Terdakwa Pemerkosa Anak Divonis Bebas 

KPPAA: SDM Hakim Tidak Memadai

KPPAA: SDM Hakim Tidak Memadai
Komisioner KPPAA, Firdaus Nyak Idin. | Foto : KBA.ONE, Komar

KBA.ONE, Banda Aceh - Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh kembali memvonis bebas terdakwa, SU, 45 tahun, yang melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur.

Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (KPPAA), Firdaus Nyak Idin, mengatakan kasus ini memperkuat asumsi adanya masalah sistemik dalam proses penerapan Qanun Jinayat pada Pelaku Kekerasan Seksual Anak.

"Salah satu unsur pendukung sistem yang terkait Qanun Jinayah, yaitu kapasitas SDM hakim, terutama di tingkat banding, tidak memadai dalam memutuskan perkara yang berpihak pada anak. Alih-alih berpihak pada anak, hasil visum pun terkesan diabaikan," kata Firdaus kepada KBA.ONE, Sabtu, 9 Oktober 2021.

Ia menyebutkan tahun ini saja sudah tiga kali pelaku kekerasan seksual pada anak dibebaskan. Satu kali oleh Mahkamah Syariah Jantho, dua kali di tingkat Banding di Mahkamah Syariah Aceh. "Ini preseden buruk bagi perlindungan Anak di Aceh," ungkapnya.

Mahkamah Syariah dalam putusannya mengabaikan hasil visum. Bahkan MS menganggap ibu kandung korban melaporkan pelaku karena benci dan dendam. Dua hal ini dianggap pertimbangan lemah hakim.

"Sehingga kemudian, semua pertimbangan itu mengindikasikan terdakwa tak bersalah. MS juga beranggapan korban tidak bisa menjadi saksi," ungkap Firdaus.

Sementara itu, Firdaus mengatakan ada beberapa pasal dalam Qanun Jinayat yang patut dikritisi karena beresiko bagi korban selama diterapkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. 

"Pilihan utama kita adalah untuk mencabut atau menghapus sama sekali pasal 47 dan pasal 50. Sehingga secara otomatis penanganan kekerasan seksual terhadap anak akan kembali ke UU Perlindungan Anak," kata Firdaus.

Firdaus juga menjelaskan alasan pasal 47 dan 50 dicabut karena hukuman cambuk dalam kedua pasal tersebut berpotensi gagal dilaksanakan karena berbagai alasan. Misalnya pelaku sakit, naik darah atau berusia lanjut bahkan karena alasan ketiadaan anggaran. Akibatnya pelaku harus dipulangkan sementara ke rumah yang notabene kembali dekat dengan korban. "Korban tentu akan semakin trauma dan depresi, diteror dan mengalami kekerasan berulang," ungkap Firdaus.

Sementara kalaupun hukuman cambuk jadi dilaksanakan, maka setelah itu pelaku pasti kembali ke komunitas dimana akan bertemu korban kembali. Tentu ini sangat buruk bagi korban.

Firdaus juga menyampaikan pasal yang patut untuk dikritisi seperti pasal 34, pasal 63 ayat 3 dan pasal 64 ayat 3 dalam Qanun Jinayat yang juga diminta untuk direvisi karena dalam pasal tersebut kasus zina, sodomi, dan lesbian dianggap dilakukan dengan rela. Berpotensi menafikan adanya kemungkinan di awal terjadinya kekerasan pada anak. Kemudian anak juga berisiko dianggap sebagai pelaku yang akan mendapat hukuman cambuk.

Anara

Komentar

Loading...