Kirim Surat Terbuka ke Bupati, Honorer Dinas Pertanahan Aceh Tengah Ini Minta Keadilan

Kirim Surat Terbuka ke Bupati, Honorer Dinas Pertanahan Aceh Tengah Ini Minta Keadilan
Araniko Alfalah. | Foto: Ist

KBA.ONE, Takengon - Pegawai honorer Dinas Pertanahan Aceh Tengah, Araniko Alfalah mengirim surat terbuka kepda Bupati Shabela Abubakar. Diketahui, ia ditempatkan di bidang pengadaan tanah, sub bidang pengadministrasian pengadaan tanah

Judul surat yang dilayangkan itu mengharap keadilan terkait proyek pembebasan tanah Uning Pengantungen, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam surat itu, ia mengaku selalu berusaha menjalankan kerja sesuai dengan tata tertib dan melaksanakan apa yang diperintahkan dari atasan.

"Tak erkecuali, ya namanya tenaga honor terkadang saya juga diperintahkan oleh atasan di bidang yang lain, seperti bidang Pensertifikatan Tanah Pemda dan Bidang Informasi dan Pendataan Tanah," tulis Araniko.

Dalam surat itu, tahun 2019 ia diperintahkan untuk membantu tim panitia pembebasan tanah Uning Pengantungen, Kecamatan Bies. Dalam menjalankan perintah tersebut, ia mengaku selalu membantu kepala dinas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pembantu PPTK.

"Adapun perintah-perintah yang saya kerjakan seperti mengetik surat keluar dan surat surat lainnya yang format suratnya sudah tersedia/disediakan di komputer kantor," katanya.

Di tahun 2019, tahapan yang dilakukan lebih kepada pendataan, pengukuran, dan pemetaan lahan terkait calon penerima ganti rugi pembebasan tanah.

"Sebagai pegawai honorer, tentu tugas saya tidak banyak apalagi saya hanya tamatan SMA. Hal - hal yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan hukum pertanahan juga merupakan hal yang tabu bagi saya, apalagi ini adalah pengalaman pertama saya bekerja di intansi pemerintah daerah," sebut Araniko.

Lanjutnya, tahun 2020 ketika pemerintah hendak melakukan pembayaran, dirinya melihat adanya keberatan dari calon penerima tanah. Informasi tersebut ia terima dari beberapa media online dan beberapa rekan rekannya di kantor.  Ia juga merasa bingung dengan informasi tersebut, hingga akhirnya ia mendengar bahwa beberapa orang di kantornya dimintai keterangan oleh Polisi.

"Ternyata dalam proyek yang lumayan besar tersebut, sedang terjadi permasalah dugaan pemalsuan dalam hal alas hak pihak penerima ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan," tulisnya.

Dalam surat itu ia juga menuliskan, Hari Kamis, 25 Februari 2021, PPTK meminta data dirinya yang meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan umur untuk dikirimkan kepadanyaKemudian, ia sempat menanyakan untuk apa data tersebut, untuk  dikirimkan ke Polda Aceh.  Di hari Rabu, 3 Maret 2021, sekira pukul 09.00 WIB atau 10.00 WIB, saya menerima telepon dari PPTK, bahwa iajuga diperiksa oleh penyidik polda, dan ia mengkonfirmasi bahwa  akan menghadap siang hari antara sekira 14.00 WIB.

“Kemudian saya bertemu dengan Penyidik Polda sebelum azan ashar di ARB Coffee Shop yang terletak di Reje Bukit, Kampung Simpang 4, Kecamatan Bebesen untuk dimintai keterangan sebagai saksi," tambah Araniko.

Saat itu, Araniko ditanya soal kebenaran ia yang mengetik surat pernyataan terkait pembebasan tanah, untuk pembangunan jembatan yang terletak di Kampung Uning Penggantungen. “Saya menjawab betul saya yang mengetik atas perintah PPTK, dan karena saya tidak pernah melihat dokumen-dokumen tersebut lalu didekte oleh pembantu PPTK. Waktu itu, saat melakukan pengetikkan dan mengenai format pengetikannya sudah tersedia di komputer kantor," katanya.

Lanjutnya lagi, pada Minggu 28 Maret 2021, ia menerima surat panggilan dalam bentuk foto yang disampaikan melalui pesan Whatshapp, dirinya dipanggil ke Polda Aceh untuk menghadap Penyidik dimintai keterangan sebagai tersangka.

"Kemudian saya menerima surat resmi tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, ini membuat saya sangat terpukul. Bagaimana tidak, keseharian saya sebagai pegawai honor yang bekerja tidak lebih dari seorang tukang ketik, dan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dengan ekonomi yang pas-pasan dihadapkan masalah yang begitu berat," ujarnya.

Ia juga tidak berani memberitahukan hal itu kepada ibu dan keluarganya, karena ia takut hal ini akan mengganggu fikiran mereka. Bahkan untuk menghadiri panggilan tersebut, ia belum tau harus bagaimana.

"Saya berani bersumpah bahwa saya tidak menerima uang sepeserpun, baik dari pihak manapun. Jangankan itu, saya juga sebelumnya tidak pernah mengetahui dan mengenal bahkan berkomunikasi dengan Penerima ganti rugi pembebasan tersebut," timpal Araniko.

Menurutnya, ia merupakan pegawai honorer yang notabenenya tidak memiliki kewenangan dan kebijakan namun ditetapkan sebagai tersangka.

"Betapa miris dan pedih yang saya rasa, itikad saya bekerja untuk kemajuan daerah Gayo khususnya Aceh Tengah ini, dengan status honorer yang tentu semua tahu tidak punya kewenangan apalagi seakan dianggap pengambil kebijakan malah tiba-tiba disangkut pautkan dalam sengeketa pembebasan lahan proyek jembatan tersebut, sampai saya diancam jerat pidana," urai Araniko dalam surat utu.

Bagi Araniko, ini adalah hal yang cukup mengiris rasa keadilan masyarakat. Ia bertanya, dimana hati nurani para pimpinan saya?, layak kah saya seorang masyarakat kecil pegawai negeri juga bukan, hanya seorang yang diberi upah sebagai tenaga honorer yang selalu di bawah perintah malah ditarik dalam perkara ini. “Dimana rasa kemanusiaan dan tanggung jawab atas-atasan saya pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dalam masalah ini," tanyanya.

"Padahal dengan kewenangan yang ia miliki para tuan-tuan petinggi di daerah Gayo yang sering didengungkan beradat tinggi dan mengedepankan musyawarah, seharusnya masalah ini sudah selesai atau paling tidak bisa dicegah dari awal," tambahnya.

Araniko berharap Bupati Aceh Tengah turun tangan menangani persoalan itu, melakukan musyawarah dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan, serta meminta Kepala Dinas Pertanahan untuk melakukan perbaikan administrasi, sehingga tidak satupun pihak pihak yang merasa dirugikan, atau mejadi korban.

"Ini mejadi pembelajaran berharga pada diri saya dan generasi ke depan, seraya terus dalam bayangan. Harapan kelak terketuk hati stakeholder agar mampu secara bijak dan elegan untuk melakukan langkah penyelesaian, sehingga ada perlindungan hukum dan pertanggungjawab terhadap diri saya ini," tutup Araniko Alfalah berharap kasus itu selesai.*** | KARMIADI, Kontributor Aceh Tengah

Komentar

Loading...