Lakukan Aksi Damai, Mahasiswa Tuntut Transparansi Dana Covid-19

Lakukan Aksi Damai, Mahasiswa Tuntut Transparansi Dana Covid-19
Aksi mahasiswa Himapol UIN Ar-Raniry di Kantor Gubernur Aceh. | Foto: KBA.ONE, Komar

KBA.ONE, Banda Aceh - Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Politik (Himapol) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Araniry kembali melakukan aksi damai di kantor Gubernur Aceh, Kamis 10 September 2020.

Pantauan KBA.ONE, saat tiba di kantor Gubernur Aceh, massa aksi dari Himapol UIN Ar-Raniry itu menggelar doa bersama memperingati 20 tahun meninggalnya Rektor UIN Ar-Raniry, Safwan Idris.

Koordinator Aksi, Muhammad Hawwin, mengatakan dampak dari kebijakan yang tidak pro rakyat itu sangat nyata dirasakan oleh masyarakat Aceh yang berada di 23 kabupaten/kota.

"Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah Aceh bertanggungjawab terkait penggunaan anggaran Covid-19 secara transparansi di depan publik," kata Hawwin.

Hawwin menyampaikan, Pemerintah Aceh harus menjamin perlindungan terhadap petani dan nelayan dalam upaya memastikan ketahanan pangan di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19) di Aceh yang semakin hari semakin meningkat.

"Tunaikan juga janji insentif untuk tenaga medis dan tingkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan di Aceh," ujar Hawwin.

Ia meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) mengacu pada dokumen perencanaan kontigensi bencana yang memprioritaskan pada pengendalian dan pengobatan Covid-19 di Aceh.

"Kami juga meminta Pemerintah Aceh menyampaikan seluruh anggaran realokasi recofusing yang saat ini menjadi asumsi di kalangan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Korlap aksi itu juga berharap Pemerintah Aceh melaksanakan keputusan Gubernur Nomor. 330/1209/2020 tentang penetapan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh.

"Hal demikian juga upaya membantu keberlangsungan hidup korban dalam menghadapi Covid-19 di Aceh," imbuh Hawwin.

Selain itu, setelah memberikan estimasi waktu untuk di pertemukan dengan Plt Gubernur Aceh, massa menyampaikan kecaman dengan menyurati Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI dan membacakan poin-poin dalam surat itu.

"Kami telah memberikan estimasi waktu untuk bertemu Plt, namun Plt tidak berhadir. Untuk itu kami dari Himapol UIN Ar-Raniry mewakili masyarakat Aceh akan menyurati KPK," tegas Hawwin.

Upaya ini dilakukan setelah melakukan pengumpulan data dan analis terhadap kondisi Aceh hari ini. Dalam hal ini, mahasiswa akan terus mengawal Pemerintah Aceh agar berjalan dengan baik dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Berikut poin-poin dalam surat yang akan dikirimkan mahasiswa Himapol UIN Ar-Raniry kepada KPK RI.

1. Kami memohon kepada KPK untuk memeriksa Pemerinrah Aceh terkait bantuan sosial, ekonomi dari anggaran recofusing.

2. Meminta fatwa KPK, tentang ada tidaknya qanun Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2019 di Aceh.**

Komentar

Loading...