Mahasiswa Minta Kapolda Aceh Usut Kasus Beasiswa Dana Aspirasi DPRA

Mahasiswa Minta Kapolda Aceh Usut Kasus Beasiswa Dana Aspirasi DPRA
Aksi mahasiswa yang tergabung dalam AMPPA. | Foto: KBA.ONE, Komar

KBA.ONE, Banda Aceh - Belasan Mahasiswa meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana beasiswa aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2017.

Permintaan tersebut disampaikan saat belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Muda Peduli Pendidikan Aceh (AMPPA) melakukan aksi damai di depan gerbang Mapolda Aceh, Selasa 15 September 2020.

Koordinator Lapangan (Korlap), Hasbi Bancin, kepada wartawan, mengatakan mendukung penuh kinerja Kapolda Aceh yang baru dalam mengusut kasus tersebut dan dapat diselesaikan dengan cepat.

"Kami percaya, Kapolda Aceh yang baru dapat menyelesaikan kasus dugaan korupsi beasiswa dana aspirasi dewan," kata Hasbi.

Ia berharap, kasus tersebut tidak didiamkan. Apalagi, menurutnya, kasus tersebut telah masuk tahap penyelidikan pihak Polda Aceh. "Kami berharap kasus ini jangan didiamkan, usut siapa saja yang terlibat," ucapnya.

Dikutip dari ajnn.net, dari hasil temuan Inspektorat Aceh menyebutkan mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut berasal dari usulan 24 Anggota DPRA dan ada yang mengajukan permohonan secara mandiri.

Jumlah yang diusulkan dewan dan permohonan mandiri mencapai 938 orang, terdiri 852 usulan dewan, dan 86 secara mandiri.

Berikut nama-nama 24 anggota DPRA, antara lain Iskandar Usman Al Farlaky sebesar Rp7,930 miliar dengan 341 calon pemerima, Dedi Safrizal Rp4,965 miliar untuk 221 orang, Rusli Rp1,045 miliar untuk 42 orang, M Saleh Rp1,470 miliar untuk 54 orang, Adam Mukhlis Rp180 juta untuk 8 orang, Tgk Saifuddin Rp500 juta untuk 19 orang, Asib Amin Rp109 juta untuk 8 orang, T Hardarsyah Rp222 juta untuk 10 orang, Zulfadhli Rp100 juta untuk 4 orang, Siti Nahziah Rp120 juta untuk 9 orang, Muhibbussubri Rp135 juta untuk 21 orang.

Selanjutnya, Jamidin Hamdani Rp500 juta untuk 16 orang, Hendriyono Rp204,7 juta untuk 25 orang, Yahdi Hasan Rp534,4 juta untuk 18 orang, Zulfikar Lidan Rp90 juta untuk 3 orang, Amiruddin Rp58 juta untuk 2 orang, Ummi Kalsum Rp220 juta untuk 9 orang, Jamaluddin T Muku Rp490 juta untuk 14 orang, Muhibbussabri Rp440 juta untuk 13 orang, Sulaiman Abda Rp375 juta untuk 6 orang, Muharuddin Rp50 juta untuk 2 orang, Asrizal H Asnawi Rp80 juta untuk 2 orang, Azhari Rp130 juta untuk 4 orang, Musannif Rp30 juta untuk 1 orang dan terakhir Non Aspirator Rp2,317 miliar untuk 86 orang.

Kemudian, setelah dilakukan verifikasi oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM), mahasiswa yang layak menerima beasiswa adalah 803 orang yang berasal dari jenjang pendidikan D3, D4, S1, S2, dan S3. Serta Dokter Spesialis, yang tersebar di Lembaga Penyelenggaran Pendidikan (LPP) baik dalam maupun luar negeri.

Di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPA BPSDM), anggaran yang dialokasikan mencapai Rp109 miliar dengan realisasi Rp96 miliar. Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk pendidikan Rp22 miliar dengan realisasi Rp19 miliar lebih.

Laporan Inspektorat tersebut, bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp19 miliar lebih kepada 803 mahasiswa. Namun, hasil konfirmasi terhadap 197 mahasiswa penerima Rp5 miliar. Sementara Rp1 miliar diantaranya belum diterima oleh mahasiswa penerima, dan masih pada penghubung/koodinator.

Modus lain, penghubung meminta uang secara tunai kepada mahasiswa, modus selanjutnya mahasiswa penerima mentransfer kepada penghubung, dan modus terakhir, penghubung membuat rekening atas nama mahasiswa tanpa sepengetahuan mahasiswa tersebut.

Dalam berita acara konfirmasi terhadap penerima beasiswa tersebut, pemotongan yang dilakukan dengan angka yang bervariatif mulai dari Rp7 juta hingga Rp28 juta.

Bahkan salah seorang mahasiswa mengaku memberikan uang tersebut kepada penghubung di komplek perumahan anggota DPRA.

Inspektorat mengalami hambatan dalam pemeriksaan, dimana rentang kendali (sebaran mahasiswa seluruh Indonesia dan luar negeri), media komunikasi (nomor kontak penerima tidak aktif lagi), komunikasi rektorat dengan mahasiswa terputus (mahasiswa tidak mengindahkan perintah rektor), phsikologis dari mahasiswa yakni mendapat tekanan dari pihak tertentu untuk tidak memberikan keterangan berdasarkan kondisi sebenarnya), terakhir komunikasi dengan penghubung tidak terbangun.

Sementara, permasalahan yang terjadi dalam pemeriksaan yakni mahasiswa tidak sepenuhnya menerima bantuan pendidikan yang telah disalurkan, rekrutmen penerima bantuan pendidikan tanpa kerjasama dengan rektorat dan lembaga penylenggara pendidikan, mahasiswa menerima bantuan pendidikan duplikasi dengan sumber lain, bantuan pendidikan tidak sepenuhnya digunakan untuk mendukung penyelesaian study, bantuan pendidikan yang diberikan tidak memenuhi kualifkasi sebagai penerima, dan penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Atas temuan tersebut, Inspektorat Aceh merekomendasikan meminta kepada penyalur untuk mengembalikan uang tersebut ke kas daerah, dan menyerahkan kepada penegak hukum untuk penyelesaian selanjutnya.***

Komentar

Loading...