Komisi VII Bahas Rancangan Qanun Pemberian Pertimbangan MPU

Komisi VII Bahas Rancangan Qanun Pemberian Pertimbangan MPU
Rapat membahas Rancangan Qanun Tata Cara Pemberian Pertimbangan MPU di aula serba guna gedung DPRA, Rabu, 4 Oktober 2017 | KBA.ONE/Syukran Jazila

Rapat dihadiri perwakilan MPU daerah, serta ormas dari kabupaten dan kota. Beberapa usulan terkait pengawasan kebijakan fatwa yang dikeluarkan MPU mencuat dalam rapat.

KBA.ONE, Banda Aceh - Komisi VII DPR Aceh menggelar rapat dengar pendapat umum terkait Rancangan Qanun Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU. Rapat digelar di aula serba guna gedung DPRA, Rabu, 4 Oktober 2017. "Kami dari Komisi VII diamanahkan membahas qanun ini, karena termasuk prolegal 2017 sekaligus prioritas legeslasi saat pertengahan tahun, tepatnya Juni 2017 yang lalu," ujar Ketua Komisi VII Ghufran Zainal.

Rapat dihadiri perwakilan MPU daerah, serta ormas dari kabupaten dan kota. Beberapa usulan terkait pengawasan kebijakan fatwa yang dikeluarkan MPU mencuat dalam rapat.

Selain itu, peserta rapat juga menilai penjelasan beberapa pasal di dalam regulasi tersebut, masih normatif. Misalnya, pasal 1 ayat 17 yang mengatur soal fatwa MPU Aceh berhubungan dengan syariat Islam terhadap masalah pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. "Kalau sanggup jalankan pasal ini ya jalankan, kalau tidak sanggup sebaiknya jangan ada," ujar perwakilan MPU Aceh Singkil.

Lalu soal produk hukum tanpa pertimbangan MPU, perwakilan MPU Aceh Singkil tersebut mempertanyakan akankah cacat hukum atau tidak. "Jika cacat hukum DPRA yang diberi kedudukan dalam raqan tersebut harus tegas supaya masyarakat juga tahu tentang status produk hukum itu," ujarnya.

Anggota MPU Aceh Abdul Gani Isa berharap qanun tersebut selesai akhir 2017 karena selama ini kerap muncul keragu-raguan MPU dalam memberikan rekomendasi atau fatwa tentang masalah umat. Sehingga, kata dia, perlu aturan yang mengikat dan mengatur tentang hal tersebut. "Selama ini fatwa itu disampaikan melalui ceramah-ceramah saja atau tausiah," ujar Abdul Gani.

Terkait fatwa, Mustafa perwakilan dari sebuah dayah menyatakan hal itu juga dapat digunakan untuk menyaring masuknya aliran-aliran tertentu dari luar Aceh. Selama ini, kata Mustafa, yang sering terjadi fatwa dari MPU baru berjalan ketika aliran tersebut sudah masuk ke Aceh. "Sebelum mereka masuk, kita harus mencegahnya. Maka perlu instansi khusus menangani masalah seperti ini," ujar Mustafa.

Menanggapi hal itu, Abdul Gani mengatakan MPU sudah mempunyai lembaga khusus untuk menyaringnya. Misalnya, Badan Kajian Hukum MPU. "Apabila ada permasalahan baru seperti aliran impor tadi, kita akan kaji lagi dan pertimbangkan ke depan."

Komentar

Loading...