Klaim Bodong Para “Pembesar” di Batang Toru

Klaim Bodong Para “Pembesar” di Batang Toru
Ilustrasi PLTA Simarboru. | Foto: batangtoru.org

Menggandeng nama-nama “orang penting”, Team Hukum Persadaan Raja Toga Sitompul menggugat PLTA Simarboru Rp1,2 Triliun. PN Padang Sidempuan menolak karena cacat formil.

KAMIS pekan lalu, 28 Oktober 2021, jadwal Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan MP Sitompul sedikit padat. Janji wawancara tatap muka dengan waspada.id, di gedung MK di Jakarta, lewat Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Profesor Guntur Hamzah, tak bisa terpenuhi. 

“Beliau (Manahan Sitompul) lagi sidang baca pur(t)usan MK, jadi blm jawab WA sy. Segera sy infokan ya. Tks,” jawab Prof Guntur via pesan whatsapp, selepas zuhur. 

Hari itu, waspada.id ingin mengklarifikasi perihal masuknya nama hakim MK Manahan Sitompul menjadi Ketua Penasihat/Pembina Team Hukum organisasi Lobu Sitompul di Batang Toru yang ditetapkan di Jakarta pada 20 September 2019. Menurut kode etik hakim, ini adalah bentuk pelanggaran serius. 

“Baik Mas Ramadan, ini klarifikasi kami terkait SK team hukum khusus tsb terbit tanpa sepengetahuan YM Bpk Manahan MP Sitompul, sehingga tidak dapat disangkutpautkan dgn beliau. Demikian Mas Ramadan. Terima kasih atas info dan kerjasamanya. Salam,” jelas Prof Guntur, mengklarifikasi posisi “haram” Hakim MK Manahan di tanah sengketa Lobu Sitompul.

Profesor Guntur Hamzah. | Foto: wikipedia

Hakim Manahan Sitompul adalah “tokoh penting” di balik gugatan Perkumpulan Punguan Sitompul Sibangebange Datu Manggiling se Indonesia terhadap lahan 3200 hektare di Kecamatan Batang Toru dan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 

Kelompok yang mengklaim dirinya sebagai pewaris tanah “Lobu Sitompul” ini menggugat PT North Sumatra Hydro Energi (NSHE), perusahaan yang sedang mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sipirok-Marancar-Batang Toru (Simarboru) bersama PLN dan PMA, di sepanjang Sungai Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumut. Nilai proyek strategis kelistrikan nasional ini sekitar Rp21 triliun.

Konsorsium tiga perusahaan di atas bertekad menyediakan pasokan listrik berkelanjutan bagi 400.000 rumah tangga di Sumut. Juga berperan dalam rencana strategis nasional untuk menghasilkan 35.000 MW pada 2028.

Tergiur cuan triliunan rupiah, kelompok penggugat  kemudian merancang strategi “serangan” dari Jakarta untuk “menggempur” PT NSHE dan 19 tergugat lain. Eskalasi konflik pun diperluas, dari pusaran lokal digiring ke jantung Ibu Kota Negara. 

Dari sini, selain Manahan Sitompul, muncul juga nama “pembesar” Henry Panggabean, bekas Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Marsda TNI (Purn) Johnny FP Sitompul, Laksda TNI (Purn) Iskandar Sitompul, Brigjend TNI (Purn) Albiner Sitompul, Rumbi Sitompul (Pengacara kelompok penggugat) dan nama-nama “penting” lain.

SK Team Hukum Tahun 2019. | Foto: Dok.

“Rumbi Sitompul inilah yang mengatur strategi hingga materi gugatan terhadap PT NSHE dan tergugat lain. Dia berperan aktif mengumpulkan warga untuk dilibatkan menjadi saksi di pengadilan,” sebut sumber waspada.id di Medan.

Rumbi adalah adik kandung Manahan Sitompul, hakim MK. Tapi, hingga berita ini ditayang, dia tak merespon klarifikasi dan verifikasi yang diajukan waspada.id via pesan whatsapp, ihwal posisi kerabat sedarahnya masuk di Team Hukum Lobu Sitompul, Minggu 31 Oktober 2021. 

Marsda TNI (Purn) Johnny FP Sitompul, Ketua Team Hukum Lobu Sitompul, bersikap serupa dengan Rumbi. Jenderal bintang dua TNI purnawirawan ini memilih diam ketika diklarifikasi dugaan “dicatutnya” nama Manahan Sitompul ke dalam tim itu. 

Johnny dihubungi waspada.id pada Senin 1 November 2021 via pesan whatsapp. Dia tak merespon meski pesan itu dibacanya.

Tak  cuma Manahan Sitompul yang berbenturan dengan kode etik pekerjaannya ketika namanya dimasukkan ke dalam SK Team Hukum Lobu Sitompul. Seorang notaris di Kota Depok, Jawa Barat, Netty Sitompul, juga diduga menubruk kode etik profesinya. 

