2 Tahun Jejak Aceh Hebat

Lompatan 'Kecil' Aceh Seujahtra

Oleh ,
Lompatan 'Kecil' Aceh Seujahtra
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyalami 14 Nelayan asal Aceh Timur yang sempat ditahan di Myanmar di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Banda Aceh, 30 Januari 2019 | Humas Pemerintah Aceh

Selama dua tahun Irwandi-Nova memimpin, Pemerintah Aceh telah menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat Aceh di luar negeri.

KBA.ONE, Banda Aceh - Pada sisi lain, program Aceh Seujahtera memiliki "lompatan-lompatan kecil" tersendiri. Hingga kini, Pemerintah Aceh telah menyerahkan 2.200 sertifikat tanah bagi rakyat miskin, membangun 222 unit rumah transmigrasi, membangun 16 pusat sarana air bersih, membangun jalan sepanjang 53 kilometer, dan juga membangun lima unit jembatan di seluruh Aceh.

Aceh Sejahtera merupakan program unggulan yang termasuk ke dalam cluster kesejahteraan sosial. Pada gugus social welfare ini masuk juga dua program unggulan lainnya yakni Aceh Dame dan Aceh Seuninya.

Capaian Aceh Dame sejauh ini konsisten menjaga perdamaian Aceh sesuai MoU Helsinki. Selain itu melakukan optimalisasi turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

Aceh Dame sejauh ini meraih dua penghargaan tingkat nasional. Penghargaan pertama didapatkan dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Aceh yang didapuk sebagai forum terbaik ketiga dalam kinerja sepanjang tahun 2018. Selain itu, Aceh juga mendapat penghargaan sebagai mitra BNPT terbaik dalam pencegahan terorisme di daerah.

Penghargaan kedua yang didapatkan adalah National Procurement Award. Apresiasi ini diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

Sementara Aceh Seuninya sebagai program untuk mewujudkan rumah layak huni dan memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, juga memiliki capaian tersendiri hingga dua tahun Aceh Hebat. Di antaranya, rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial terbaik Program Keluarga Harapan atau PKH periode 2018. Aceh menjadi salah satu daerah terbaik dalam melaksanakan program unggulan Kementerian Sosial tersebut.

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program yang digulirkan sejak 2007 ini bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan. PKH dilakukan dengan pemberian bantuan tunai berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, selama dua tahun Irwandi-Nova memimpin, Pemerintah Aceh telah menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat Aceh di luar negeri. Misalnya, pemulangan tenaga migran yang bermasalah sebanyak 54 orang. Termasuk ke dalam yang dipulangkan itu adalah 14 nelayan Aceh Timur yang ditahan di Myanmar sejak 6 November 2018.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat menerima penyerahan 14 nelayan itu di rumah dinasnya pada 30 Januari 2019 mengatakan kepulangan mereka tidak terlepas dari diplomasi yang dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar. Selain itu juga berkat pendekatan dari para pihak terhadap Kedutaan Myanmar di Jakarta.

Nova juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya salah seorang nelayan karena tenggelam di laut saat berupaya menghindar dari penangkapan yang dilakukan Angkatan Laut Myanmar. “Tentu saja kita sangat prihatin dengan peristiwa itu. Namun kita tidak dapat berbuat banyak karena peristiwa penangkapan ini tidak pernah kita duga sebelumnya,” ujar Nova.

Nova tidak menyangka kalau nelayan Aceh melaut sampai melewati perbatasan negara lain. Kata dia, apa pun alasannya, jika sudah memasuki negara lain tanpa izin tentu merupakan sebuah pelanggaran hukum.

Para nelayan tersebut ditangkap pada 6 November 2018 oleh Angkatan Laut Myanmar. Kapal Bintang jasa yang mereka tumpangi ditengarai menangkap ikan secara ilegal di perairan Myanmar. Seluruh awak kapal yang berjumlah 16 orang kemudian diboyong ke kantor kepolisian Kowthoung. Seorang di antaranya, Nurdin, 41 tahun, dalam kondisi sudah meninggal dunia, karena tenggelam setelah melompat ke laut saat akan ditangkap. Jenazah Nurdin telah dikebumikan secara Islam di Kowthoung.

Sementara 14 orang lainnya yaitu Samidan, Efendi, Rahmat, Saifuddin, Nazaruddin, Syukri, Darman, Safrizal, Umar, M Aris, Jamaluddin, Sulaiman, M Akbar, dan Paiturahman dipulangkan kembali ke tanah air. Mereka diantar langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Iza Fadri ke Banda Aceh.

Selain nelayan, pekan lalu Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh mendampingi proses pemulangan jenazah Saiful Idris, 32 tahun, korban pembunuhan di Sukabumi, Jawa Barat. Jenazah sudah tiba di kampung halaman Desa Buket Kuta, Kecamatan Peudawa, Aceh Timur.

Jasad Saiful diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta pada pukul 06.00 WIB, Jumat, 5 Juli 2019 dengan Batik Air. Setibanya di Bandara Kuala Namu Medan, proses administrasi langsung ditangani oleh tim dari Dinas Sosial Aceh. Jenazah lalu dipulangkan melalui perjalanan darat menggunakan ambulan. Setibanya di rumah duka, Pemerintah Aceh juga menyerahkan sumbangan kepada ahli waris.

Menurut Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri, pemulangan jenazah itu berdasarkan perintah Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Dinas Sosial ditugaskan memulangkan jenazah dari Sukabumi hingga ke kampung asal.

Setelah berkoordinasi dengan keluarga, kata Alhudri, ternyata proses pemulangan ditangani sepenuhnya oleh toke tempat almarhum bekerja. “Meskipun demikian, Dinsos Aceh tetap menugaskan Kasi PSKBS mendampingi untuk mengurus berbagai administrasi di bandara, sampai serah terima kepada keluarga almarhum,” ujar Alhudri.

Capaian lain pada Aceh Seuninya, Pemerintah Aceh telah membangun 69 unit rumah adat terpencil dan menyalurkan dana rehabilitasi 1.884 rumah tidak layak huni. Selain itu, menyalurkan bantuan fasilitas untuk para disabilitas dari 23 kabupaten dan kota, bantuan hibah untuk 6.000 anak, dan bantuan kepada 350 lanjut usia di 13 kabupaten dan kota. Pemerintah juga menyalurkan bantuan kepada kelompok usaha bersama kegiatan usaha ekonomi produktif dan wanita rawan sosial ekonomi.

Peningkatan kesejahteraan pekerja pun tak terlepas dari sentuhan Aceh Hebat. Pemerintah Aceh telah menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP dari Rp2,5 juta menjadi Rp2.916.800. Hal ini menjadikan UMP Aceh sebagai yang tertinggi di Sumatera.[ADV]

Komentar

Loading...