MAG Aceh Tengah Bekali Petue Tentang Kampung Percontohan Adat

MAG Aceh Tengah Bekali Petue Tentang Kampung Percontohan Adat
Pembinaan kampung percontohan adat yang diadakan Majelis Adat Gayo Aceh Tengah. | Foto: KBA.ONE, Karmiadi

KBA.ONE, Takengon - Majelis Adat Gayo (MAG) Aceh Tengah menggelar kegiatan pembinaan kampung percontohan adat. Kegiatan itu menyasar sebanyak 25 petue dan lima tokoh masyarakat dari lima kecamatan yang ada di daerah itu.

Kegiatan ini diglar di aula Kantor Reje Kampung (kepala desa) Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten  Aceh Tengah, Kamis 8 April 2021, dengan tema "Gayo Munahma" menitirkan tentang "Edet Mu asal, Ukum Mu Usul, Perbueten Muasaliyah".

Ketua Majelis Adat Gayo Aceh Tengah, Banta Cut Aspala, mengatakan kegiatan itu dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah kabupateen (pemkab) dalam hal adat istiadat.

Kata dia, sengaja petue kampung yang diundang, karena peran petue berkaitan langsung dengan penanganan kasus menurut adat di kampung.

"Tahap awal sebanyak lima kecamatan terlebih dahulu kita undang, selebihnya kita berharap akan menyusul kecamatan lainnya," kata pria yang kerap disapa Aspala itu.

Ia berharap kegiatan itu terus berlanjut menyasar ke petue di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

"Kampung yang telah diundang ini semoga dapat menerapkan amanah adat istiadat, serta peradilan adat di Kampung, salah satunya harus lewat regulasi atau qanun kampung," tambahnya.

Disebutkannya, usai pelaksanaan sosialisasi ini, kampung yang ditunjuk akan ditetapkan sebagai kampung percontohan adat, sehingga diharapkan dapat menjadi cikal bakal menghadirkan kampung-kampung adat lainnya di Kabupaten Aceh Tengah.

Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar diwakili Asisten Adminstrasi Umum Setdakab Aceh Tengah, Arslan Abd Wahab, mengatakan kegiatan sosialisasi itu merupakan langkah awal dalam upaya mewujudkan kampung adat di daerah tersebut.

Dikatakannya, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, harus dilakukan secara berjenjang dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

“Dalam aturan, supaya bisa dijadikan kampung adat harus lewat kajian adat, lewat identifikasi dimulai dari tingkat kampung, seterusnya dikaji oleh Majelis Adat dam dinas terkait. Setelah itu dibahas di sidang paripurna DPRK, diteruskan ke provinsi supaya dapat nomor registrasi. Setelah itu disampaikan ke Kementerian Desa, untuk mendapat kode desa untuk dijadikan bahan membuat peraturan daerah tentang Kampung Adat," kata Arslan.

Ia berharap kegiatan itu dapat berlangsung dengan baik, kiranya dapat diikuti secara sungguh-sungguh oleh para peserta. Agar cita-cita mewujudkan kampung adat dapat tercapai sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tengah tahun ke lima (2022).

Ia meminta lembaga adat kampung, dinas terkait harus bersinergi dengan Majelis Adat Gayo dalam hal pembangunan masyarakat Aceh Tengah bidang adat istiadat, sosial, dan budaya.

“Ada tiga yang sangat prioritas dalam hal adat, pertama buku tentang adat, kkampung adat, dan prosesi penyerahan murid ke tengku guru," timpal Bupati.

Ia juga meminta Majelis Adat Gayo (MAG)  untuk mendata kampung, kemukiman atau kecamatan yang telah menjalankan adat  istiadat dan hukum adat.

"Kampung mana yang sudah menerapkan peradilan adat Gayo, hukum adat, kampung mana yang sudah berjalan lembaga peradilan adat Gayo, kampung mana yang sudah punya regulasi adat," tambahnya.

Ia meminta kegiatan itu mendapat tindak lanjut yang serius. Bahkan, katanya, dinas/kantor serta pemerintahan kampung  untuk memilah anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan operasional kampung. "artinya tidak keluar dari aturan yang ada," tutup Arslan.*** | KARMIADI, Kontributor Aceh Tengah

Komentar

Loading...