Komisi IV DPRA: Penertiban DAS Bantaran Krueng Aceh Harus Disertai Solusi

Komisi IV DPRA: Penertiban DAS Bantaran Krueng Aceh Harus Disertai Solusi
Wakil Ketua Komisi IV DPRA, Abdurrahman Ahmad. | Foto: Ist

KBA.ONE, Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdurrahman Ahmad, menegaskan penertiban di bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bantaran Krueng Aceh, Aceh Besar, harus disertai solusi.

"Pemerintah harus punya solusi apabila tetap memaksakan pembongkaran. Masyarakat jangan dikorbankan harus ada solusi yang arif dan bijaksana untuk kemaslahatan para pengguna DAS Krueng Aceh," kata Abdurrahman kepada KBA.ONE, Kamis 22 Oktober 2020.

Sebelumnya, kata dia, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat DAS Krueng Aceh mendatangi DPRA untuk melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRA, Rabu 21 Oktober 2020.

Ia menyebutkan sejumlah masyarakat tersebut meminta pemerintah, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sumatera-I (BWSS-I) Aceh untuk menunda penertiban bangunan di DAS Bantaran Krueng Aceh, Aceh Besar itu.

"Mereka mengadu kepada kami, meminta agar Pemerintah menunda penertiban di DAS Bantaran Krueng Aceh, karena saat ini kondisi ekonomi sedang terpuruk di tengah pandemi Covid-19," sebut Abdurrahman.

Ia menyampaikan masyarakat sekitar DAS Bantaran Krueng Aceh menyadari betul bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik pemerintah. Namun, mereka hanya meminta penertiban dilakukan setelah ekonomi sudah mulai membaik dan stabil.

"Mereka menyadari lahan tersebut milik pemerintah. Tapi untuk mencari nafkah di tengah kondisi yang morat marit seperti saat ini, mohon pembongkaran dilakukan saat ekonomi mulai stabil," tuturnya.

Selain itu, berdasarkan aduan dari forum masyarakat DAS Krueng Aceh itu, lanjut Abdurrahman, penertiban yang dilakukan tidak berkeadilan alias tebang pilih. Kemudian, masyarakat juga tidak dilibatkan dalam diskusi bersama pemerintah.

"Mereka juga mengatakan pemerintah tidak transparan dalam hal ini, sehingga mereka mencurigai setelah penggusuran, tanah tersebut akan dipakai oleh pihak lain," imbuh politisi Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Komisi IV DPRA sangat menyesalkan kenapa penertiban dilakukan saat masyarakat sedang terpuruk dalam berbagai aspek kehidupan. Terutama aspek ekonomi ditengah pandemi Covid-19.

"Kenapa Pemerintah tidak melakukan penertiban DAS Krueng Aceh sebelum atau setelah kehidupan masyarakat normal kembali," ujarnya.

Komisi IV DPRA juga melihat bahwa tahapan-tahapan penertiban yang dilakukan tidak dirumuskan secara baik dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat juga tidak diedukasi terhadap penertiban tersebut.

"Ketidaksiapan masyarakat menimbulkan permasalahan baru, seperti kehilangan mata pencarian dan mereka tidak tahu mau bawa kemana barang-barang mereka," tutupnya.***

Komentar

Loading...