Komisi I DPRA Gelar Rapat Tentang Raqan Bantuan Hukum Fakir Miskin

Komisi I DPRA Gelar Rapat Tentang Raqan Bantuan Hukum Fakir Miskin
RDPU Raqan Bantuan Hukum Fakir Miskin | KBA/Syukran

Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum pidana, perdata dan tata-usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

KBA.ONE, Banda Aceh - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang membidangi Hukum Politik dan Pemerintahan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin, Kamis, 14 September 2017 di Gedung Utama DPRA.

RDPU dibuka Wakil Ketua I Sulaiman Abda dan dipimpin Ketua Komisi I Ermiadi Abdul Rahman serta dihadiri para anggota komisi. "Rancangan qanun ini disusun karena hak atas bantuan hukum bagian dari peradilan yang adil dalam prinsip negara hukum," ujar Sulaiman Abda.

Bantuan hukum, kata Sulaiman, adalah jasa hukum yang diberikan lembaga atau organisasi bantuan hukum kepada pihak tidak mampu. "Hal itu karena kondisi satu dan lain hal yang bersangkutan tidak memahami hukum dan tidak mampu membayar kuasa hukum sehingga membutuhkan bantuan," ujarnya.

Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum pidana, perdata dan tata-usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. "Terkait biaya pelayanan bantuan hukum ini akan ditanggung negara. Tetapi karena rendahnya serapan anggaran yang digunakan organisasi bantuan hukum dan masih banyak masyarakat Aceh yang tidak terlayani, Pemerintah Aceh merasa perlu membentuk satu aturan khusus bantuan hukum kepada fakir miskin yang diatur di dalam Qanun Aceh," ujar Sulaiman.

Di dalam RDPU tersebut, sejumlah perwakilan masyarakat dan beberapa lembaga bantuan hukum memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan rancangan qanun. Misalnya, isi pasal 3 tentang penyelenggaraan bantuan fakir miskin dijelaskan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi fakir miskin di Aceh, maupun asal Aceh atau yang memiliki garis keturunan Aceh yang berada di luar Aceh dan di luar negeri dalam menghadapi permasalahan hukum.

Ketua Umum KAMMI Aceh Tuanku Muhammad mempertanyakan status warga Aceh dan keturunan Aceh yang berada di luar Aceh, apakah berhak menerima bantuan hukum? Menurutnya pasal tersebut menimbulkan tanda tanya terhadap maksud fakir miskin asal Aceh atau yang memiliki keturunan Aceh. "Jika pasal ini disahkan, bisa siapa saja mendapatkan bantuan hukum asalkan keturunan Aceh. Baik itu dia sebagai WNI tapi KK [kartu keluarga] di luar Aceh maupun WNA tapi memiliki garis keturunan dari orang Aceh. Jangan sampai ada orang Aceh yang mengaku nyoe lon awak Aceh chit, nek tu lon ureung Aceh chit,” ujar Muhammad dalam forum tersebut.

Seharusnya, kata dia, di pasal tersebut cukup dijelaskan bahwa yang mendapat bantuan hukum hanya bagi fakir miskin yang memiliki dan terdata sebagai warga Aceh yang dibuktikan dengan KK Aceh.

Selan itu, Tuanku menambahkan, dalam Bab IV Pasal 10 ayat 1 tentang penerima bantuan hukum menyangkut siapa itu penerima bantuan hukum, dalam pasal itu dijelaskan penerima bantuan hukum fakir miskin yakni masyarakat miskin meliputi orang perseorangan atau kelompok fakir miskin. Sedangkan ayat 3 berbunyi penerima bantuan hukum fakir miskin adalah orang Aceh yang berdomisili di wilayah Aceh, di luar Aceh maupun di luar negeri yang menghadapi masalah hukum. "Jadi sangat rancu jika dua hal itu terdapat dalam pasal, mengingat dana bantuan Aceh ini berasal dari APBA Aceh."

Dia berharap Rancangan Qanun Bantuan Hukum Fakir Miskin tersebut dapat segera disahkan, agar masyarakat miskin dapat terbantu. "Selama ini banyak orang miskin terjerat kasus hukum dan selalu kalah. Semoga mereka tidak lagi terzalimi dengan adanya qanun ini."

Komentar

Loading...