Komite Muallimin Aceh Desak Pemerintah Realisasikan Butir MoU Helsinki

Komite Muallimin Aceh Desak Pemerintah Realisasikan Butir MoU Helsinki
Anggota Komite Muallimin Aceh Sumatera dan Panglima GAM Ban Sigom Aceh, foto bersama usai pertemuan. | Foto: KBA.ONE, Fazil

KBA.ONE, Aceh Utara - Anggota Komite Muallimin Aceh Sumatera bersama Panglima GAM Ban Sigom Aceh, mengadakan silaturahmi dengan Ketua Komite Muallimin Aceh, di Kantor Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pase, Geudong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, Minggu 18 Oktober 2020 sore.

Dalam pertemuan itu turut hadir Panglima Wilayah se-Aceh, beserta stafnya berjumlah dua orang per wilayah, panglima dari masing-masing wilayah dan
eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Tripoli se-Aceh. Pertemuan silaturahmi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komite Muallimin Aceh (KMA), Tgk. Zulkarnaini Bin Hamzah akrab disapaTgk. Ni.

Usai pertemuan tersebut, Tgk. Zulkarnaini, kepada wartawan mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan silaturahmi bersama muallimin Aceh dan seluruh panglima GAM se-Aceh. Tentunya giat itu dilakukan dalam rangka memikirkan tentang poin-poin Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, yang telah ditelantarkan oleh pemerintah pusat (Republik Indonesia) dan hingga kini sudah memakan waktu selama 15 tahun (dalam perdamaian Aceh).

"Kami mengadakan pertemuan ini untuk menginput suara-suara tentara (eks) GAM seluruh Aceh, yang unek-uneknya atau perasaan yang terpendam mereka menyampaikan kepada kita. Karena sudah 15 tahun pemerintah pusat tidak menyelesaikan butir-butir MoU Helsinki, kita masyarakat Aceh merasa sudah ditipu lagi oleh pusat kesekian kalinya," kata Tgk. Ni.

Ia menyebutkan pihaknya terdiri dari eks GAM dan semua lapisan yang ada di Aceh untuk menginput keluhan itu di lapangan. Hasilnya, mereka semua tidak menerima diperlakukan penipuan terhadap masyarakat Aceh semacam ini dilakukan pemerintah pusat.

"Kami tetap melakukan tindakan diplomasi. Artinya, kita melakukan secara diplomat karena kita suku bangsa Aceh merupakan suku yang beradab, tentu tetap kita lakukan secara beradab. Tapi kalau itu juga tidak ampuh, maka itu rahasia kami," ungkap Tgk. Ni.

Menurut Tgk. Ni, pada dasarnya pihaknya sudah cukup lama bersabar dalam menunggu realisasi poin-poin MoU tersebut. Artinya kalau mengenai kesabaran sudah melewati batas. Makanya pemerintah pusat jangan bermain-main dengan Aceh.

"Kita mendesak seluruh butir yang termaktub dalam MoU Helsinki sangat perlu direalisasikan. Tidaknya hanya perkara bendera bulan bintang, tapi seluruh dari poin tersebut," ujar Tgk. Ni. *** | Fazil, Kontributor Lhokseumawe

Komentar

Loading...