Lakukan Demo, Sebagian Petisi Aliansi BEM Pidie Ditolak

Oleh ,
Lakukan Demo, Sebagian Petisi Aliansi BEM Pidie Ditolak
Aliansi BEM Pidie saat melakukan aksi demo di halaman Kantor DPRK Pidie sejak pagi hingga sore hari. | Foto: KBA.ONE, Marzuki

KBA.ONE, Pidie - Delapan petisi yang diajukan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pidie saat melakukan demonstrasi, tidak semuanya diterima. Melainkan hanya empat yang direstui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie.

Alasan empat butir petisi lainnya yang tidak direstui, karena dinilai sangat krusial dan bukan wewenang DPRK. Sehingga aliansi BEM Pidie sepertinya tidak puas, setelah aspirasinya yang mewakili rakyat tidak terakomodir secara keseluruhan.

"Kami sangat kecewa terhadap dewan, mengapa petisi yang kami ajukan tidak diakomodir seluruhnya. Padahal mereka para anggota dewan adalah wakil rakyat," ujar koordinator Aksi, Aqsa Buana kepada awak media.

Padahal kata Aqsa, semua isi petisi yang diajukan kepada dewan yang terhormat adalah atas dasar kajian mereka selama ini. Adapun empat petisi yang dianggap terpenuhi, salah satunya adalah mendesak Forum Bersama (Forbes) DPRD-DPR-RI untuk mendesak presiden mengeluarkan peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Sementara, Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail, di hadapan aksi demo menyebutkan ada beberapa isi petisi yang bukan wewenang DPRK dan tidak mungkin di penuhi.

"Coba periksa lagi narasi petisi yang disampaikan kepada kami, sebab ada sejumlah poin petisi yang tidak mungkin dipenuhi karena melampaui wewenang," ujar Mahfuddin.

Usai penanda tanganan sejumlah petisi oleh DPRK pada Senin 19 Oktober 2020, aliansi BEM Pidie bubar dan kembali ke kampusnya masing-masing, seraya melakukan long mars menuju pusat awal berkumpulnya para pengunjuk rasa, dan melakukan konvoi keliling kota.***

Komentar

Loading...