penghubung/koodinator.

Modus lain, penghubung meminta uang secara tunai kepada mahasiswa, modus selanjutnya mahasiswa penerima mentransfer kepada penghubung, dan modus terakhir, penghubung membuat rekening atas nama mahasiswa tanpa sepengetahuan mahasiswa tersebut.

Dalam berita acara konfirmasi terhadap penerima beasiswa tersebut, pemotongan yang dilakukan dengan angka yang bervariatif mulai dari Rp7 juta hingga Rp28 juta.

Bahkan salah seorang mahasiswa mengaku memberikan uang tersebut kepada penghubung di komplek perumahan anggota DPRA.

Inspektorat mengalami hambatan dalam pemeriksaan. Pasalnya, rentang kendali (sebaran mahasiswa seluruh Indonesia dan luar negeri), media komunikasi (nomor kontak penerima tidak aktif lagi), komunikasi rektorat dengan mahasiswa terputus (mahasiswa tidak mengindahkan perintah rektor), psikologis dari mahasiswa yakni mendapat tekanan dari pihak tertentu untuk tidak memberikan keterangan berdasarkan kondisi sebenarnya), terakhir komunikasi dengan penghubung tidak terbangun.

Sementara, permasalahan yang terjadi dalam pemeriksaan yakni mahasiswa tidak sepenuhnya menerima bantuan pendidikan yang telah disalurkan, rekrutmen penerima bantuan pendidikan tanpa kerjasama dengan rektorat dan lembaga penyelenggara pendidikan, mahasiswa menerima bantuan pendidikan duplikasi dengan sumber lain, bantuan pendidikan tidak sepenuhnya digunakan untuk mendukung penyelesaian study, bantuan pendidikan yang diberikan tidak memenuhi kualifkasi sebagai penerima, dan penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Atas temuan tersebut, Inspektorat Aceh merekomendasikan meminta kepada penyalur untuk mengembalikan uang tersebut ke kas daerah, dan menyerahkan kepada penegak hukum untuk penyelesaian selanjutnya.***

Komentar

Loading...