Netty, selain menerbitkan Akta Perkumpulan para pihak penggugat, dia juga didudukkan sebagai Pengarah/Pengawas Team Hukum Lobu Sitompul. 

“Notaris tsb (Netty) tidak boleh melakukan pelanggaram(n) kode etik,” kata Reine Fauziah, Ketua Ikatan Notaris Indonesia (KINI) Kota Depok, Jawa Barat, menjawab pertanyaan waspada.id lewat  pesan whatsapp, Kamis 4 November 2021. 

Tapi, Reine ogah mengomentari lebih dalam soal klasifikasi pelanggaran etik yang diduga dilakukan Netty. “Maaf, saya tdk bisa menjawab karena saya tdk kenal dg bpk,” tulis Reine meski waspada.id mengirimkan kartu Pers Jenjang Kompetensi Wartawan Utama yang ditandatangani Profesor Bagir Manan saat menjadi Ketua Dewan Pers.

Sementara Notaris Netty Sitompul, yang diduga sudah melakukan tindakan conflict of interest di sengketa tanah Batang Toru, tidak menjawab pertanyaan yang diajukan waspada.id via pesan whatsapp, Kamis 4 November 2021.   

Cacat Formil

Perseteruan Team Hukum Persadaan Raja Toga Sitompul (PRTS) dimulai ketika mereka melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada 16 November 2020 dan diterima pada 16 Desember 2020. 

Gugatan ini berjarak sekitar satu tahun setelah dibentuk Team Hukum Penanganan Tanah Waris Lobu Sitompul pada 20 September 2019 di Jakarta yang diisi nama para “pembesar”.

Infografik. | Dr Risakotta. waspada.id

Pada halaman 25 surat gugatan yang ditandatangani Rumbi Sitompul, Hisar Sitompul, Laurensius Sitompul, Bukit Darbis Sitompul, Jasa Sitompul, David Sitompul, Sandy B Sitompul, Henry Pinayungan Sitompul, dan James Sitompul disebutkan Tergugat I secara tanpa hak menguasai sebagian luas tanah kurang lebih 600 Ha (enam ratus hektare) dalam areal Lobu Sitompul.

Mereka klaim tanah itu merupakan tanah yang menjadi hak kepunyaan penggugat. Sedangkan seluruh tanah dalam areal Lobu Sitompul, luasnya kurang lebih 3.200 Ha (tiga ribu dua ratus hektare), merupakan hak dan kepunyaan penggugat sebagai Ahli Waris dari Raja Sitompul Sibangebange Datumanggiling. Penggugat tidak pernah meminjamkan, menyewakan, menjual,  atau mengalihkan hak atas tanah Lobu Sitompul dengan cara apapun kepada Tergugat I (PT NSHE).

Tapi, Hakim PN Padangsidempuan, Sumut, Jumat 29 Oktober 2021, mementahkan dan menolak gugatan Perkumpulan Punguan Sitompul Sibangebange Datumanggiling se-Indonesia yang berkedudukan di Depok, Jawa Barat.

Sidang perkara perdata bernomor register 39/PDT.G/2020/PN.PSP, dipimpin Hakim Ketua Lucas Sahabat Duha dan anggota Hasnur Tambunan dan Rudi Rambe serta panitera pengganti Heri Chandra itu menjatuhkan putusan dan menyatakan gugatan penggugat terhadap PT NSHE dan kawan-kawan selaku pihak tergugat, tidak dapat diterima (NO).

“Kami sangat menghormati putusan majelis hakim tersebut meski kami berharap putusan hakim menolak seluruh gugatan dari penggugat,” kata kuasa hukum pihak tergugat I, Hasrul Benny Harahap, kepada waspada.id, Jumat 5 November 2021. 

Hasrul didampingi kuasa hukum tergugat I lainnya, yaitu Syamsir Alam Nasution, Akhmad Johari Damanik, M Aswin Diapari Lubis, Rinaldi, dan Yusuf Ridha. 

Menurut Hasrul Benny, selama agenda acara pembuktian, penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya baik mengenai alas hak maupun objek tanahnya. Bahkan dalam sidang lapangan untuk menunjukkan keseluruhan batas-batas alam dari objek gugatannya pun penggugat tidak mampu.

Benny menambahkan pertimbangan mendasar terkait surat kuasa Penggugat cacat formil adalah karena tidak secara lengkap menerangkan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, antara di Surat Kuasa dengan di Gugatan berbeda. “Ditambah dalam surat kuasa yang telah didaftarkan tersebut hanya mencantumkan redaksi DKK,” sebut Benny.

Majelis Hakim PN Sidempuan memberikan waktu 14 Hari kepada pihak Penggugat untuk menentukan sikap (Banding atau Tidak). Lalu, bagaimana sikap para “pembesar” yang namanya terseret di pusaran sengketa tanah waris Lobu Sitompul? Baca: Perilaku Ganjil Hakim Konstitusi | Ramadan MS

Republikasi dari laman berita www.waspada.id  

Anara

Komentar

Loading...