Majelis Ulama Restui Salat Idul Fitri Berjemaah

Majelis Ulama Restui Salat Idul Fitri Berjemaah
Pengumuman prihal shalat ied dihalaman Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun, Jawa Timur, 15 Mei 2020. ANTARA/siswowidodo

Sikap MUI berbeda dengan pemerintah pusat yang melarang salat berjemaah dengan dalih mengurangi penularan Covid-19.

KBA.ONE, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan masyarakat menggelar salat Idul Fitri berjemaah di masjid maupun lapangan meski pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) belum berakhir. Fatwa itu bertentangan dengan keputusan pemerintah pusat yang melarang salat berjemaah untuk mengurangi penularan Covid-19.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Zaitun Rasmin, mengatakan masyarakat boleh menggelar salat Idul Fitri berjemaah dengan syarat mendapat persetujuan pemerintah daerah, ahli kesehatan, serta ulama setempat. Kesepakatan tiga pihak ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah tersebut terhindar dari risiko penularan Covid-19. "Prinsipnya, MUI menganjurkan untuk salat di rumah. Tapi kalau ada daerah yang terkendali penyebaran virusnya berdasarkan musyawarah tiga pihak itu, diperbolehkan," kata Zaitun, kemarin.

Zaitun berpendapat bahwa larangan pemerintah untuk melaksanakan salat Id berjemaah sulit diterapkan di semua daerah karena tidak semua wilayah masuk kategori zona merah penyebaran virus corona. Dalam laporan yang diterima MUI, sejumlah daerah masuk kriteria aman dari pandemi, sehingga mereka berharap diizinkan melaksanakan salat berjemaah, seperti masyarakat di pegunungan, pulau-pulau, dan desa terpencil.

Menurut Zaitun, MUI mengakomodasi berbagai pendapat tersebut dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 28 Tahun 2020. Fatwa itu berisi pedoman pelaksanaan salat Idul Fitri berjemaah bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang terjangkit Covid-19. Fatwa ini juga memuat ketentuan yang membolehkan salat berjemaah di daerah yang aman dari Covid-19 maupun kawasan yang sudah aman. Fatwa tersebut sekaligus berisi anjuran agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan salat berjemaah.

Dua hari lalu, pemerintah melarang pelaksanaan salat Id berjemaah di masjid dan lapangan. Keputusan ini diikuti sejumlah masjid di DKI Jakarta yang masuk zona merah, misalnya Masjid Istiqlal. Kepala Protokol Humas Masjid Istiqlal, Abu Hurairah, mengatakan pengurus Masjid Istiqlal tak akan menggelar salat Idul Fitri berjemaah. “Bahkan, selama Ramadan, kegiatan salat tarawih, iktikaf, dan ceramah keagamaan ditiadakan,” katanya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengatakan salat berjemaah termasuk kegiatan yang dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Undang-Undang Karantina Wilayah. "Pemerintah meminta dengan sangat agar ketentuan itu tidak dilanggar karena itu bagian dari upaya menghindari bencana Covid-19," kata Mahfud.

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan keputusan pemerintah melarang salat Idul Fitri berjemaah di masjid atau lapangan saat pandemi karena mempertimbangkan aspek kesehatan dan aturan yang berlaku. Ia mengatakan pelonggaran pembatasan sosial dalam kegiatan beribadah belum bisa dilakukan karena laju penyebaran Covid-19 masih tinggi, yaitu di atas 1,11 persen. Keputusan ini sejalan dengan anjuran Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan pelonggaran pembatasan sosial bisa dilakukan ketika laju penyebaran virus di bawah 1 persen.

“Badan Intelijen Negara juga telah memprediksi, kalau kita masih melakukan salat Idul Fitri di luar rumah, akan terjadi lonjakan angka penularan Covid-19 yang signifikan,” kata Fachrul.

Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan kegiatan salat Idul Fitri berjemaah maupun kegiatan lain yang menghimpun massa berpotensi menjadi kluster baru penularan Covid-19. Ia pesimistis masyarakat bisa berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama melaksanakan salat Idul Fitri. "Protokol kesehatan itu sulit dipatuhi masyarakat," kata Pandu.

Komentar

Loading...