Soal Isu Lingkungan di PLTA Batang Toru

LSM Gunakan Data Hoax dan Bodohi Masyarakat

Oleh ,
LSM Gunakan Data Hoax dan Bodohi Masyarakat
Bambang Antariksa. | Foto: Ist.

Pihak PLTA Batang Toru sudah bisa menempuh jalur hukum karena LSM ini membodohi kita semua. | Bambang Antariksa

KBA.ONE, Medan - Pengamat Kebijakan Publik dan Lingkungan Hidup, Bambang Antariksa, menegaskan isu PLTA Batang Toru di Sumatera Utara sarat kepentingan sempit para pemain yang selama ini mendapat pundi-pundi rupiah. "Ada LSM sekian tahun mendapat kucuran dana dalam proyek besar yang dibungkus isu konservasi orang utan," kata Bambang.

Kepada KBA.ONE, Senin 29 April 2019, master hukum yang tengah menyelesaikan program doktoral ini memprediksi proyek LSM lingkungan itu  bakal terancam karena manajemen PLTA Batang Toru memiliki konsep pelestarian orang utan yang bekerja sama dengan Pemerintah, bukan dengan LSM-LSM tersebut.

"Mereka-mereka inilah yang melakukan kampanye negatif untuk menentang PLTA Batang Toru. Ironisnya, data yang dipakai masih prematur dan cenderung hoax," jelas Bambang.

Semestinya, tambah Bambang, konsep pelestarian sumber daya alam adalah keseimbangan antara ekologi, ekonomi dan sosial. Tidak mengedepankan salah satunya. "Menurut saya, isu PLTA Batang Toru ini tidak lebih dari perebutan lahan buat cari makan bagi LSM tersebut," katanya lagi.

Bambang meminta pemerintah mesti tegas, misalnya sekali-sekali perlu adanya penegakan hukum terhadap LSM-LSM ini. Misalnya, kewajiban untuk melakukan publikasi pendanaan dan program LSM berdasarkan UU Yayasan. Apalagi pendanaannya di atas Rp500 juta dan bersumber dari asing.

Jangan-jangan, tambah Bambang, program yang ada dijadikan alat propaganda asing untuk mengganggu kedaulatan negara Indonesia dalam hal pembangunan energi terbarukan. "Ini yang mesti kita waspadai."

Bambang memastikan soal informasi palsu atau hoax yang disebarkan oleh LSM ini sudah dapat dikategorikan kepada perbuatan pidana. Jadi, baik masyarakat, Pemerintah Daerah atau pihak PLTA Batang Toru yang merasa dirugikan, sudah bisa menempuh jalur hukum, baik pidana atau mekanisme hukum lainnya.

"Sudah cukup segelintir pihak yang berkedok LSM lingkungan ini membodohi kita semua. Masih banyak LSM atau lembaga lain yang menaruh perhatian dengan pendekatan yang lebih bijak dan tidak ditunggangi kepentingan ekonomi atau kepentingan asing," tegas Bambang.

Pembangunan untuk mewujudkan energi listrik yang bersih dan terbarukan ini, menurut Bambang, semestinya didukung, bukan dihambat. Apalagi ada keterlibatan pihak asing di dalamnya. "Kita harus melawan bentuk-bentuk intervensi seperti ini. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemrakarsa kegiatan tidak perlu takut akan kampanye negatif."

Bambang menyarankan tidak ada salahnya juga mengajak LSM yang selama ini menentang untuk membangun bekerja sama. "Tetapi, jika mereka tetap kukuh menolak dan menghambat, patut dicurigai ada kepentingan terselubung didalamnya. Ini yang mesti dilawan bersama-sama," tutup Bambang. ***

Komentar

Loading...