Kotoran Peradaban

Kotoran Peradaban
ilustrasi | pixabay

Derajat dosa FPI jauh padan dengan komunisme yang kini banyak menyusup di lingkaran kunci kekuasaan.

ADA DRAMA POLITIK paling menggelitik hati mengatasnamakan hukum di pengujung 2020. Di tengah karut marut penanganan pandemi Covid-19, negara lewat Mahfud MD, Menkopolhukam, menguras energi mengumumkan pelarangan segala aktivitas organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) gawean Habib Rizieq Sihab (HRS) pada Rabu 30 Desember 2020.

Sekilas, peristiwa itu biasa. Apalah arti FPI bagi negara yang memiliki dan menguasai segala instrumen politik, hukum dan kekuatan bersenjata. FPI cuma gerakan moral, bukan “trojan horse” yang membahayakan sistem keamanan negara. Ia ibarat segenggam buih di tengah samudera, atau sekepul aroma cerutu di padang Havana, Kuba. Meski, teriakan FPI sering bikin merah telinga penguasa.

Banyak orang “orgasme” ketika pemerintah menghentikan derap langkah FPI, salah satunya  Ali Mochtar Ngabalin. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) ini menanggapi sinis pendeklarasian Front Persatuan Islam, pengganti Front Pembela Islam yang telah dilarang pemerintah.

"Front Persatuan Islam (FPI), apapun namamu, kau tidak ada tempat di Republik ini," tulis Ngabalin dalam media sosialnya, Jumat 1 Januari 2021. Ngabalin membagikan tautan unggahannya itu kepada laman berita detik.com. Menurut Ngabalin, haluan Front Persatuan Islam adalah negara Khilafah Islamiyah.

Mungkin Ngabalin lupa bahwa kebebasan berpendapat di muka umum merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat itu diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E (2); Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk dalam kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara.

Gerakan FPI, dari penilikan kasat mata kita hari ini, masih sebatas gerakan revolusi moral. Aksi-aksi yang bersumbu utama di Petamburan Jakarta itu beda kelas jika disetarakan sepak terjang komunisme di Indonesia. Derajat dosa FPI jauh padan dengan komunisme yang kini banyak menyusup di lingkaran kunci kekuasaan. FPI adalah organisasi massa yang sangat antikomunisme.

Bahwa kemudian ada beberapa oknum anggota FPI diduga ikut gerakan-gerakan terlarang, tentu itu tidak bisa serta merta digeneralkan sebagai refresentasi dari induk organisasi. Seperti halnya beberapa oknum anggota polisi dan tentara yang pernah terlibat dan bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di masa lalu. Apakah ini lantas refresentasi dari markas besar? Pikiran seperti ini adalah kejahatan purba; sebuah propaganda kolot.

Hari ini kita memasuki era 2021. Tantangan dan harapan ada di pelupuk mata. Mari kita berkemas bersama merajut kembali tali persaudaraan dan persatuan yang ambyar gara-gara berahi kekuasaan terlalu melunjak mengekang hati para penguasa kita. Lupakan fragmen politik otoritarian dan campakkanlah jauh-jauh bibit permusuhan. Agar kelak kita tak dicatat oleh sejarah sebagai pengepul kotoran peradaban dunia. ***

Komentar

Loading...