Pembatalan Multiyears Contract

Komisi IV DPRA : Bupati Jangan Galau

Komisi IV DPRA : Bupati Jangan Galau
Abdurrahman Ahmad. | Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdurrahman Ahmad, menegaskan kepada bupati di setiap daerah tidak perlu khawatir dan gelisah terkait pembangunan jalan.

"Untuk para bupati yang ada di setiap daerah jangan galau, DPRA tidak membatalkan pembangunan jalan, yang DPRA batalkan adalah Multiyears Contract (MYC) yang cacat prosedur," kata Abdurrahman kepada KBA.ONE, Senin 14 September 2020.

Ia menyampaikan, pembangunan jalan itu walaupun tidak diminta oleh para bupati di setiap daerah, semua anggota DPRA berkomitmen dan mendukung pembangunan jalan tersebut.

"Skema MYC itu yang kita tolak bukan pembangunan jalan. Kenapa kita tolak?, karena memang tidak sesuai prosedur penetapan proyek multiyears. Sedangkan pembangunan jalan tetap berjalan," tutur Politisi Partai Gerindra itu.

Saat ini, lanjutnya, anggaran untuk 12 ruas jalan itu sudah masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020 untuk satu tahun anggaran, bukan untuk tiga tahun anggaran.

"Kemarin saya lihat beredar kabar, bahwa DPRA membatalkan qanun, itu tidak benar. DPRA tidak pernah membatalkan qanun, itu qanun APBA 2020," tegas Abdurrahman.

Ia juga menjelaskan, kemarin pihaknya sudah melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Meskipun, dari pihak Pemerintah dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) tidak ada yang berhadir.

"Anggaran tetap kita anggarkan, untuk 12 ruas jalan itu, tapi dengan skema kontrak single years. Untuk besaran anggaran kita sesuaikan dengan kemampuan pelaksana pembangunannya," ujar anggota DPRA Dapil 1 itu.

Jadi semua anggota DPRA berkomitmen untuk menyelesaikan 12 ruas jalan itu. Kemudian, jika pemerintah mau dikontrak multiyears ajukan kembali sekarang, supaya sesuai dengan prosedur. Namun, kontrak multiyearsnya baru bisa dilakukan dua tahun yang akan datang.

"Setelah diajukan kembali baru kita sepakati, kita buat kesepakatan kontrak untuk multiyears dua tahun mendatang. Tahun ini kita tidak sepakat multiyears, karena ada PP No 12 tahun 2019 pasal 90 yang dilanggar oleh Pemerintah Aceh," tambahnya.

Selain itu, adapun terkait pembangunan jalan pun DPRA menginginkan pembangunan jalan itu harus tuntas. Pihaknya tidak ingin pembangunan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh itu hanya sebatas seksi per seksi tapi tidak pernah tuntas.

"Kalau memang disatu segi sudah di aspal dengan begitu bagus, sementara disebelah lain masih semak belukar, kita tidak mau seperti itu. Jangan lima kilometer sudah di aspal, tapi ke depannya masih hutan rimba, masih batu-batu dan sebagainya, kapan bisa tembus kalau gitu," tegas Abdurrahman.

Ia kembali menyampaikan bahwa, tidak ada satu pun anggota DPRA yang menolak pembangunan jalan itu, semua mendukung. Tidak hanya anggota DPRA Dapil 4, melainkan 81 anggota DPRA mendukung pembangunan jalan.

"Tapi dengan syarat selesaikan dulu pembangunan yang sangat prioritas, untuk kebutuhan masyarakat kita. Karena untuk menyelesaikan 12 ruas jalan itu sekaligus, berat untuk Pemerintah Aceh," tutur Abdurrahman.**

Komentar

Loading...