KPU Mesti Tindak Penyelenggara Pemilu yang Menjadi Pengurus Ormas

KPU Mesti Tindak Penyelenggara Pemilu yang Menjadi Pengurus Ormas
Ilustrasi | Harian Terbit

KPU RI harus segera mengambil tindakan terhadap penyelenggara pemilu di Aceh yang hingga kini masih menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. Baik melalui surat resmi maupun supervisi di lapangan. Sebab dalam Pasal pasal 21 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 diatur tentang syarat calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota, yakni harus bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Apabila tidak mengundurkan diri maka akan ada sanksi yang dapat dikenakan pada komisioner yang masih menjadi pengurus ormas yaitu berupa pemecatan secara tidak hormat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 37 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Saya sudah mengantongi sejumlah nama komisioner KIP di sejumlah kabupaten kota di Aceh yang menjadi pengurus ormas. Apabila KPU RI tidak segera melakukan tindakan berupa penertiban terhadap penyelenggara pemilu yang terindikasi terdaftar di ormas, maka saya akan menyerahkan secara resmi nama-nama komisoner ini kepada DKPP untuk ditindak secara lebih lanjut. Ini perlu segera ditindak lanjuti, karena berpengaruh terhadap legalitas komisioner terkait administrasi penyelenggaraan pemilu 2019 di Aceh.

Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada

Komentar

Loading...