KIP Banda Aceh: Pelaksanaan Pilkada Aceh Masih Tunggu Keputusan dari Pusat  

KIP Banda Aceh: Pelaksanaan Pilkada Aceh Masih Tunggu Keputusan dari Pusat  
Kegiatan diskusi publi dalam dies natalis ke-4 Politeknik Kutaraja. | Foto: KBA.ONE, Ayu

KBA.ONE, Banda Aceh – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh masih menunggu perintah dari pusat dalam bentuk regulasi dan kemudian akan diikuti dengan anggaran, maka baru bisa dilaksanakan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh, Indra Milwadi, dalam acara diskusi publik dalam rangka dies natalis ke-4 Politeknik Kutaraja dengan tema “penundaan pilkada dan arah pembangunan daerah”, pada Sabtu 30 Oktober 2021.

Indra mengatakan permasalahan pemilu di Aceh sudah lama didiskusikan, yaitu sejak akhir Oktober tahun 2020 dengan melakukan webinar dan mengundang Ketua Komisi II DPR RI. Kata dia, pilkada ini berkaitan dengan kebijakan nasional yaitu harus melalui empat hal yang pertama anggaran, pemerintah tidak bisa menganggarkan tanpa adanya izin dari pemerintah pusat.

Kemudian, hambatan kedua yaitu pelaksanaan pilkada banyak calon yang maju sehingga kekosongan jabatan, maka harus ada pejabat atau pelaksana tugas. Ketiga, terdapat persoalan sengketa dari sisi penyelenggara, yang berpotensi besar setiap ada pemilu apalagi pilkada terdapat pihak yang tidak puas.

“Keempat ialah kalau sudah terjadi pilkada dan sampai terpilih calonnya, tidak ada yang akan melantik. Hal ini yang harus dipikirkan. Kalau memeng ingin pilkada bisa berdiri sendiri ini harusnya gubernur dilantik wali naggroe saja," ungkapnya.

Indra menyampaikan wacana pelaksanaa pilkada di Aceh tidak bisa dilakukan di tahun 2022 maupun 2023. Pilkada tetap dilakukan di 2024 karena titik temu di 2023 maka anggarannya sudah ada di tahun 2022 dan penyusunan anggarannya sudah harus ada dari sekarang. “Ini kan sudah akhir tahun," sebutnya.

Namun demikian, penundaan pelaksanaan pilkada hingga 2021 memicu kerugian bagi pegiat politik di provinsi ini dan berpengaruh terhadap partai-partai yang ada di Aceh.

Komisi I Dewan Perwaikilan Rakyat Aceh (DPRA) Fraksi Partai Aceh, Muhammad Yunus, sangat menyayangkan ketika anggota DPRA mengusulkan anggaran pilkada tahun 2022 kepada Gubernur Aceh namun tidak terelaisasi.

"Sangat kita sesalkan, bukan dianggarkan tapi mengirim surat kepada Mendagri untuk meminta izin, seharusnya dianggarkan dulu, boleh tidak boleh nanti kita musyawarah bersama," ungkapnya.

Ia menyebutkan dalam Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 pasal 399, menyebutkan pilkada serentak 2024 tidak kecuali Aceh, Papua, Papua Barat, DKI, Yogyakarta, kecuali diatur dengan UU khusus.

Sementara, kata dia, saat berbicara tetang Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) ke pusat, pihak di sana sendiri tidak pernah membaca hal tersebut sehingga tidak mengerti aturan yang ada di Aceh. Selain itu, ia juga menyebutkan hilangnya kekhususan Aceh karena KIP Aceh tidak lagi berwenang menetapkan pilkada karena diambil alih pemerintah pusat, menurutnya ini akan sangat berbahaya.

Kemudian, saat melakukan revisi qanun pilkada, pihaknya menyatakan bukan untuk pilkada 2022. “Kapanpun pilkada Aceh mereka akan tetap mengadopsi qanun pilkada supaya bisa dijalan KIP di Aceh tidak disamakan dengan daerah lain,” imbuh Yunus.

Menurutnya, yang sangat disayangkan dengan penundaan pilkada ini berefek kepada pembangunan Aceh akan berjalan tanpa arah karena PJ gubernur, bupati, wali kota yang memimpin tanpa visi dan misi. "Tentunya visi, misi tersebut akan menjadi RPJM daerah tersebut," tegasnya.

Ia mengungkapkan dengan penundaan pilkada, partai politik lokal di Aceh akan kehilangan hak konstitusinya karena suara perolehan 2019 tidak dapat digunakan untuk mengusung kepala daerah. "Kita rugi dan rakyat juga kehilangan hak birokrasi karena kehilangan hak pilih untuk kepala daerah, dengan bergesernya pilkada bertentangan dengan MOU Helsingki," tutupnya. | AYU, Kontributor Banda Aceh

Anara

Komentar

Loading...